Menampilkan: 1 - 10 dari 25 HASIL
Partai Politik

Hendrajoni : Kader Nasdem Terus Berjuang Berikan Terbaik di Masyarakat

Padang, PilarbangsaNews

Dibawah komando Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Dewan Penggurus Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sumatera Barat Hendrajoni memberikan semangat pada kader DPD Partai Nasdem yang ada di 19 kabupaten/kota dan anggota Fraksi Nasdem Se – Sumbar, agar selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, dan terus berjuang memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Hendrajoni dalam acara Rapat Koordinasi dan Halal bi Halal bersama 19 DPD kabupaten/kota dan anggota fraksi Nasdem se-Sumbar di Padang, 6 Juni lalu. Acara ini dihadiri anggota DPR RI Fraksi Nasdem Lisda Hendrajoni.

Dalam arahannya, Hendrajoni menyampaikan pokok – pokok program partai, dan berharap kader Partai Nasdem serta anggota Fraksi Nasdem baik ditingkat provinsi maupun daerah terus berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

“Pekerjaan yang diamanahkan DPD dan fraksi akan dievaluasi oleh DPP. Kepada DPD yang melaksanakan tugas e-KTA dengan baik akan kita berikan apresiasi,” tegas Ketua DPW Partai Nasdem Sumbar.

Selain itu, kader Nasdem harus selalu ada ditengah – tengah masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, turun ketengah masyarakat jemput bola untuk menerima aspirasi masyarakat di bawah. 

“Salah satu program yang kita lakukan sangat baik sekali yaitu Safari Ramadhan yang mendapat respon positif dari masyarakat. DPW dan anggota Fraksi DPR RI turun ke kabupaten/kota dalam menjemput aspirasi,” ucap Hendrajoni yang pernah menduduki kursi orang nomor satu di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dan, amanah serta kepercayaan masyarakat diberikan pada wakil – wakil rakyat dari kader Nasdem harus bisa dipertanggung jawabkan untuk kepentingan masyarakat. Karena jabatan adalah amanah. 

Sementara itu, Anggota DPRI Fraksi Nasdem DPR RI, Lisda Hendrajoni mengharapkan kepada anggota Fraksi, pengurus dan kader bahu membahu agar target e-KTA yang diamanahkan oleh DPP dapat tercapai.

Lisda juga menyampaikan akan melakukan persiapan Rakerwil menjelang 30 Juni 2021 agar Rakerwil tersebut dapat berjalan sukses. “Garis komando di Partai Nasdem harus benar – benar dijalankan, untuk bersama membesarkan Partai Nasdem, khusunya di 19 DPD kabupaten/kota di Sumatera Barat,” kata politisi  perempuan Partai Nasdem tersebut.

Dalam kegiatan tersebut DPW Nasdem Sumbar juga memberikan sejumlah reward kepada pengurus DPD Nasdem terbaik di Sumatera Barat. (ori)

Partai Politik

Darizal Basir Ungkap Hasil Survei CISA: Elektabilitas AHY dan Demokrat 3 Besar

Padang, PilarbangsaNews

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk dalam jajaran tiga besar tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi calon presiden berdasarkan survei Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA). AHY menempati posisi kedua setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kader Partai Demokrat H. Darizal Basir mengungkapkan, berdasarkan siaran pers hasil survei CISA yang baru saja dirilis, sebanyak 15,51 persen responden menjatuhkan pilihan kepada AHY dalam jajak pendapat tersebut.

“CISA baru saja merilis hasil survei yang dilaksanakan sejak tanggal 27 Mei sampai tanggal 1 Juni 2021. Dalam jajak pendapat perihal proyeksi kepemimpinan nasional, AHY berada di posisi kedua dengan mendapatkan 15,51 persen, di bawah Anies Baswedan yang mendapatkan 19,20 persen,” kata Darizal Basir, Jumat (4/6/2021).

Melihat hasil survei tersebut, anggota Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI daerah pemilihan Sumatera Barat 1 tersebut menilai AHY semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat. Hal itu tentunya tidak terlepas dari pola kepemimpinan AHY dalam menakhodai Partai Demokrat.

