Menampilkan: 11 - 20 dari 27 HASIL
Pemerintahan

Wali Kota Riza Beberkan SPBE Payakumbuh Dihadapan Akademisi Unand

Payakumbuh, PilarbangsaNews

Wali Kota Riza Falepi didaulat menjadi narasumber dalam webinar series jurusan ilmu politik Universitas Andalas (Unand) bertemakan “Dinamika Politik Lokal Sumatera Barat melalui Video Conference (Vidcon) via aplikasi Zoom, Senin (26/10).

Wali Kota Riza turut didampingi Kabag Protokoler Nalfira, Kabid E-Gov Armein Busra dan Kabid Humas Hermanto di Ruang Pertemuan Randang Lantai 2 Balai Kota Payakumbuh.

Moderator dalam webinar ini adalah Staf Pengajar Ilmu politik Unand dan juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Dedi Rahmadi.

Selain Wako Riza Falepi, narasumber kegiatan ini adalah Wako Padang Panjang Fadly Amran, Akademisi Unand Syaiful dan Asrinaldi yang mengulas Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan E-Government di Sumatera Barat.

Wali Kota Riza Falepi dalam paparannya menyampaikan tentang bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kota Payakumbuh.

Berlatarbelakang S2 teknik dan Manajemen Industri Institut Teknologi Bandung, Riza Falepi telah menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan dasar kebijakan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Selain ada Perpres, Pemko Payakumbuh juga memiliki Peraturan daerah (Perda) Kota Payakumbuh nomor 1 tahun 2018 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Payakumbuh tahun 2017 sampai 2020, Peraturan daerah Kota Payakumbuh nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“Master plan e-government Kota Payakumbuh kaya fungsi, minim struktur. Berbeda dengan kriteria capaian indeks SPBE karena pertimbangan biaya versus pemborosan, kita ingin pengembangan IT dengan anggaran se-minim mungkin, jadi gak mubazzir,” kata Riza.

Riza juga menyampaikan untuk menerapkan SPBE maka perlu pengembangan infrastruktur seperti pengelolaan jaringan internet dan yang sudah terintegrasi bagi seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Payakumbuh.

Tersedianya CCTV jalan raya, terintegrasinya pengelolaan mesin absensi pegawai seluruh perangkat daerah, tersedianya server aplikasi dan server penyimpanan yang memadai dan penggunaan cloud kemenkominfo untuk back up.

“Aplikasi dan sistem informasi di Kota Payakumbuh dilakukan secara in-house oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Payakumbuh. Pembangunan dilaksanakan dengan tahap analisa antara dinas terkait dengan Diskominfo kita,” jelasnya.

Kemudian ada juga aplikasi dan sistem informasi yang ada di Kota Payakumbuh in-house development ada 16 aplikasi, sementara untuk aplikasi pemerintahan pusat dan pengembang eksternal sebanyak 27 aplikasi, dan untuk Website ada 27 website perangkat daerah.

Pemerintah Kota Payakumbuh juga mengembangkan aplikasi untuk layanan internal pemerintahan dan layanan publik.

Untuk layanan internal pemerintahan seperti SIKOPAY (Sistem Terintegrasi Kota Payakumbuh) ada E-Kinerja sebagai penilaian kerja pegawai Kota Payakumbuh, ada E-SPPD (Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas), dan SiPrenPPYK (Sistem Presensi Kota Payakumbuh).

“Sementara untuk layanan publik ada aplikasi SIPADUKO (Sistem Informasi Puskesmas Terpadu Kota Payakumbuh), UDAKOPAY (update data Kota Payakumbuh), SAGOPAY (Sistem Informasi Pembayaran PDAM Kota Payakumbuh),” tandasnya.

Di akhir paparannya Riza menyampaikan bagaimana capaian indeks SPBE Kota Payakumbuh, dimana pencapaian itu mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2018 nilainya 2,29 (cukup) dan pada tahun 2019 sudah memiliki nilai 2,57 (cukup). (wba).

