Menampilkan: 1 - 10 dari 22 HASIL
Pemerintahan

DPRK Banda Aceh Minta Masukan Pemko Medan Soal Struktur Kelembagaan

Medan, PilarbangsaNews

Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kota Medan Purnama Dewi menerima kunjungan kerja (kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh di Balai Kota Medan, Rabu (18/11). Tujuan kunker dilakukan untuk meminta masukan terkait struktur kelembagaan Pemko Medan, termasuk kehumasan dan keprotokoleran di Sekretariat DPRD Kota Medan.

Kunker dipimpin Farid Nyak Umar selaku Ketua DPRK Banda Aceh didampingi Kabag Hukum, Humas dan Persidangan Yusnardi dan Kabag Umum dan Keuangan Muslim. Mereka berharap agar Pemko Medan dapat memberi masukan yang sebanyak-banyaknya mengenai struktur kelembagaan yang telah dilaksanakan Pemko Medan.

“Selain bersilaturahmi, kunjungan kami lakukan sekaligus untuk bertukar informasi serta pengalaman mengenai stuktur kelembagaan di Pemko Medan. Semua masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk dapat diterapkan di Kota Banda Aceh,” kata Farid.

Selanjutnya Farid mengungkapkan, tahun 2016 telah dilakukan perubahan SOTK (Struktur Organiasasi dan Tata Kerja) tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala, sehingga perlu banyak masukan. “Ini salah satu alasan kita memilih Pemko Medan sebagai tempat kunker guna mendapatkan referensi terkait struktur kelembagaan,” ungkapnya.

Disamping itu lagi, lanjut Farid, mereka saat ini tengah melakukan pembahasan qanun (Peraturan Daerah), termasuk qanun mengenai tata ruang, situs dan cagar budaya, ruang terbuka hijau (RTH) serta pemilihan keuchik (kepala desa) yang akan dilakukan serentak dengan sistem e-voting. “Agar pembahasan maksimal dan qanun yang dihasilkan lebih baik, kami juga ingin masukan dari Pemko Medan guna penyempurnaannya,” harapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Farid juga meminta masukan Pemko Medan terkait penanganan Covid-19, terkhusus pendataan warga yang positif virus Corona. Sebab, warga yang positif selama ini tidak mau melaporkan, sehingga kepala lingkungan tidak mengetahui ada warganya yang terpapar virus Corona.

Menanggapi itu, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kota Medan Purnama Dewi didampingi Kabag Ortala Setdako Kota Medan Gelora Kurnia Putra Ginting selanjutnya menjelaskan secara rinci terkait struktur kelembagaan di Pemko Medan. Termasuk, melakukan pengembangan sejumlah dinas. Dicontohkannya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan dipecah menjadi dua dinas yakni Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan sehingga lebih fokus dalam menjalankan tupoksinya.

Menyinggung soal pendataan Covid-19, Purnama menjelaskan, setiap warga yang positif Covid-19 langsung didata dan menjalani perawatan di rumah sakit jika diikuti gejala-gejala seperti demam, batuk, pilek, sesak, serta hilangnya penciuman. Sedangkan bagi warga yang masih berstatus suspek dan OTG, jelasnya, bisa menjalani karantina mandiri di rumah dengan catatan memenuhi syarat. Sebaliknya, apabila rumahnya tidak memenuhi syarat, maka menjalani isolasi mandiri di Gedung P4TK dan RS Lions Club yang telah ditunjuk Pemko Medan.

“Dalam penanganan virus Corona, Pemko Medan terus melakukan upaya untuk memutus mata rantai Covid-19, seperti melakukan sosialisasi setiap harinya, melakukan razia masker dan penertiban tempat usaha. Kunci utamanya, laksanakan 3 M yakni mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air mengalir, memakai masker dan menjaga jarak sesuai yang diatur dalam Perwal No. 27/2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB),” pungkasnya. (salut)

Pemerintahan

Nagari Gunuang Malintang Gelar Bintek Kehumasan dan Protokoler

Limapuluh Kota, PilarbangsaNews

Untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah nagari di bidang kehumasan dan protokoler, Pemerintah Nagari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan Kotobaru mengelar Bintek Humas dan Protokoler, Senin (16/11) di aula kantor wali nagari setempat. Peserta Bintek semua perangkat pemerintahan nagari berjumlah 25 orang dari kepala jorong, anggota Bamus dan perangkat nagari.

