Menampilkan: 1 - 10 dari 126 HASIL
Pilkada Serentak

Pilkada Usai, KPU Sumbar Adakan Seminar Refleksi Peningkatan Parmas dan Pemberian Hadiah

Padang, PilarbangsaNews

Pemilihan kepala daerah serentak sudah usai, namun KPU Sumbar tetap melakukan evaluasi dengan melakukan seminar, sekaligus pemberian hadiah pada para pemenang lomba-lomba yang diadakan penyelenggara Pemilu tersebut.

Seminar yang diisi dengan nara sumber Asrinaldi dan Devi Kurnia Alamsyah dipandu Wahyu Mazwar, diadakan di salah satu hotel di Padang, Sabtu (16/1/2021).

Seminar tersebut membedah kegiatan KPU pra Pilkada, dimana melakukan berbagai kegiatan untuk lomba dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih.

Asrinaldi mengatakan, dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, Pilkada 2020 memang terjadi peningkatan, bisa saja karena pengaruh banyaknya calon, atau sosialisasi sampai pada masyarakat.

Asrinaldi juga menilai, KPU sudah bisa mengakomodir perkembangan zaman, termasuk juga dengan kegiatan lonmba-lomba. Ini merupakan salah satu sosialisasi dan dapat mempengaruhi niat masyarakat memilih.

Hal senada juga disampaikan Devi, dimana pada 2004, hal serupa juga dilakukan salah satu media, untuk melakukan berbagai lomba, dan membuat beberapa film dokumenter, seperti apa yang dilakukan KPU Sumbar.

Dalam lomba yang diadakan KPU Sumbar pra Pilkada yang diikuti lebih 150 orang peserta, juga merupakan sesuatu cara terbaik dalam peningkatan partisipasi masyarakat (Parmas).

Komisioner KPU Sumbar Nova Indra dan Izwaryani melihat, hal seperti ini perlu dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan, termasuk juga pada saat pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden mendatang.

Selain komisioner KPU Sumbar juga tampak Sekretaris Firman, Kabag Hukum, Tehnis dan Hupmas Aan Wuyanto, Kabag SDM Wamdrizen, Kabag Umum Arlis, Kasubag Tehnis dan Hupmas Jumiati serta beberapa Kasubag dan staf lainnya, serius mengikuti acara tersebut.

“Saya melihat, dengan berbagai kegiatan lomba dan himbauan secara masif melalui berbagai media, mampu mendongkrak partisipasi pemilih, ini perlu tetap kita program dan kedepannya perlu ditingkatkan,” ulas Nova Indra.

Ia juga mengatakan, berbagai kegiatan positif yang belum terakomodir pada saat ini, jika diberikan masukan pada KPU, kedepannya akan diusahakan untuk diakomodir, sehingga jumlah pemilih terus meningkat dan demokrasi semakin mapan.

Sekaitan dengan suksesi tersebut, Kabag Hukum, Hupmas dan Tehnis Aan Wuryanto mengatakan, kegiatan yang dilakukan dikaitkan dengan efek positif, dimana bisa menyentuh langsung kepada masyarakat, sehingga minat untuk memilih akan semakin meningkat.

“Inshaa Allah, kedepan kami akan terus melakukan kegiatan positif, baik melalui berbagai lomba maupun kegiatan lainnya, sehingga partisipasi semakin meningkat,” ulas Aan Wuryanto.

Ditambahkan Jumiati, mereka akan selalu melakukan evaluasi, dimana kendala atau cara menyampaikan pada masyarat jika ada berbagai lomba, sehingga peserta semakin banyak, dan sosialisasi bisa menyentuh secara langsung. (nov)

Pilkada Serentak

Apa dan Bagaimana Menggugat Hasil Pilkada ke MK?

Oleh Raswin, SH.,MH., Advokat di Jakarta

Pasca Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020, diikuti dengan penghitungan suara Pilkada secara berjenjang hingga penetapan hasil suara oleh KPU di berbagai tingkatan.

Setelah penetapan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU, beberapa Paslon yang tidak puas, melakukan gugatan hasil Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Ada Pasangan Calon Gubernur dan Pasangan Calon Bupati/Walikota yang mengajukan gugatan ke MK.