Pemerintahan

Pjs Wali Kota Minta Seluruh OPD Tindaklanjuti Hasil Raker DPRD Medan

Medan, PilarbangsaNews

Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan untuk menindaklanjuti hasil rapat kerja (Raker) DPRD Medan. Dengan harapan, dapat mewujudkan pembangunan kota yang lebih optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Pjs Wali Kota ketika menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Rapat Kerja DPRD Medan di Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (26/10). Laporan tersebut merupakan hasil kerja DPRD Medan yang telah dilakukan selama tiga hari sejak 27-29 September lalu.

“Atas nama Pemko Medan, kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Medan atas laporan hasil raker tersebut. Selanjutnya, kami akan menindaklanjuti dan menjalankan hasil raker terutama dalam rangka mewujudkan pembangunan kota yang semakin baik,” kata Pjs Wali Kota.

Diungkapkan Pjs Wali Kota, raker DPRD yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat. “Aspirasi rakyat ini lah yang kemudian kita sikapi bersama untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin baik,” harapnya.

Selanjutnya, dengan kemitraan, koordinasi dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif, Pjs Wali Kota yakin Pemko Medan dan DPRD Medan mampu mewujudkan tujuan-tujuan besar masyarakat dalam pembangunan terutama mewjudkan visi misi Kota Medan.

“Kita yakin dan optimis, sinergitas yang dibangun dapat menjadi energi bersama untuk mewujudkan visi misi Kota Medan sebagai kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius. Dengan begitu, masyarakat akan merasakan kehadiran pemerinta di tengah-tengah mereka,” ungkapnya optimis.

Adapun, laporan hasil raker dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi- PKS Rajuddin Sagala. Sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Raker DPRD Medan, terlebih dahulu digelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah dalam rangka R-APBD Tahun Anggaran 2021. (salut)

Pemerintahan

APBD Payakumbuh Tahun 2021 Berkurang 100 Miliar Lebih, OPD dan DPRD Siap Terpangkas

Payakumbuh, PilarbangsaNews

Kota Payakumbuh defisit anggaran di Tahun 2021. Akibat dana alokasi umum (DAU) dan dana intensikasi daerah (DID) yang turun signifikan, membuat pemko harus mengkaji ulang rencana program dan kegiatan yang dirancang di tahun depan.

Hitung-hitungan waktu itu Pemko Payakumbuh bakal memperoleh DAU dan DID lebih besar dari 2020. Tapi, mimpi pemko bakal mendapat dana transfer daerah lebih besar itu, tak menjadi kenyataan.

Pemerintah pusat melalui Kemenkeu RI, mengeluarkan kebijakan yang kurang populer, menurunkan seluruh DAU dan DID provinsi, kabupaten, dan kota diseluruh Indonesia, tidak terkecuali juga Kota Payakumbuh.

Kota dengan penduduk 130 ribu jiwa ini, dipangkas APBD 2021. APBD Payakumbuh pada 2021 berubah dengan rincian DAU Rp. 427.519.801.000, DID Rp. 17.694.330.000, dan DBH Rp. 10.230.954.000. Kemudian ditambah dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik dari pusat yang juga berubah, serta ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2020 kota tersebut.

APBD 2020 sebelum perubahan tercatat sebanyak Rp785.766.149.857, sementara pada tahun depan berkurang sebesar kurang lebih Rp101 miliar.

Dari total dana transfer itu, membuat Pemko jadi panik. Dampaknya, perencanaan seluruh perangkat daerah yang sudah tertuang dalam renja atau rencana kerja 2021, dipaksa direvisi ulang.

“Kita memang cukup kaget dengan keputusan ini, namun kita maklum, ini semua akibat Covid-19. Untuk itu kita harus memangkas dana semua perangkat daerah, total lebih kurang Rp100 miliar,” tegas Wali Kota H. Riza Falepi didampingi tiga stafnya, Sekdako Rida Ananda, Kepala BKD Syafwal dan Kepala Bappeda Ifon Satria Chan, di Balaikota Payakunbuh, Selasa (20/10).