Sementara itu, dari sisi elektabilitas partai politik, Darizal Basir juga optimistis Partai Demokrat masih menjadi pilihan rakyat. Karena berdasarkan hasil survei CISA tersebut, partai besutan Presiden RI ketujuh Soesilo Bambang Yudhoyono itu menempati posisi kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Tentunya hasil survei tersebut menjadi suatu kebanggaan bagi Partai Demokrat, sekaligus untuk mendorong kami untuk terus berjuang untuk kepentingan rakyat,” kata Darizal.

Bupati Pesisir Selatan dua periode (1995-2005) itu menegaskan, Partai Demokrat akan terus ada untuk kepentingan rakyat. Di bawah kepemimpinan AHY, Partai Demokrat akan terus membangun soliditas dan konsisten dalam memperjuangkan masyarakat.

Siaran pers laporan hasil survei CISA tentang Potret Kondisi Sosial dan Konfigurasi Politik Tahun 2024 yang disampaikan Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa terungkap bahwa publik puas dengan kepemimpinan Jokowi. Elektabilitas PDIP tetap unggul namun AHY dan Partai Demokrat semakin “moncer”.

Lembaga analis dan konsultan politik Indonesia itu telah meluncurkan kembali hasil survei yang menyasar 1.600 responden di 34 Provinsi secara proporsional melalui penarikan sampel dengan menggunakan metode Multistage Random Sampling. Didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasakan puas terhadap kinerja Pemerintah Jokowi dan Ma’ruf Amin.

“Kinerja Jokowi dan Ma’aruf Amin cukup diapresiasi oleh masyarakat sehingga kepuasan publik mencapai 61,32 persen meskipun ada 25,77 persen masyarakat yang menganggap kinerja Pemerintah belum memuaskan,” ucap Herry Mendrofa dalam siaran pers, Kamis (3/06/2021).

Selain menyasar pada persoalan kinerja Pemerintah, ternyata ketika dilakukan jajak pendapat perihal proyeksi kepemimpinan nasional di tahun 2024, masyarakat cukup antusias memberikan pilihan kepada beberapa tokoh yang berpotensi maju sebagai kandidat Presiden jika Pemilihan Presiden (PILPRES) dilakukan hari ini.

“Seperti sebelumnya temuan Survei CISA, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di posisi teratas dengan 19,20 persen, disusul Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mendapatkan 15,51 persen serta ditempel ketat oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dengan 15,33 persen. Sedangkan Prabowo Subianto hanya mendapatkan 10,26 persen,” tutur Herry.

Survei CISA yang Margin of Errornya mencapai 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan pada 95 persen memunculkan nama Menteri BUMN, Erick Tohir dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Andika Perkasa di bursa kepemimpinan nasional di 2024 mendatang.

“Cukup menarik, secara on the spot Erick Tohir mampu mendulang 9,76 persen mengungguli Ridwan Kamil yang mendapatkan 7,55 persen serta Jenderal (TNI) Andika Perkasa sebesar 7,15 persen,” kata Herry.

Di posisi terbawah hasil Survei CISA menempatkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, kemudian Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka serta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Airlangga Hartarto mendapatkan 3,47 persen, Gibran Rakabuming Raka 2,43 persen Khofifah Indar Parawansa 1,35 persen.

“Sedangkan 7,99 persen masyarakat belum menentukan sikapnya,” jelas Herry.

Herry juga menambahkan bahwa survei elektabilitas tokoh tersebut selain melakukan uji validitas melalui kegiatan recheck dan reconfirm terhadap 20 persen keseluruhan data pada 1.600 responden, juga melakukan uji kembali secara khusus terhadap elektabilitas 5 tokoh yang berada di posisi lima besar tertinggi elektabiitasnya pada 5 Provinsi yang persebaran komposisi sampel respondennya terbesar.

“Anies, AHY, Ganjar, Prabowo dan Erick adalah figur yang menempati lima besar elektabilitas tertinggi. Kemudian dicek ulang di lima besar daerah yang basis sampelnya terbesar juga,” terangnya.