Wali Nagari Gunuang Malintang Wido Putra, Amd menjelaskan bahwa Bintek Tupoksi Administrasi dan Protokoler bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar dan praktik langsung keprotokolan bagi pemangku kepentingan. “Sehingga peserta akan mampu mengimplementasikan dalam setiap acara yang dilakukan di nagari,” ujar wali nagari yang ramah ini.

Sementara itu nara sumbernya dari bagian humas dan protokoler Kantor Bupati Limapuluh Kota. Hendra yang juga Kabag Humas dan Protokoler menjelaskan bahwa Bintek ini akan memberikan pengetahuan dan praktik layanan prima serta keprotokolan bagi peserta, yang akan berguna untuk penyelenggara pemerintahan nagari dalam menyelenggara acara resmi di Gunuang Malintang.

“Nagari Gunuang Malintang satu satunya nagari di Kab. Limapuluh Kota yang menyelenggara bintek khusus keprotokolan bagi staf dan anggota Bamus,” tukuk Hendra.

Sementara itu Jhoni Avesta Kepala Jorong Sungai Pimpiang yang menjadi peserta menyatakan, bahwa dengan bintek ini dirinya memahami bagaimana cara tata cara keprotokolan dan memahami bagaimana memberikan layanan yang terbaik dalam pemerintahan nagari dan mengatur tata cara melaksanakan acara resmi.

“Kami akan programkan kegiatan bintek protokoler ini setiap tahun, karena sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam melaksanakan kegiatan resmi dan masyarakat,” sebut wali nagari Wido Putra, yang peduli dengan keluhan masyarakatnya.

Pengetahuan Humas dan Protokoler sangat membantu melayani masyarakat menciptakan pemerintahan yang baik dan responsi. (wba)

Pemerintahan

Evaluasi Serapan Anggaran, Camat Payakumbuh Timur Gelar Monev

Payakumbuh, PilarbangsaNews

Jelang berakhirnya tahun anggaran 2020, Camat Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, melakukan evaluasi capaian kinerja terhadap jajaran yang dipimpinnya. Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) berlangsung di aula kantor Camat, Senin (9/11).

Kegiatan dihadiri sekretaris camat, lurah dan seluruh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di lingkungan Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Timur.

“Hari ini kami sengaja mengumpulkan seluruh pejabat kecamatan dan kelurahan untuk mengetahui capaian kinerja mereka, terutama melihat besaran anggaran yang telah berhasil mereka serap,” ujar Camat Payakumbuh Timur Irwan Suwandi pasca pelaksanaan Monev.

Dikatakan, pihaknya berharap dengan digelarnya monev maka serapan anggaran di Pemerintah Kecamatan Payakumbuh Timur bisa optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Monev ini penting untuk melihat posisi serapan anggaran terkini, kita petakan anggaran yang belum terealisir sekaligus merumuskan strategi untuk merealisasikannya sesuai limit waktu yang telah ditentukan,” jelas Camat Irwan.

Ditambahkan, berdasarkan laporan realisasi keuangan dari masing-masing PPTK, diketahui serapan anggaran di Kecamatan Payakumbuh Timur sampai bulan Oktober 2020 baru diangka 70-an persen. Pihaknya akan menggenjot agar seluruh kegiatan yang tercantum dalam daftar perencanaan dan anggaran (DPA) bisa terealisir maksimal.

“Dari pemetaan tadi kita optimis, serapan akhir anggaran Kecamatan Payakumbuh Timur bisa diatas 90-an persen. Adapun sisanya tidak bisa terserap akibat situasi pandemic Covid yang menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut seperti anggaran untuk posyandu, rapat-rapat dengan masyarakat dan kegiatan yang bersifat melibatkan banyak orang lainnya,” pungkas Irwan.(wba).

Pemerintahan

Sekda Sampaikan Perubahan RPJMD 2017-2022 dan APBD 2021 dalam Dua Rapat Paripurna

Payakumbuh, PilarbangsaNews

Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun 2021 mulai dibahas oleh pemerintah Kota Payakumbuh bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) setempat dalam rapat Paripurna yang digelar secara virtual melalui Aplikasi Zoom yang difasilitasi Diskominfo Payakumbuh, Selasa (3/10).