Dengan berat hati, menurut Riza, pihaknya akan menekan angka-angka yang berhubungan dengan belanja pegawai. Seperti uang perjalanan dinas terpotong 35%, di samping TPP dan pengadaan ASN. Wali Kota juga harus menghapus anggaran pengadaan kendaraan dinas, mobiler dan komputer kantor.

Sementara itu, sejumlah proyek fisik, dikatakan juga harus dihilangkan. Karena, dampak minimnya dana transfer daerah itu. Bahkan, kemungkinan anggaran di DPRD bisa jadi juga ikut dipangkas. Ini harus dilakukan agar pemerintahan dapat berjalan lancar dan pemulihan ekonomi saat pandemi dapat dilakukan.

Disisi lain, Sekretaris Daerah Rida Ananda, Ia mengatakan dengan APBD yang berkurang tersebut anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dikurangi meskipun saat ini masih dalam tahap pembahasan.

“Nantinya tentu tahapannya harus disetujui oleh DPRD. Jadi ini baru pembahasan dan OPD memang sudah mulai melakukan entri meskipun intinya tetap harus persetujuan DPRD,” ujarnya saat diwawancara media di Balai Kota, Selasa (20/10).

Meski begitu Sekda memastikan kalau beberapa program yang dalam rangka pemulihan ekonomi masih akan berlangsung seperti pembangunan jalan, drainase, dan pengairan.

“Intinya, belanja pada 2021 direncanakan akan fokus atau lebih diarahkan kepada masyarakat. Bagaimana dapat kembali memulihkan ekonomi,” ujarnya. (wba)

Pemerintahan

Hasil Seleksi, 3 Pimpinan OPD Payakumbuh Sudah Mengapung

Payakumbuh, PilarbangsaNews

Setelah dilakukan beberapa tahapan seleksi untuk mengisi tiga jabatan eselon II yang lowong di Pemko Payakumbuh yakni Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) dan Dinas Sosial (Dinsos) beberapa waktu lalu, saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Kota Payakumbuh masih menunggu persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dapat melantik ketiga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

“Jadi dari masing-masing posisi, telah dipilih atau didapatkan tiga nama dengan nilai tertinggi, sekarang menunggu persetujuan atau izin dari KASN,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh Rida Ananda kepada media di Balai Kota, Selasa (20/10).

Rida mengatakan pihaknya akan segera melakukan pelantikan apabila KASN telah mendapatkan persetujuan dan izin untuk melantik pejabat tersebut.

“Proses seleksi terbuka telah selesai dilaksanakan semenjak 9 Oktober lalu. Permohonan sudah dikirimkan, jadi hanya menunggu itu saja,” ujar Rida.

Sekda Rida menyebutkan proses seleksi telah mulai diumumkan semenjak awal September dan di papan pengumuman yang ada di BKPSDM Kota Payakumbuh. Seluruh calon pejabat pimpinan pratama juga telah melakukan seleksi tes akademis dan dilanjutkan dengan pemetaan potensi, penulisan makalah dan wawancara, penelusuran rekam jejak dan pengumuman hasil tes.

Sesuai dengan hasil yang telah diumumkan, tiga calon eselon II yang mendapatkan nilai tertinggi untuk Dinas Perhubungan yakni Sekretaris Dishub Aplimadanar, Kabag Umum Nofriwandi dan Kabag Organisasi Yonrefli.

Selanjutnya untu mengisi Kepala Disparpora adalah Kabag Perekonomian Arif Siswandi, Kabag Perencanan dan Anggaran Desmon Korina, Kabag Pemerintahan Erwan.

Sementara itu, untuk Kepala Dinas Sosial adalah Kabag Perencanan dan Anggaran Desmon Korina, Kabag Pemerintahan Erwan dan Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Zulfa Riyanti.