Hasilnya, beber Herry, di Jawa Timur Ganjar, AHY dan Prabowo cukup kuat elektabilitasnya. Apalagi dominasi Ganjar yang masih sulit untuk ditumbangkan di Jawa Tengah. Sedangkan Anies, Prabowo dan AHY memimpin di Jawa Barat. Praktis Ganjar tumbang di DKI Jakarta karena kecenderungan responden memilih Anies, AHY dan Erick Tohir.

“Namun di Sumatera Utara, peluang keterpilihan baik Anies, AHY dan Ganjar cukup proporsional serta sisanya ada nama Prabowo dan Erick Tohir,” tambahnya.

Sementara itu untuk elektabilitas Partai Politik (Parpol) jika Pemilihan Legislatif (PILEG) dilakukan hari ini maka PDI-Perjuangan berhasil mengungguli parpol lainnya. Kemudian disusul oleh Partai Demokrat yang menunjukkan peningkatan elektabilitas serta Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa.

“PDI-Perjuangan cukup unggul elektabilitasnya karena berhasil meraih 18,91 persen kemudian di posisi kedua ada Partai Demokat yang menunjukkan eskalasi keterpilihan di angka 13,22 persen. Disusul oleh Partai Golkar sebesar 11,65 persen serta Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapatkan 11,20 persen,” jelas Herry.

Sedangkan Herry menyampaikan bahwa Survei yang melakukan wawancara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan antara surveyor dan responden menempatkan Gerindra dan Nasdem keluar dari 5 besar serta adanya penguatan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera yang membuat PAN dan PPP harus berada di posisi terakhir.

“Gerindra dan Nasdem keluar dari 5 besar. Gerindra mendapatkan 10,36 persen sedangkan PKS kembali menguat di 9,33 persen serta Nasdem harus puas karena hanya mendapatkan 6,43 persen. Di posisi terakhir ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat 3,35 persen dan Partai Persatuan Pembanguan (PPP) sebesar 2,88 persen. Namun masih terdapat 12,67 persen masyarakat yang belum menentukan sikap. Hal ini bisa digarap oleh semua parpol termasuk non DPR-RI,” tutup Herry dalam siaran pers tersebut. (gk)

Partai Politik

Partai Ummat Pessel Siap Beri Warna Baru dalam Pemilu 2024

Pesisir Selatan, PilarbangsaNews

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Ummat, Novrial Bahrun. SH, MKn. Dt. Suri Maharajo bersama Sekretaris DPD. Partai Ummat Yuliandi, SH.I, beberapa hari yang lalu mendatangi Badan Kesatuan Bangsa dan Partai Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pesisir Selatan. 

Sambil membawa Surat Keputusan (SK) DPP. Partai Ummat, Novrial Bahrun. SH, MKn. Dt. Suri Maharajo menyerahkan SK kepengurusan DPD Partai Ummat Pessel ke Kesbangpol Kabupaten Pessel.

Pada media di Painan, Senin (1/6), Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Ummat, Novrial Bahrun. SH, MKn. Dt. Suri Maharajo mengatakan bahwa Partai Umat sudah dideklarasikan dan SK DPD Partai Ummat Pessel sudah terbit. Ini bukti keseriusan DPP, DPW dan DPD Partai Ummat Pessel menyerahkan SK ke Kesbangpol Pemkab Pessel.

“Sampai saat ini sudah 100 % DPC ditingkat kecamatan di Pessel telah tersusun dan terbentuk,” tegas Novrial Bahrun.

Mempersiapkan Pemilu 2024, khususnya bacaleg DPD Partai Ummat Kabupaten Pesisir Selatan telah memulai rekrutmen. Sehingga bacaleg akan maju dari DPD Partai Ummat Pessel diberi kesempatan berbuat untuk masyarakat. 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Ummat, Kabupaten Pessel menargetkan lolos verifikasi administrasi di Kemenkumham dan lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dan untuk 2024 Ketua DPD Partai Ummat Pessel itu akan berusaha seoptimal mungkin, bersama pengurus DPD, PAC dan Bacaleg Partai Umat menargetkan menjadi partai pemenang Pemilu.