Wali Kota Riza Falepi diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda didampingi Asisten I Setdako Yufnani Away, Asisten II Setdako Elzadaswarman, Inspektur Andri Narwan, Kepala BKD Syafwal, Kepala Bappeda Ifon Satria Chan, dan beberapa Kabag di Setdako menyampaikan dua pidato nota penjelasan dalam dua rapat paripurna yang sekaligus digelar, satu lagi nota penjelasan tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Di dewan sebagai pendengar, hadir secara fisik di Aula Sidang DPRD Wakil Ketua DPRD Wulan Denura bersama anggota DPRD lainnya seperti Mesrawati, Zainir. Sementara wakil rakyat lainnya menyaksikan via daring.

Sekda Rida Ananda menyampaikan kalau Kota Payakumbuh defisit anggaran di Tahun 2021. Akibat dana alokasi umum (DAU) dan dana intensikasi daerah (DID) yang turun signifikan, membuat pemko harus mengkaji ulang rencana program dan kegiatan yang dirancang di tahun depan.

APBD Payakumbuh pada 2021 berubah dengan rincian DAU Rp. 427.519.801.000, DID Rp. 17.694.330.000, dan DBH Rp. 10.230.954.000. Kemudian ditambah dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dari pusat yang juga berubah, serta ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2020 kota tersebut.

APBD 2021 direncanakan Rp729.504.205.721 dengan rincian pendapatan daerah sebesar Rp709.770.295.895 ditambah adanya silpa dari APBD 2020 diperkirakan sebesar Rp19.733.909.829.

Sementara itu APBD pada 2020 setelah perubahan sebesar Rp750.947.870.902 dengan rincian Pendapatan dawrah sebanyak Rp708.900.288.188 dengan perkiraan silpa 2019 sebanyak Rp42.047.582.714.

Meski begitu Sekda memastikan kalau beberapa program yang dalam rangka pemulihan ekonomi masih akan berlangsung seperti pembangunan jalan, drainase, dan pengairan.

“Intinya, belanja pada 2021 direncanakan akan fokus atau lebih diarahkan kepada masyarakat. Bagaimana dapat kembali memulihkan ekonomi, nantinya tentu tahapannya harus disetujui oleh DPRD, jadi kami baru melaksanakan pembahasan, dan OPD memang sudah mulai melakukan entri meskipun intinya tetap harus persetujuan DPRD,” ujarnya Sekda Rida.

Sekda Rida Ananda menyebut perubahan RPJMD 2017-2022 merupakan tahapan lanjutan dari pelaksanaan forum konsultasi publik (FKP) yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020 yang lalu, kemudian perubahan RPJMD hasil pembahasan dengan DPRD, dan hasil konsultasi dengan provinsi dengan menghasilkan rancangan perubahan RPJMD yang dibahas pada musrenbang 14 September lalu, kemudian rancangan akhir diajukan ke kepala daerah untuk dilakukan proses persetujuan wali kota untuk pembahasan di DPRD.

“Seyogyanya dokumen RPJMD periode 2017- 2022 sudah disusun pada awal kepemimpinan Riza Falepi – Erwin Yunaz. Namun dalam proses tahun berjalan ditemukan ada beberapa kondisi yang berbeda dengan perencanaan yang sudah dirancang. Terlebih tahun 2020 ini kita dihadapkan pada situasi darurat penyebaran wabah virus corona, situasi ini juga berefek kepada proses pembangunan yang sudah kita rencanakan sebelumnya,” kata Rida.(wba).

Pemerintahan

Wawako Erwin Yunaz Menjadi Nara Sumber Dialog Interaktif di TVRI

Payakumbuh, PilarbangsaNews

Pemerintah daerah terus berupaya mempertahankan kearifan lokalnya dalam kali ini makanan yang sudah melegenda yakni kuliner Rendang, dan Pemerintah Kota Payakumbuh terus berusaha dan berupaya agar kuliner Rendang ini dapat dikenal dunia,” ucap Rina Febria selaku host saat memulai acara live dialog interaktif dalam program Suara Publik di Televisi Republik Indonesia (TVRI) Sumatra Barat belum lama ini.