Sehubungan dengan itu, kami ingin mengulas seputar prosedur dan tata cara upaya hukum Paslon dalam berjuang melalui Mahkamah Konstitusi.

Tentang kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini susuai dengan Undang Undang, adalah sebagai berikut;

Kedudukan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Kewenangan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk;

1. Menguji Undang undang terhadap UUD;

2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang diberi kewenangannya oleh UUD;

3. Memutus membubarkan partai politik;

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Untuk mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi ada syaratnya.

Untuk Pilkada Gubernur:
Provinsi dengan penduduk < 2 juta maka syarat Paslon yang bisa mengajukan gugatan adalah selisih suara 2 %.

Provinsi dengan penduduk > 6 juta – 6 juta syaratnya selisih suara 1,5 %. Untuk provinsi dengan penduduk 6 jt – 12 jt maka syaratnya selisih suara 1 %. Untuk provinsi dengan penduduk > 12 jt syaratnya selisih suara 0,5 %.

Untuk Pilkada Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu jiwa maka syarat mengajukan gugatan selisih perolehan suara sebanyak 2 %.

Untuk Kab/kota dengan penduduk 250 ribu – 500 ribu syaratnya selisih suara 1,5 %.

Untuk Kab/kota dengan penduduk 500- 1 juta jiwa maka syarat mengajukan gugatan selisih suara 1 %.

Sedangkan untuk Kab/kota dengan penduduk diatas 1 juta maka syarat mengajukan gugatan selisih suaranya 0,5 %.

Peraturan MK No 6 Tahun 2020 adalah sebagai PMK terbaru untuk penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020.

PMK No 6 Tahun 2020 berbeda dengan PMK sebelumnya, antara lain mengenai kewenangan mengakreditasi pemantau pemilu dilakukan KPU.

Diatur dalam Pasal 124 UU No 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) sebelumnya UU No 5 Tahun 2020 mengatur kewenangan mengakreditasi Pemantau Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Selama ini, pengacara seringkali memaknai satu norma sesuai dengan posisinya. Ketika dia berada di posisi mengajukan permohonan supaya pasal 158 tentang syarat selisih suara tidak dipakai. Sebaliknya kalau dia berada pada posisi termohon maka dia minta supaya Pasal 158 tetap dipakai.

Karena itu, MK dalam Pilkada 2020 ini melalukan penyempurnaan. Sekarang sudah satu pikiran yang diatur dalam Pasal 158 berkaitan dengan pokok perkara penentuan syarat mengajukan gugatan dengan selisih presentase perolehan suara 2%, 1,5 %, 1% dan 0,5 % sesuai dengan jumlah penduduk provinsi, kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada. (*)

Pilkada Serentak

TNI-Polri Amankan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Pilgub dan Pilbub di Mentarang Hulu

Kalimantan Utara, Pilarbangsanews

Babinsa Koramil 0910-07/Mentarang dan Bhabinkamtibmas Polsek Mentarang melaksanakan pengamanan dan monitoring rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilgub dan Pilbub tingkat PPK Mentarang Hulu, Minggu (13/12/2020).

Kegiatan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau berlangsung di aula Kecamatan Mentarang Hulu.

Secara terpisah, Komandan Kodim 0910/Malinau Letnan Kolonel Inf Sofwan Nizar S.Sos.,M.Han mengatakan bahwa memang aparat TNI-Polri melakukan pengamanan demi kelancaran dan keamanan rekapitulasi penghitungan surat suara.

Kemudian Dandim melanjutkan, diperlukan penjagaan dan pengamanan.
“Keamanan merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga TNI-Polri dan semua komponen masyarakat ikut andil dalam menjaga rekapitulasi penghitungan surat suara,” katanya.

“Semoga dengan pengamanan dari TNI-Polri maka penghitungan rekapitulasi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau di tingkat PPK Kecamatan Mentarang Hulu pada khususnya dan di Wilayah Kabupaten Malinau pada umumnya dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar, ” ucap Dandim. (Ezl)

Pilkada Serentak

Riza dan Dua Wanita Tercintanya Mencoblos di TPS 3 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai

Payakumbuh, PilarbangsaNews

Wali Kota Riza Falepi membimbing ibunda tercinta didampingi istrinya Henny Yesnita ke tempat pemungutan suara (TPS) 3 di SMK Tamsis, tepatnya di seberang Ramayana Payakumbuh, Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Rabu (9/12).