“Dengan telah terdaftar DPD Partai Ummat Pessel di Kesbangpol Pemkab Pessel, Partai Ummat siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun demokrasi dan pembangunan di Pessel,” ujar politisi Partai Ummat Pessel.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesehjateraan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pesisir Selatan Adhi Darma Putra membenarkan jika Ketua DPD Partai Ummat Pessel bersama pengurus telah menyerahkan SK kepengurusan DPD Partai Ummat Pessel. Kesbangpol menerima SK kepengurusan sesuai AD/ ART Partai Ummat yang sah, terdaftar di Menkumham. (ori)

Partai Politik

Hariadi Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPW PPP Sumbar

Padang, PilarbangsaNews

H. Hariadi, BE kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatra Barat untuk lima tahun ke depan dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Sumbar ke IX yang berlangsung di Padang, Senin (24/5) lalu.

“Alhamdulillah Bapak Hariadi terpilih secara aklamasi. Kami segenap pengurus DPC PPP Kota Pariaman mengucapkan selamat atas terpilihya beliau untuk periode kedua,” ungkap Ketua DPC PPP Kota Pariaman, Mulyadi yang dikenal aktif menggalang dukungan untuk Hariadi sebelum pelaksanaan Muswil PPP Sumbar di Padang.

Menurut Mulyadi, pelaksanaan Muswil berlangsung aman dan lancar karena seluruh pengurus DPC PPP yang ada di Sumbar, sedari awal memang menginginkan kembali Hariadi memimpin partai berlambang Ka’bah itu untuk periodesasi berikutnya.

Hariadi dinilai mayoritas kader sukses membesarkan PPP Sumbar dan berhasil menempatkan sejumlah kader PPP sebagai kepala daerah, termasuk Audy Joinaldy sebagai Wakil Gubernur Sumbar dalam Pilkada Serentak 2020.

Muswil yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arwani Thomafi dan dihadiri oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur Audy Joinaldi dan sejumlah Bupati/Walikota, membuktikan Hariadi mendapat dukungan penuh dari segenap unsur DPC PPP di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumbar.

Senada dengan Mulyadi, Ketua DPC PPP Padang Pariaman, Muhammad Hasbi juga mengucapkan hal yang sama. Ia sedari awal memang menjagokan Hariadi kembali memimpin PPP Sumbar dan aktif menggalang dukungan untuk Hariadi.

“Hasil kepemimpinan Pak Hariadi selama lima tahun terakhir nyata dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai bukti komitmennya dalam membesarkan PPP di Sumatra Barat,” kata dia.

PPP Sumbar di bawah kepemimpinan suami Anggota DPD RI Emma Yohanna ini, dinilai Hasbi juga menjadikan PPP partai yang solid dan demokratis. Hariadi telah memberikan contoh karakter seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadinya.

“Sebagai politisi beliau lebih berkonsentrasi membesarkan partai dibanding kepentingan pribadinya sendiri selama Pemilu legislatif dan Pemilukada 2020 lalu,” ungkapnya.

Muswil IX PPP Sumbar berakhir untuk kemenangan Hariadi di tengah beredarnya rumor akan majunya Muhammad Iqbal putra senior DPP PPP Bachtiar Chamsyah. Namun faktanya, Iqbal tidak muncul dalam Muswil. Ramalan banyak pengamat bahwa Muswil berakhir dengan voting juga terbantahkan dengan aklamasinya untuk Hariadi. (oy/gk)

Partai Politik

Siap Ikut Pemilu, SK Partai Ummat Sumbar Diserahkan

Padang, PilarbangsaNews

Partai Ummat Sumbar sejak hari Rabu (19/5) ini sudah mengantongi SK dari DPP Partai Ummat. Pada penyerahan SK kepengurusan, Apris sekretaris partai besutan Amin Rais tersebut amat merasa bersyukur, serta sangat yakin jika partai ini akan menjadi peserta Pemilu dan dapat meraih kursi di parlemen.

“Alhamdulillah, soal SK yang menjadi legitimasi kepengurusan DPW dan kota kabupaten sudah beres, dan sudah kita serahkan kepada pengurus DPW, ” ujar Sekretaris DPW Partai Ummat Sumbar Apris, Rabu (19/5) di Mahakam Resto Padang.