Dengan mengusung tema City of Randang, TVRI Sumatra Barat mengundang Wakil Walikota Payakumbuh Erwin Yunaz sebagai narasumber pada Live dialog interaktif membahas tentang Rendang selama satu jam kedepan yang berlangsung di studio utama stasiun televisi nasional.

Pada sesi dialog interaktif City of Randang, Rina menanyakan kepada Wakil Walikota Erwin Yunaz tentang landmark kota Payakumbuh yang awalnya merupakan kota Batiah dan sekarang kota Payakumbuh sudah di re-branding menjadi kota Rendang. Hal ini ditanggapi langsung oleh Wawako itu dengan menyampaikan jika inovasi untuk melakukan re-branding kota batiah menjadi kota rendang muncul saat dia menjabat sebagai orang nomor dua di kota Payakumbuh.

“Saat saya mulai bertugas pada September 2017 itu, yang paling utama saya ingin lakukan yakni untuk meningkatkan daya ungkit dalam usaha dan industri di kota Payakumbuh. Sementara kota Payakumbuh belum mempunyai sentra dan industri yang dapat mendorong daya ungkit lebih, apalagi kota Payakumbuh juga terkenal akan tujuan kota kulinernya, maka hal ini langsung saya lihat untuk mengangkat Rendang menjadi yang utama bagi kota Payakumbuh,” ungkap Erwin Yunaz.

Lebih lanjut, Wawako Erwin Yunaz mengatakan untuk melakukan re-branding menjadi kota Rendang tidaklah mudah karna butuh pengakuan atau penghargaan dalam kuliner Rendang yang harus dimiliki kota Payakumbuh, dan ternyata hal ini telah dimiliki kota Payakumbuh sejak dari tahun 2013 silam, dimana kota Payakumbuh diberi penghargaan dan diakui sebagai kota penghasil rendang dari provinsi Sumatra Barat.

“Dan dengan telah diakui Provinsi Sumatera Barat ini, kota Payakumbuh mendirikan kampung rendang yang dimana didalamnya terdapat 23 jenis varian rendang yang sudah didata dan tentu hal ini juga masih banyak varian lain yang belum terdata, karna sebenarnya apapun itu tentu bisa diolah menjadi rendang, tidak hanya dari daging, rendang bisa dibuat dari sayuran dan buah serta banyak bahan lain yang dapat diolah jadi rendang tentunya,” lanjutnya kembali.

Tidak hanya itu, Erwin juga menyampaikan jika kota Payakumbuh sudah memiliki rumah potong hewan modern yang tentu mampu melakukan pemotongan sapi secara lebih cepat dan efisien sehingga dapat meningkatkan produksi kerja secara maksimal.

“Tidak cukup sampai disitu saja, saat ini kota Payakumbuh juga sudah memiliki sentra rendang. Dimana sentra rendang ini hadir bertujuan untuk menaungi para pelaku usaha rendang yang ada di kota Payakumbuh sehingga pelaku IKM ini nantinya dapat maju dengan dibantu oleh pemerintah daerah tentunya,” ujar Erwin.

Menurut Erwin saat ini sentra rendang kota Payakumbuh baru bisa memproduksi rendang masih ratusan kilo perharinya, dan target kedepan dari orang nomor dua di kota Payakumbuh itu jika sentra rendang dapat melakukan produksi sebanyak 10 ton perharinya.(wba).

Pemerintahan

Wali Kota Riza Beberkan SPBE Payakumbuh Dihadapan Akademisi Unand

Payakumbuh, PilarbangsaNews

Wali Kota Riza Falepi didaulat menjadi narasumber dalam webinar series jurusan ilmu politik Universitas Andalas (Unand) bertemakan “Dinamika Politik Lokal Sumatera Barat melalui Video Conference (Vidcon) via aplikasi Zoom, Senin (26/10).

Wali Kota Riza turut didampingi Kabag Protokoler Nalfira, Kabid E-Gov Armein Busra dan Kabid Humas Hermanto di Ruang Pertemuan Randang Lantai 2 Balai Kota Payakumbuh.

Moderator dalam webinar ini adalah Staf Pengajar Ilmu politik Unand dan juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Dedi Rahmadi.

Selain Wako Riza Falepi, narasumber kegiatan ini adalah Wako Padang Panjang Fadly Amran, Akademisi Unand Syaiful dan Asrinaldi yang mengulas Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan E-Government di Sumatera Barat.