Ketiga dinas tersebut saat ini diisi oleh pelaksana tugas, untuk Dishub diisi oleh Aplimadanar, Disparpora Andiko Jumarel dan Dinas Sosial Yunida Fatwa. (wba)

Pemerintahan

Gubernur Sumut Lantik TPAKD Deli Serdang Secara Virtual

Lubuk Pakam, PilarbangsaNews

Akses keuangan telah menjadi salah satu kerangka pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rencana tersebut perlu diperkuat dengan upaya perluasan akses keuangan. Kehadiran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memberikan warna tersendiri dalam upaya mendorong dan mensinergikan program perluasan akses keuangan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah.

Upaya tersebut direalisasikan dengan dikukuhkannya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Deli Serdang secara virtual oleh Gubernur Sumatera Utara H. Edy Rahmayadi, Selasa (20/10) bertempat di Aula Cendana Lantai I Kantor Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Selain Kabupaten Deli Serdang, ada 28 Kabupaten/Kota yang dikukuhkan oleh Gubernur Sumatera Utara.

Hadir pada acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wakil Bupati Deli Serdang HM Ali Yusuf Siregar, Sekdakab sekaligus Koordinator TPAKD Darwin Zein S.Sos, Asisten II Ekbang, para OPD serta 4 Kepala Cabang Perbankan dan PT Pegadaian sebagai anggota TPAKD, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor : 591 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ( TPAKD).

Selesai pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Wakil Bupati HM Ali Yusuf Siregar mengatakan, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor : 591 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ( TPAKD) sudah terbentuk TPAKD Deli Serdang. sehingga dengan adanya TPAKD diharapkan bisa menjadi forum koordinasi untuk meningkatkan akses keuangan di daerah yang bisa berperan dalam meningkatkan pemahaman dan penggunaan produk dan jasa keuangan oleh masyarakat.

Selain itu, lanjut Wakil Bupati, agar segera menyusun program kerja TPAKD sehingga dapat mengoptimalisasikan peningkatan akses keuangan bagi masyarakat sekitar melalui kegiatan usaha pada bidang keuangan. (Ezl)

Pemerintahan

Tiga OPD di Pemko Payakumbuh Segera Dilelang. Siapa Mau Ikut?

Payakumbuh, PilarbangsaNews

Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh sedang melakukan proses lelang jabatan eselon II karena adanya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memasuki usia pensiun, adapun OPD yang kosong yaitu Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) dan Dinas Sosial (Dinsos).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh Rida Ananda mengatakan bahwa pelaksanaan dilakukan dengan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang saat ini lowong.

“Saat ini proses seleksi sedang berjalan dan telah diselesaikan seleksi administrasi yang hasilnya telah diumumkan pada Senin (28/09),” kata Sekda Rida Ananda kepada media, Kamis (01/10).

Rida menyebutkan bahwa proses seleksi terbuka telah dibuka sejak awal September lalu dan diumumkan di papan pengumuman yang ada di BKPSDM Kota Payakumbuh.

Rida menyebut, setelah ini calon pejabat pimpinan pratama akan melakukan seleksi tes akademis dan dilanjutkan dengan pemetaan potensi, penulisan makalah dan wawancara, penelusuran rekam jejak dan pengumuman hasil tes.

“Proses seleksi akademis akan dimulai dari tanggal 5 s/d 9 Oktober mendatang, setelah selesai seleksi nanti hasilnya akan diserahkan ke Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi,” ujar Rida.

Sesuai dengan hasil yang telah diumumkan, terdapat empat calon eselon II yang dinyatakan memenuhi syarat untuk Dishub yakni Sekretaris BPBD Agus Rubiono, Sekretaris Dishub Aplimadanar, Kabag Umum Nofriwandi dan Kabag Organisasi Yonrefli.