Wakil Ketua 1 DPW Partai Ummat Sumbar HM Tauhid mengatakan, adanya SK Partai Ummat maka kerja keras membentang dihadapan pengurus terutama menyikapi verifikasi Parpol dalam rangka memenuhi syarat Parpol berbadan hukum.

“Kita tetap dengan semangat soliditas dan melangkah dengan bismillah untuk melengkapi semua syarat sebagai Parpol berbadan hukum, ” ujar Tauhid

HM Tauhid juga menegaskan PR tugas Partai Ummat yakni melengkapi kepengurusan Partai Ummat di seluruh kota dan kabupaten di Sumbar.

“Insya Allah akhir Mei ini semua sudah tuntas. Persiapan legitimasi kepengurusan sekaligus menjadi ajang Partai Ummat mengkoordinasikan partai di Sumbar,” ujar HM Tauhid.

SK DPW Partai Ummat Sumbar ditandatangani Ketua Umum Dr. Ing H Ridho Rahmadi, S.Kom dan Sekjen DPP Partai Ummat H Ahmad Muhajir, SH MH, dengan susunan sebagai berikut :

Majelis Pengawas Partai :

Ketua : Dasril Ilyas

Sekretaris : Amrizal Hadi

Anggota : Drs Syafridal dam Yurniati.

Dewan Pengurus Wilayah :

Ketua : Taslim

Wakil Ketua 1 : HM Tauhid

Wakil Ketua 2 : Etma Estelita

Wakil Ketua 3 : Fazril Ale

Wakil Ketua 4 : Rekso Wardoyo

Wakil Ketua 5 : Amsir

Sekretaris : Apris

Wk Sekretaris 1 : Rice Nanda Yulia

Wk Sekretaris 2 : Isral

Wk. Sekretaris3 : Ronal Novaldo R

Wk Sekretaris 4 : Petrina

Wk Sekretaris 5 : Eva

Bendahara : Sabrana

Wk Bendahara 1 : Chendra Abethin

Wk Bendahara 2 : Susan Nilawati. (rel/ad)

Partai Politik

Jadi Ketua Partai Ummat, Novrial Bahrun: Lawan Kedzaliman!

Pesisir Selatan, PilarbangsaNews

Calon Ketua DPD Partai Ummat Pesisir Selatan Novrial Bahrun, SH., MKn. Dt. Suri Maharajo pada media, Kamis (29/4) mengatakan, seiring dengan dideklarasikan Partai Umat oleh Majelis Syuro Partai Ummat Prof. Dr. H. M. Amien Rais, maka segera akan dibentuk DPD Partai Ummat Pessel, serta pembentukan DPC di tiap kecamatan untuk menghadapi verfikasi dari Kemenkumham dan KPU.

Ditegaskan Datuak Novrial Bahrun, Partai Ummat dipersatukan dalam ikatan keummatan berjuang bersama membangun kedaulatan ummat untuk melahirkan kehidupan berbangsa bernegara ‘Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur’.

Kedepan DPD Partai Ummat Pessel dengan berbasis Islam mengharap dukungan dan pilihan dari ummat Islam khususnya di Pesisir Selatan, akan bekerjasama dan koordinasi dengan ormas Islam di Pessel seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Tarbiyah dan lainnya.

“Lawan kedzaliman tegakkan keadilan, mari bergabung di DPD Partai Ummat Pessel, dan sekretariat Partai Ummat di Jalan Jenderal Sudirman 144, Balai Lamo Salido terbuka pintu bagi siapa pun,” ajaknya.

Kepengurusan DPD Partai Ummat Pessel segera dibentuk, serta pembentukan DPC di tiap kecamatan, untuk menghadapi verfikasi dari Kemenkumham dan KPU.

Dibawah arahan dan bimbingan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Prof.Dr. H. M. Amien Rais, Sekretaris Ansufri Idrus Sambo dan ketua umum DPP Partai Ummat, Dr. Ridho Ramahdi dan pengurus lainnya, Partai Umat dipersatukan dalam ikatan keummatan.