Wali Kota Riza Falepi dalam paparannya menyampaikan tentang bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kota Payakumbuh.

Berlatarbelakang S2 teknik dan Manajemen Industri Institut Teknologi Bandung, Riza Falepi telah menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan dasar kebijakan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Selain ada Perpres, Pemko Payakumbuh juga memiliki Peraturan daerah (Perda) Kota Payakumbuh nomor 1 tahun 2018 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Payakumbuh tahun 2017 sampai 2020, Peraturan daerah Kota Payakumbuh nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“Master plan e-government Kota Payakumbuh kaya fungsi, minim struktur. Berbeda dengan kriteria capaian indeks SPBE karena pertimbangan biaya versus pemborosan, kita ingin pengembangan IT dengan anggaran se-minim mungkin, jadi gak mubazzir,” kata Riza.

Riza juga menyampaikan untuk menerapkan SPBE maka perlu pengembangan infrastruktur seperti pengelolaan jaringan internet dan yang sudah terintegrasi bagi seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Payakumbuh.

Tersedianya CCTV jalan raya, terintegrasinya pengelolaan mesin absensi pegawai seluruh perangkat daerah, tersedianya server aplikasi dan server penyimpanan yang memadai dan penggunaan cloud kemenkominfo untuk back up.

“Aplikasi dan sistem informasi di Kota Payakumbuh dilakukan secara in-house oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Payakumbuh. Pembangunan dilaksanakan dengan tahap analisa antara dinas terkait dengan Diskominfo kita,” jelasnya.

Kemudian ada juga aplikasi dan sistem informasi yang ada di Kota Payakumbuh in-house development ada 16 aplikasi, sementara untuk aplikasi pemerintahan pusat dan pengembang eksternal sebanyak 27 aplikasi, dan untuk Website ada 27 website perangkat daerah.

Pemerintah Kota Payakumbuh juga mengembangkan aplikasi untuk layanan internal pemerintahan dan layanan publik.

Untuk layanan internal pemerintahan seperti SIKOPAY (Sistem Terintegrasi Kota Payakumbuh) ada E-Kinerja sebagai penilaian kerja pegawai Kota Payakumbuh, ada E-SPPD (Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas), dan SiPrenPPYK (Sistem Presensi Kota Payakumbuh).

“Sementara untuk layanan publik ada aplikasi SIPADUKO (Sistem Informasi Puskesmas Terpadu Kota Payakumbuh), UDAKOPAY (update data Kota Payakumbuh), SAGOPAY (Sistem Informasi Pembayaran PDAM Kota Payakumbuh),” tandasnya.

Di akhir paparannya Riza menyampaikan bagaimana capaian indeks SPBE Kota Payakumbuh, dimana pencapaian itu mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2018 nilainya 2,29 (cukup) dan pada tahun 2019 sudah memiliki nilai 2,57 (cukup). (wba).

Pemerintahan

Pjs Wali Kota Minta Seluruh OPD Tindaklanjuti Hasil Raker DPRD Medan

Medan, PilarbangsaNews

Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan untuk menindaklanjuti hasil rapat kerja (Raker) DPRD Medan. Dengan harapan, dapat mewujudkan pembangunan kota yang lebih optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Pjs Wali Kota ketika menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Rapat Kerja DPRD Medan di Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (26/10). Laporan tersebut merupakan hasil kerja DPRD Medan yang telah dilakukan selama tiga hari sejak 27-29 September lalu.

“Atas nama Pemko Medan, kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Medan atas laporan hasil raker tersebut. Selanjutnya, kami akan menindaklanjuti dan menjalankan hasil raker terutama dalam rangka mewujudkan pembangunan kota yang semakin baik,” kata Pjs Wali Kota.

Diungkapkan Pjs Wali Kota, raker DPRD yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat. “Aspirasi rakyat ini lah yang kemudian kita sikapi bersama untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin baik,” harapnya.

Selanjutnya, dengan kemitraan, koordinasi dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif, Pjs Wali Kota yakin Pemko Medan dan DPRD Medan mampu mewujudkan tujuan-tujuan besar masyarakat dalam pembangunan terutama mewjudkan visi misi Kota Medan.