Riza dan keluarga ikut memberikan hak suara dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumatera Barat untuk menentukan siapa gubernur dari 4 orang kandidat yang ada.

“Hari ini merupakan penentu masa depan Sumatera Barat untuk 5 tahun ke depan. Mari kita gunakan HAK Suara kita dengan baik. Golput bukanlah solusi. Semoga calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih bisa membawa Sumatera Barat ke arah yang lebih baik,” kata Riza.

Ketua KPPS di tempat Riza mencoblos, Irmawati kepada media menyebut Wali Kota Riza Falepi datang pada sesi pertama pukul 7 hingga jam 8 pagi. Di TPS 3 ada sebanyak 289 total warga, termasuk wali kota yang memiliki hak pilih di TPS 3, menurutnya pelaksanaan pemilihan umum kali ini berbeda sekali dengan Pileg 2019 lalu, karena ada protokol kesehatan yang harus diterapkan.

“Saat ini bukan gairah warga menyongsong Pilkadanya yang kurang. Kita juga maklum, kegiatan kampanye calon pun minim di lapangan akibat pandemi. Kita berharap sesuai pesan KPU Sumbar, angka pemilih tentu di Payakumbuh harus diatas 77,5 persen,” ujarnya.

Dijelaskannya, meski sudah diatur jam datangnya, warga yang datang di jam berbedapun tetap dilayani agar dapat menyalurkan hak pilihnya. Mereka membawa pena dan KTP sendiri dari rumah, serta wajib memakai masker.

“Di TPS disediakan tempat cuci tangan, sarung tangan plastik, dan tinta untuk jari kelingking sekarang tidak decelup, namun ditetes,” ungkapnya. (wba)

Pilkada Serentak

Kapoldasu Imbau Warga Tidak Konvoi Rayakan Hasil Hitung Cepat Pilkada Medan

Medan, PilarbangsaNews

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara mengimbau agar masyarakat tidak melaksanakan konvoi usai pencoblosan dan hitung cepat hasil Pilkada Kota Medan.

Demikian imbauan untuk tidak berkonvoi itu disampaikan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, saat memantau pelaksanaan Pilkada Kota Medan, Rabu (9/12).

“Paslon kita imbau untuk siap menang dan siap kalah. Bagi yang menang tidak perlu melakukan euforia yang berlebihan,” kata Kapoldasu.

Disinggung mengenai situasi Kota Medan usai pencoblosan, Martuani mengaku kondisi Kamtibmas di Kota Medan berjalan aman, tertib dan kondusif. “Alhamdulillah, sampai saat ini situasi kamtibmas di Kota Medan masih kondusif,” kata Kapolda.

Diketahui, Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB turut melaksanakan patroli skala besar dalam rangka pemantauan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 di Kota Medan. (Ezl)

Pilkada Serentak

Darman Sahladi-Maskar ke TPS 007 Koto Tuo Bersama Istri

Limapuluh Kota, PilarbangsaNews

Ada yang menarik saat pemilihan yang berlangsung pada Rabu (9/12) pagi ini. Terutama dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2. Dari keseluruhan pasangan calon, hanya calon Bupati dan Wakil Bupati Darman Sahladi-Maskar yang lengkap ikut memberikan hak suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Calon Bupati Darman Sahladi, terdaftar di TPS 007 Koto Tuo, Kecamatan Harau. Sedangkan calon Wakil Bupati Maskar M Dt Pobo terdaftar di TPS 004 Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak.

Sekitar pukul 09.00 Wib, baik calon Bupati Darman Sahladi ataupun calon Wakil Bupati Maskar M Dt Pobo sudah sampai di masing-masing TPS untuk memberikan hak suara. Siapa yang akan mereka pilih, sudah pasti Darman Sahladi-Maskar M Dt Pobo akan memilih gambar diri mereka masing-masing yang tertera di surat suara untuk Pilkada Kabupaten Limapuluh Kota.

Saat pemilihan berlangsung, calon Bupati Darman Sahladi datang ke TPS dengan menggandeng istri tercintanya, Dian Nidia Sari. Sesampai di TPS, tidak ada hal yang mencolok terutama dari segi pakaian untuk ke TPS oleh Darman ataupun Dian. Keduanya terlihat santai, elegan tetapi serasi menggunakan pakaian warna putih-putih.