Selanjutnya untuk Kepala Disparpora ada enam calon yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu Kabag Perekonomian Arif Siswandi, Sekretaris Dinas Pendidikan Dasril, Kabag Perencanan dan Anggaran Desmon Korina, Kabag Pemerintahan Deswan, Sekretaris DPMPTSP Lili Seprima Hidayani dan Kabag Organisasi Yonrefli.

Sementara itu, untuk Kepala Dinas Sosial hanya empat calon yang memenuhi syarat adalah Sekretaris BPBD Agus Rubiono, Kabag Perencanan dan Anggaran Desmon Korina, Kabag Pemerintahan Deswan dan Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Zulfa Riyanti.

Ketiga dinas tersebut saat ini diisi oleh pelaksana tugas, untuk Dishub diisi oleh Aplimadanar Disparpora Andiko Jumarel dan Dinas Sosial Yunida Fatwa. (wba)

Pemerintahan

Hari Kesaktian Pancasila, Pemko Payakumbuh Ajak Warga Naikkan Bendera

Payakumbuh, PilarbangsaNews

Memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober 2020 mendatang dengan tema Indonesia Maju Berlandaskan Pancasila, Pemerintah Kota Payakumbuh mengimbau kepada seluruh warga untuk mengibarkan Bendera Merah Putih selama dua hari.

Pengibaran Bendera Merah Putih setengah tiang dilakukan mulai pukul 06.00 WIB sampai 18.00 WIB pada 30 September 2020. Dan mengibarkan Bendera Merah Putih satu tiang penuh pada 1 Oktober 2020 mulai pukul 06.00-18.00 WIB.

Wali Kota Riza Falepi melalui Asisten III Amriul Dt. Karayiang diruang kerjanya, Selasa (29/9), saat rapat virtual Persiapan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2020 bersama Kabiro Umum Setdaprov Sumbar mengatakan Hari Kesaktian Pancasila adalah hari nasional di Indonesia yang diperingati setiap 1 Oktober. Ini terjadi setelah Peristiwa Gerakan 30 September yang lebih dikenal sebagai G30S/PKI.

Dimana diketahui pada peristiwa 30S/PKI, enam jenderal serta beberapa orang lainnya dibantai sekelompok orang yang menurut otoritas militer saat itu Partai Komunis Indonesia. Gejolak yang timbul akibat G30S/PKI sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia, sehingga dinamakan Hari Kesaktian Pancasila.

“Kita minta kepada warga agar meneruskan informasi ini kepada yang lainnya, agar jangan lupa dengan salahsatu hari besar nasional ini,” kata Amriul didampingi Kabag Protokoler Setdako Payakumbuh Nalfira, Kakankesbangpol Budhy D. Permana dan Sekretaris Disdik Dasril.

Himbauan Pemko Payakumbuh menyikapi Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96491/MPK.F/TU/2020 pada 28 September 2020. Pada poin keenam tertulis setiap Kantor Instansi Pusat dan Daerah, Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta seluruh komponen masyarakat indonesia wajib menaikkan bendera Merah Putih setengah tiang pada hari Rabu (30/9) dan satu tiang penuh pada Kamis (1/10) depan. (wba)

Pemerintahan

Gusmal Ingin RPJMD Hingga 2021 Tercapai 100 Persen

Kab. Solok. PilarbangsaNews

Bupati Solok Gusmal menginginkan dalam penyusunan anggaran tahun 2021 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). “Untuk itu Kepala Dinas dan perangkatnya untuk dapat fokus dalam pencapaian hal tersebut,” kata Gusmal di Gedung Solok Nan Indah, Senin (28/9).

Disampaikan Gusmal, penyusunan Rancangan Keuangan Daerah mengalami sedikit perubahan, dimana penyusunan APBD untuk 2021, harus berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.90 tahun 2019.