“Kita yakin dan optimis, sinergitas yang dibangun dapat menjadi energi bersama untuk mewujudkan visi misi Kota Medan sebagai kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius. Dengan begitu, masyarakat akan merasakan kehadiran pemerinta di tengah-tengah mereka,” ungkapnya optimis.

Adapun, laporan hasil raker dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi- PKS Rajuddin Sagala. Sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Raker DPRD Medan, terlebih dahulu digelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah dalam rangka R-APBD Tahun Anggaran 2021. (salut)

Pemerintahan

APBD Payakumbuh Tahun 2021 Berkurang 100 Miliar Lebih, OPD dan DPRD Siap Terpangkas

Payakumbuh, PilarbangsaNews

Kota Payakumbuh defisit anggaran di Tahun 2021. Akibat dana alokasi umum (DAU) dan dana intensikasi daerah (DID) yang turun signifikan, membuat pemko harus mengkaji ulang rencana program dan kegiatan yang dirancang di tahun depan.

Hitung-hitungan waktu itu Pemko Payakumbuh bakal memperoleh DAU dan DID lebih besar dari 2020. Tapi, mimpi pemko bakal mendapat dana transfer daerah lebih besar itu, tak menjadi kenyataan.

Pemerintah pusat melalui Kemenkeu RI, mengeluarkan kebijakan yang kurang populer, menurunkan seluruh DAU dan DID provinsi, kabupaten, dan kota diseluruh Indonesia, tidak terkecuali juga Kota Payakumbuh.

Kota dengan penduduk 130 ribu jiwa ini, dipangkas APBD 2021. APBD Payakumbuh pada 2021 berubah dengan rincian DAU Rp. 427.519.801.000, DID Rp. 17.694.330.000, dan DBH Rp. 10.230.954.000. Kemudian ditambah dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dari pusat yang juga berubah, serta ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2020 kota tersebut.

APBD 2020 sebelum perubahan tercatat sebanyak Rp785.766.149.857, sementara pada tahun depan berkurang sebesar kurang lebih Rp101 miliar.

Dari total dana transfer itu, membuat Pemko jadi panik. Dampaknya, perencanaan seluruh perangkat daerah yang sudah tertuang dalam renja atau rencana kerja 2021, dipaksa direvisi ulang.

“Kita memang cukup kaget dengan keputusan ini, namun kita maklum, ini semua akibat Covid-19. Untuk itu kita harus memangkas dana semua perangkat daerah, total lebih kurang Rp100 miliar,” tegas Wali Kota H. Riza Falepi didampingi tiga stafnya, Sekdako Rida Ananda, Kepala BKD Syafwal dan Kepala Bappeda Ifon Satria Chan, di Balaikota Payakunbuh, Selasa (20/10).

Dengan berat hati, menurut Riza, pihaknya akan menekan angka-angka yang berhubungan dengan belanja pegawai. Seperti uang perjalanan dinas terpotong 35%, di samping TPP dan pengadaan ASN. Wali Kota juga harus menghapus anggaran pengadaan kendaraan dinas, mobiler dan komputer kantor.

Sementara itu, sejumlah proyek fisik, dikatakan juga harus dihilangkan. Karena, dampak minimnya dana transfer daerah itu. Bahkan, kemungkinan anggaran di DPRD bisa jadi juga ikut dipangkas. Ini harus dilakukan agar pemerintahan dapat berjalan lancar dan pemulihan ekonomi saat pandemi dapat dilakukan.

Disisi lain, Sekretaris Daerah Rida Ananda, Ia mengatakan dengan APBD yang berkurang tersebut anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dikurangi meskipun saat ini masih dalam tahap pembahasan.

“Nantinya tentu tahapannya harus disetujui oleh DPRD. Jadi ini baru pembahasan dan OPD memang sudah mulai melakukan entri meskipun intinya tetap harus persetujuan DPRD,” ujarnya saat diwawancara media di Balai Kota, Selasa (20/10).

Meski begitu Sekda memastikan kalau beberapa program yang dalam rangka pemulihan ekonomi masih akan berlangsung seperti pembangunan jalan, drainase, dan pengairan.