Sedangkan untuk susunan kepengurusan DPD Partai Umat Pessel, dengan Ketua Pessel Novrial Bahrun, SH, MKn. Dt. Suri Maharajo, Sekretaris Yuliandri. SHI, Bendahara Defri Joni, SE.

Dan telah lebih kurang 67 orang mantan anggota DPRD Pessel bergabung dengan Partai Ummat Pesisir Selatan untuk berjuang bersama untuk membesarkan Partai Umat. (ori)

Partai Politik

DPP Demokrat Heran Kubu Moeldoko Ngeyel Rebutkan Debu Politik

Jakarta, PilarbangsaNews

Koordinator Tim Advokasi DPP Partai Demokrat, Mehbob mengaku heran dengan kubu Moeldoko yang masih melanjutkan gugatan dengan perkara nomor 213/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst.

Menurut Mehbob, dengan ditolaknya berkas KLB Demokrat Deliserdang oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, sejatinya kubu Moeldoko saat ini sudah tak punya harapan apapun soal legitimasi kecuali debu politik belaka.

”Saya heran dengan Moeldoko dan kelompoknya. Sudah kalah di administrasi, harusnya berhenti saja. Mereka hanya akan dapat debu politik!”’ kata Mehbob dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/4/2021).

Sedangkan Sekretaris Tim Advokasi DPP Partai Demokrat, Muhajir menilai, pihaknya dengan senang hati bakal meladeni setiap argumentasi hukum yang dilancarkan kubu Moeldoko. Sebab ditilik dari segi teori hukum apapun, pihaknya berada dalam kondisi kuat.

”Hari ini di PN Jakpus, Selasa 27 April, kita akan pertegas lagi kepada publik, bahwa hukum dan keadilan akan menunjukkan kitalah satu satunya entitas yang sah dalam kepemimpinan DPP Partai Demokrat,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam menghadapi gugatan Moeldoko Cs, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Riefky Harsya menerjunkan 10 pengacara, yakni Mehbob, Muhajir, Lidya A, Reinhard, Papang, Roni, Cecep, Dormauli, Yandri, Kaffah. (Rel)

Partai Politik

OSO: Pengurus dan Kader Hanura Percepat Konsolidasi untuk Pemilu 2024

Jakarta, PilarbangsaNews

Pengurus dan kader Hanura diminta percepat konsolidasi untuk persiapan pemilu 2024. Hal itu disampaikan ketua umum partai Hanura Dr. Osman Sapta Odang (OSO) saat menerima ketua DPD Hanura Sumbar Zalfadri beserta jajaran di kediaman beliau jalan Karang Asem Utara Kuningan Jakarta tanggal 1 April 2021.

OSO yang didampingi salah seorang pengurus DPP Hanura, Zulhendri Caniago juga menyampaikan agar pengurus DPD Hanura di Sumatera Barat merangkul semua pihak untuk memajukan daerah dan Partai Hanura.

OSO memuji perkembangan partai Hanura di Sumbar saat Ini. “Terus berjuang dan bekerja memajukan partai Hanura, DPP akan terus memberi dukungan maksimal ke seluruh DPD untuk memajukan partai” kata OSO pada Zalfadri. (Rel)

Partai Politik

Ketua Umum PRIMA di Kantor Pusat SMSI, Bahas Masa Depan Bangsa

Jakarta, PilarbangsaNews

Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kini menjadi Ketum Umum DPP Partai Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono berkunjung ke kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jl Veteran II No 7C-Jakarta, Selasa sore (30/3/2021). Politisi nasional yang akrab disapa Agus Jabo ini didampingi timnya, yakni Alif Kamal, Farhan A Dalimunthe, dan juru bicaranya Anshar Manrulu.

Mereka diterima langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si bersama pengurus lainnya, yakni Yono Hartono S.Pd.I, M.Pd.I (Wakil Sekretaris Jenderal) dan Makali Kumar, SH (Wakil Bendahara Umum).

Kunjungan tersebut dalam rangka membangun kemitraan membangun bangsa kedepan. Meskipun terkesan mendadak, namun pertemuan itu terlihat penuh keakraban.

Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus menjelaskan secara singkat tentang SMSI. “Anggota SMSI merupakan kumpulan Perusahaan Media Siber di Indonesia. Alhamdulillah, SMSI sekarang sudah menjadi konstituen Dewan Pers,” ujar Firdaus.

Pasca resmi menjadi konstituen Dewan Pers, pengurus pusat SMSI membentuk news room yang berisikan seluruh anggota SMSI dinamakan Siberindo.co, Indonesia Today dan Siber Indonesia Network.

“Kami akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terutama dalam mewujudkan perusahaan media Siber yang sehat, berkualitas dan profesional,” harap Firdaus.

Sementara itu, Ketum PRD, Agus Jabo dengan gaya khas-nya yang santai namun serius, menjelaskan tentang semangatnya untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang dibangun dengan nilai-nilai nasionalisme kebangsaan, kerakyatan, dan keumatan.

“Sudah 75 tahun kehidupan bernegara dan berbangsa dalam tiga masa pemerintahan, baik masa Soekarno, Orde Baru, dan masa reformasi. Tetapi cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial belum pernah terwujud,” jelas Jabo.

Upaya mewujudkan kemakmuran, yang berarti terpenuhinya hak-hak dasar warga negara sebagai manusia bermartabat, tersumbat oleh macetnya redistribusi sumber daya dan kekayaan bangsa di tangan segelintir orang.

Laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2019 lalu menyebut 1 persen orang terkaya di Indonesia mengusai 50 persen aset nasional.

Sementara itu, hingga akhir 2019, jumlah rakyat miskin—dengan ukuran pengeluaran Rp 16 ribu per hari— masih berjumlah 24,79 juta orang atau 9,22 persen. Kalau ukurannya dinaikkan berdasarkan standar keterpenuhan hak dasar, maka jumlah orang miskin bisa melebihi separuh penduduk negeri ini.

Ketimpangan dan kemiskinan lahir dari rahim yang sama: sistem ekonomi dan politik yang menyebabkan kekayaan dan sumber daya tidak terdistribusi secara adil. Di satu sisi, segelintir orang atau kaum 1 persen menguasai sumber daya. Disisi lain, orang banyak atau kaum 99 persen berebut potongan kecil dari kue ekonomi.

Akibatnya, banyak warga negara yang kesulitan mengakses kebutuhan dasarnya, terutama pangan, air bersih, sandang, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

Kemudian, dalam persoalan ekonomi, tambah Jabo, pengorganisasian ekonomi seharusnya tak hanya membuka ruang yang lapang bagi setiap warga negara untuk berusaha dan bekerja, tetapi juga memastikan kemakmuran bisa terbagi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dituturkan Jabo, partai-partai yang ada sekarang bercorak sangat tradisional, patron-klien, sistem kekerabatan, dan feodalistik. Kemudian, tata kelolanya juga sangat tidak demokratis. Hampir semua kebijakan partai terkonsentrasi di tangan segelintir elit partai.

Diterangkan Jabo, kita butuh alat politik baru, sebuah partai baru, yang mencerminkan kehendak dan partisipasi rakyat. Partai yang menjadi alat politik bagi rakyat banyak, yang dikelola secara demokratis dan modern. Selain itu, partai baru ini harus bisa menjawab persoalan bangsa sekarang. Tak hanya bisa mengumbar kritik, tetapi juga menawarkan visi dan program baru untuk kemajuan Indonesia.

“Untuk itulah, kami-para aktivis politik, intelektual, pelaku usaha kecil dan menengah, penggiat lingkungan, serikat buruh, petani, masyarakat adat, pembela hak-hak perempuan dan anak, dan lain-lain— telah berkumpul untuk mendirikan partai baru, yakni Partai Adil Makmur atau PRIMA. Insya Allah, 1 Juni 2021 akan kita deklarasikan,” tegasnya.

Agus Jabo dalam pertemuan itu juga menuturkan bahwa DPP PRIMA akan memperkuat eksistensinya sebagai partai baru, dan akan turut serta ikut bertarung dalam Pemilu 2024 mendatang.