“Penetapan KUA/PPAS tahun anggaran 2021 dalam menjadi KUA/PPAS, harus memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang bersifat mandatoring spending (wajib). Seperti belanja rutin, DAK/Nonfisik, BOS, Kapitasi dan Prioritas Daerah serta kegiatan-kegiatan berkelanjutan,” jelas Gusmal.

Gusmal meminta agar kepala SKPD dan Kasubag harus menpedomani hal tersebut dalam penyusunan RKA. Penyusunan APBD 2021 berbeda dengan tahun sebelumnya dimana tidak ada lagi belanja tidak langsung maupun belanja langsung tahun 2021 yang ada hanya belanja operasi, belanja barang dan jasa dan belanja barang.

“Saya ingin sekali bahwa target RPJMD yang disusun pada tahun 2016 lalu, hendaknya pada tahun 2021 sudah mencapai 100 persen. Namun dengan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai petunjuk pelaksanaan penyusunan APBD,” tutup Gusmal.

Dalam mendukung hal tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Editiawarman menyebutkan bahwa, pihaknya telah mempersiapkan aplikasi yang memudahkan pengentrian data.

“BKD telah menyiapkan dan menetapkan data pendukung yang antara lain ASB, SBU, SSH dan HSPK sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan SKPD,” sebut Editiawarman.

Tambahnya, penyusunan APBD 2021 berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana tidak ada lagi belanja tidak langsung maupun belanja langsung tahun 2021 yang ada hanya belanja operasi, belanja barang dan jasa dan belanja barang. (ad)

Pemerintahan

Dua Sekaligus Pemko Payakumbuh Terima Penghargaan dari Menteri Keuangan

Payakumbuh, PilarbangsaNews

Kelola keuangan dengan akuntabel dan bebas korupsi, Kota Payakumbuh diganjar dengan dua penghargaan sekaligus yang diterima secara virtual dari Menteri Keuangan Republik Indonesia saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 melalui video conference di Aula Randang Lt.II Balai Kota Payakumbuh, Selasa (22/09).

Adapun penghargaan yang diterima oleh Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi didampingi Sekretaris Daerah Rida Ananda, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Syafwal dan Kepala Inspektorat Andri Narwan tersebut yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut atas pelaporan keuangan Tahun 2015-2019 dan peraih opini WTP Tahun 2019. Ditambah lagi, selama periode itu opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanpa disertai catatan.

Untuk penerima penghargaan WTP 5 kali berturut-turut diterima oleh 26 Kementerian Negara/Lembaga, 24 Provinsi, 47 Kota dan 189 Kabupaten. Sedangkan untuk penghargaan WTP 2019 diterima oleh 1 Bendahara Umum Negara, 84 Kementerian Negara/Lembaga, 34 Provinsi, 87 Kota dan 364 Kabupaten.

“Alhamdulillah, dengan pengelolaan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel Kota Payakumbuh terima penghargaan WTP dari Menteri Keuangan RI,” kata Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi.

Riza mengatakan, ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan mengingat semakin ketatnya standar pengawasan dan audit yang telah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik.

“Terimakasih kepada seluruh elemen. Baik jajaran birokrasi, DPRD, serta seluruh masyarakat Payakumbuh. Sebab, hanya dengan komitmen tinggi serta semangat kebersamaan, penghargaan prestisius tersebut dapat diraih,” ujar orang nomor satu di Payakumbuh tersebut.

Sementara itu Kepala BKD Kota Payakumbuh Syafwal menjelaskan, meski Payakumbuh sudah 6 kali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut dari tahun 2014-2019 namun pada tahun 2014 silam Kota Payakumbuh menerima opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (DPP).

“Karena hal itulah Kemenkeu RI mengakui Kota Payakumbuh baru di tahun 2015-2019 menerima opini WTP 5 tahun berturut-turut,” katanya.

Untuk pengelolaan keuangan daerah sendiri Syafwal menyebut saat ini Pemko Payakumbuh sudah berbasis IT, agar pengelolaan keuangan dapat terkontrol dengan baik dan meminimalisir terjadinya penyalah gunaan anggaran.