“Intinya, belanja pada 2021 direncanakan akan fokus atau lebih diarahkan kepada masyarakat. Bagaimana dapat kembali memulihkan ekonomi,” ujarnya. (wba)

Pemerintahan

Hasil Seleksi, 3 Pimpinan OPD Payakumbuh Sudah Mengapung

Payakumbuh, PilarbangsaNews

Setelah dilakukan beberapa tahapan seleksi untuk mengisi tiga jabatan eselon II yang lowong di Pemko Payakumbuh yakni Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) dan Dinas Sosial (Dinsos) beberapa waktu lalu, saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Kota Payakumbuh masih menunggu persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dapat melantik ketiga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

“Jadi dari masing-masing posisi, telah dipilih atau didapatkan tiga nama dengan nilai tertinggi, sekarang menunggu persetujuan atau izin dari KASN,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh Rida Ananda kepada media di Balai Kota, Selasa (20/10).

Rida mengatakan pihaknya akan segera melakukan pelantikan apabila KASN telah mendapatkan persetujuan dan izin untuk melantik pejabat tersebut.

“Proses seleksi terbuka telah selesai dilaksanakan semenjak 9 Oktober lalu. Permohonan sudah dikirimkan, jadi hanya menunggu itu saja,” ujar Rida.

Sekda Rida menyebutkan proses seleksi telah mulai diumumkan semenjak awal September dan di papan pengumuman yang ada di BKPSDM Kota Payakumbuh. Seluruh calon pejabat pimpinan pratama juga telah melakukan seleksi tes akademis dan dilanjutkan dengan pemetaan potensi, penulisan makalah dan wawancara, penelusuran rekam jejak dan pengumuman hasil tes.

Sesuai dengan hasil yang telah diumumkan, tiga calon eselon II yang mendapatkan nilai tertinggi untuk Dinas Perhubungan yakni Sekretaris Dishub Aplimadanar, Kabag Umum Nofriwandi dan Kabag Organisasi Yonrefli.

Selanjutnya untu mengisi Kepala Disparpora adalah Kabag Perekonomian Arif Siswandi, Kabag Perencanan dan Anggaran Desmon Korina, Kabag Pemerintahan Erwan.

Sementara itu, untuk Kepala Dinas Sosial adalah Kabag Perencanan dan Anggaran Desmon Korina, Kabag Pemerintahan Erwan dan Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Zulfa Riyanti.

Ketiga dinas tersebut saat ini diisi oleh pelaksana tugas, untuk Dishub diisi oleh Aplimadanar, Disparpora Andiko Jumarel dan Dinas Sosial Yunida Fatwa. (wba)

Pemerintahan

Gubernur Sumut Lantik TPAKD Deli Serdang Secara Virtual

Lubuk Pakam, PilarbangsaNews

Akses keuangan telah menjadi salah satu kerangka pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rencana tersebut perlu diperkuat dengan upaya perluasan akses keuangan. Kehadiran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memberikan warna tersendiri dalam upaya mendorong dan mensinergikan program perluasan akses keuangan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah.

Upaya tersebut direalisasikan dengan dikukuhkannya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Deli Serdang secara virtual oleh Gubernur Sumatera Utara H. Edy Rahmayadi, Selasa (20/10) bertempat di Aula Cendana Lantai I Kantor Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Selain Kabupaten Deli Serdang, ada 28 Kabupaten/Kota yang dikukuhkan oleh Gubernur Sumatera Utara.

Hadir pada acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wakil Bupati Deli Serdang HM Ali Yusuf Siregar, Sekdakab sekaligus Koordinator TPAKD Darwin Zein S.Sos, Asisten II Ekbang, para OPD serta 4 Kepala Cabang Perbankan dan PT Pegadaian sebagai anggota TPAKD, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor : 591 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ( TPAKD).

Selesai pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Wakil Bupati HM Ali Yusuf Siregar mengatakan, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor : 591 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ( TPAKD) sudah terbentuk TPAKD Deli Serdang. sehingga dengan adanya TPAKD diharapkan bisa menjadi forum koordinasi untuk meningkatkan akses keuangan di daerah yang bisa berperan dalam meningkatkan pemahaman dan penggunaan produk dan jasa keuangan oleh masyarakat.

Selain itu, lanjut Wakil Bupati, agar segera menyusun program kerja TPAKD sehingga dapat mengoptimalisasikan peningkatan akses keuangan bagi masyarakat sekitar melalui kegiatan usaha pada bidang keuangan. (Ezl)