Lebih jauh dijelaskan bahwa PRIMA memang di inisiasi oleh PRD (Partai Rakyat Demokratik) bersama beberapa organ lainnya. Namun dalam perjalanannya, PRIMA sebagai kekuatan politik membuka diri mengajak semua komponen bangsa untuk memperkuat partai politik yang mengusung isu anti oligarki itu.

Dalam upaya itu, DPP PRIMA dibawah komando Ketua Umum Agus Jabo dan jajaran telah banyak bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Islam. Antara lain Presiden PSII yang bermarkas di Grogol, Ketua dan Pengasuh Pondok Yayasan Taman Qur’an Indonesia (Ust. Andi Arlin, Lc., MA). Ketua Harian Parmusi, KH. Farid Oqbah, Pemuda Muslimin Indonesia, Pemuda Hidayatullah, Sejumlah Alumni HMI MPO, PB PII dan lainnya. (Rel/Yon)

Partai Politik

Partai Demokrat Sumbar Mohon Perlindungan Hukum ke Polda

Padang, PilarbangsaNews

Pasca KLB Demokrat versi Sibolangit, kubu Partai Demokrat AHY makin gencar bertopang pada hukum. Setelah pekan lalu menyerahkan dokumen kepada Kemenkum HAM, sekarang Partai Demokrat menyambangi Polri untuk memberikan pengaduan dan meminta perlindungan hukum.

Selasa (30/3) siang pengurus inti DPD Partai Demokrat Sumbar mendatangi Mapolda. Rombongan yang dipimpin Sekretaris DPD Januardi Sumka, SH.MH itu diterima oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto di ruang kerjanya.

Secara langsung pada kesempatan itu diserahkan surat permohonan perlindungan hukum dan pengaduan, serta juga menyampaikan dokumen keabsahan Partai Demokrat yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, beserta susunan pengurus DPD Partai Demokrat Sumbar.

Kepada Wakapolda Brigjen Pol Edi Mardianto, Sekretaris Januardi Sumka menyampaikan bahwa Partai Demokrat Sumbar setia dan solid di bawah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, yang kepengurusan DPP nya telah disahkan oleh Kemenkum HAM. “Partai Demokrat memiliki lambang dan semua atributnya yang telah didaftarkan pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sejak 24 Oktober 2007,” kata Januardi Sumka lagi.

Oleh sebab itu, Demokrat Sumbar menolak dengan keras jika ada pihak-pihak lain sebagai lanjutan KLB Sibolangit mencoba membentuk kepengurusan di Sumbar dan menggunakan atribut partai berupa bendera atau pun lambang Partai Demokrat.

Wakapolda Brigjen Pol Edi Mardianto bersama Pengurus DPD Partai Demokrat Sumbar

Kepada Polda Sumbar, DPD Partai Demokrat memohon perlindungan hukum kepada Polri, yaitu dengan tidak memberikan izin pendirian apa pun kepada Partai Demokrat ilegal di wilayah hukum Sumbar. Tidak saja menolak memberikan izin, tetapi juga menindak Partai Demokrat yang ilegal.

“Semua bentuk penggunaan lambang Partai Demokrat secara ilegal dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp2 miliar, ini sesuai dengan UU No 20/Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis. Polri kami harapkan bertindak tegas saja kepada Partai Demokrat yang ilegal,” kata Januardi Sumka, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar H. Suwirpen Suib, S.Sos.

Permohonan perlindungan hukum dari Polda Sumbar kepada Partai Demokrat yang sah juga disampaikan oleh Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumbar HM. Nurnas dan Arkadius Dt. Intan Bano. “Kami sangat berharap perlindungan hukum dari Pak Kapolda Sumbar dan seluruh jajarannya,” ujar HM. Nurnas, yang sehari-hari adalah Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar.

Secara bersamaan, DPC Partai Demokrat kabupaten/kota se Sumbar juga menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum dan pengaduan kepada Kapolres di daerahnya masing-masing. Ada yang langsung diterima oleh Kapolres, ada yang diterima Wakapolres atau pun Kasat Intel. (gk)