“Sekarang kita menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), disitu kita (BKD.red) dan Inspektorat bisa mengawasi setiap penggunaan anggaran di Payakumbuh,” pungkas Syafwal. (wba)

Pemerintahan

Kemenpan-RB Lakukan Evaluasi, Pemkab Deli Serdang Paparkan Penerapan SAKIP

Lubuk Pakam, PilarbangsaNews

Merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan R8 Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Kemenpan RB melakukan evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Deli Serdang Tahun 2020.

Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020 dilakukan secara virtual dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkungan pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Evaluasi SAKIP dipimpin langsung Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunani, Rabu (16/9) di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, dengan tim pelaksana evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN RB RI), Aiaz Rajasa.

Pada evaluasi SAKIP tersebut, Bupati menyampaikan terimakasih banyak atas kesempatan yang sangat penting ini bagi kami di Kabupaten Deli Serdang, kesempatan untuk bisa di evaluasi seperti ini merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga. Kami sangat percaya, keberadaan SAKIP ini sangat penting bagi dan bagaimana kami bisa menampilkan diri sebagai pemerintah daerah efektif dan kami sangat berharap apa yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Deli Serdang berupa terwujudnya visi Kabupaten Deli Serdang bisa benar-benar kami wujudkan melalui proses pemerintahan yang didukung oleh system yang sesuai kinerja dengan baik dan benar.

Visi dan misi Kabupaten Deli Serdang ini telah di rangkum dalam RPJMD tahun 2019/2024 dan kami menetapkan 8 tujuan yang diukur dengan 8 indikator tujuan dan 15 sasaran dengan 22 indikator sasaran. Dalam rangka penerapan perioritas kami telah menetapkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Deli Serdang 2019/2024, dan untuk tahun 2020 kebijakan pembangunan Kabupaten Deli Serdang diperioritaskan pada optimalisasi kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Selanjutnya, untuk mencapai visi misi dan dengan memanfaatkan keberadaan tujuan dan sasaran dengan berbagai indikatornya kami telah menetapkan tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2019/2024.

Tahun ini, ada 29 organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Deli Serdang yang dievaluasi.

Kami di jajaran pemerintah Kabupaten Deli Serdang ini untuk menyampaikan betapa kami sangat berkomitmen untuk bagaimana bisa memperbaiki SAKIP Kabupaten Deli Serdang 2020, kami sangat percaya bahwa, dengan adanya SAKIP yang baik maka kami akan bisa bekerja dengan baik dan benar dan hanya dengan cara itulah kami bisa memastikan bahwa visi dan misi dapat kami wujudkan.
Kami telah menerbitkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 50 Tahun 2020 tentang pembentukan tim penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Deli Serdang dan penyusunan laporan kinerja pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sebagai panduan bagi tim untuk melaksanakan tugas-tugas perbaikan AKIP dan pelaporan. Kami juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 67A Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai panduan dalam pengelolaan AKIP Kabupaten Deli Serdang, dalam lingkup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, capaian kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan.

Kami telah memperbaiki rumusan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dalam dokumen RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2020. Tujuan dan saran yang dirumuskan telah fokus pada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, dan indikator sasaran juga telah relevan dengan kondisi yang telah dirumuskan baik dalam tujuan maupun sasaran daerah.

Untuk penilaian AKIP 2020, untuk Kemenpan-RB, terimakasih sudah membimbing, memotivasi kami agar bekerja dengan baik dan benar salah satu cara untuk mewujudkan visi misi kami dengan melaksanakan kaidah organisasi dan manajerial yang benar. Evaluasi SAKIP dari KemenPAN RB itu nantinya akan menjadi parameter kinerja OPD Pemkab Deli Serdang, “Evaluasi yang disampaikan oleh tim, tentunya akan jadi masukan dan dilaksanakan oleh semua OPD”, tutup Bupati. (Ezl)