Meski demikian tetapi kehadiran Darman Sahladi beserta istri sempat jadi curian mata warga yang ada disekitar TPS dan menjadikan suasana di TPS jadi lebih hidup. Apalagi yang datang adalah calon bupati sambil menggenggam erat tangan Dian dengan penuh kasih sayang sampai keluar dari bilik suara.

Selama di TPS, Darman Sahladi juga sempat berdiskusi, bercerita singkat dengan warga sekitar sana. Sekitar 15 menit di TPS, akhirnya Darman Sahladi bersama istrinya meninggalkan lokasi. “Alhadulillah, kami sudah selesai memilih,” ucap Darman Sahladi singkat.

Begitu dengan calon Wakil Bupati Maskar M Dt Pobo. Calon Wakil Bupati itu, boleh dikatakan cepat datang ke TPS 004 Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak. Pagi-pagi, Maskar bersama istri tercintanya Erneti Nurkam sudah berada di TPS untuk memberikan hak suaranya. Kedatangan Maskar dan istri ke TPS ternyata sudah direncanakan dari rumah mereka. Pasalnya pakaian keduanya pun serasi, sewarna.

Dengan kemeja lengan panjang warna putih, Maskar terlihat kompak untuk masuk ke TPS bersama istrinya. Erneti Nurkam pun tak pernah lepas dari Maskar sampai keluar dari bilik suara. Tidak berapa lama, akhirnya Maskar bersama istri meninggalkan TPS. (wba)

Pilkada Serentak

Danrem Merauke Ikuti Apel Kebangsaan Secara Virtual Jelang Pilkada Serentak Tahun 2020

Merauke, PilarbangsaNews

Danrem 174/ATW Merauke Brigjen TNI Bangun Nawoko ikuti Apel Kebangsaan secara virtual dalam rangka menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 11 Kabupaten yang ada di Papua, bertempat di Aula Polres Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Selasa (08/12/2020).

Kegiatan Apel Kebangsaan secara virtual pimpin langsung oleh Brigjen TNI Bangun Nawoko, yang diikuti 15 orang dari unsur TNI-Polri dan DPRD. Apel Kebangsaan diawali dengan doa bersama, mendengarkan amanat dari Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih dan Gubernur Papua.

Usai mengikuti kegiatan Apel Kebangsaan, Danrem Merauke bersama para unsur Muspida melaksanakan rapat tentang pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung besok, tanggal 9 Desember 2020.

Kapolres Merauke AKBP Ir. Ahmad Untung Suriananta, M. Hum mengatakan bahwa dorongan logistik Pilkada di Kabupaten Merauke ke distrik-distrik sudah dilaksanakan dalam keadaan aman dan terkendali. “Semua ancaman di lapangan terhadap pelanggaran Pilkada akan dinaikkan ke jalur hukum. Oknum-oknum yang diprediksikan akan mengganggu pelaksanaan Pilkada akan diamankan Polres Merauke dengan alasan keamanan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Danrem 174 Brigjen TNI Bangun Nawoko menyampaikan bahwa kita sedang melaksanakan pesta demokrasi yang identik dengan gembira, untuk itu sebagai aparat harus meyakinkan kepada masyarakat untuk dapat memberikan hak pilih dengan aman dan tenang. “Kegiatan TNI dan Polri dalam Pilkada harus dilaksanakan secara bersama-sama dan solid demi untuk menciptakan suasanan yang gembira dan aman,” katanya.

Danrem mengingatkan bahwa dalam Pilkada pasti ada yang menang dan kalah, untuk itu harus diantisipasi segala kemungkinan yang terjadi terhadap berbagai ancaman yang mungkin timbul. “Menyangkut pelaksanaan Pilkada di wilayah Kab. Boven Digoel sudah ada keputusan dari KPU, untuk sementara ditunda,” tandasnya.

Kegiatan Apel Kebangsaan tersebut bertujuan untuk sinergitas aparat keamanan TNI-Polri menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak di 11 Kabupaten Provinsi Papua, dengan harapan dapat terlaksana berjalan dengan baik, aman dan lancar.

0

Demikian disampaikan oleh Penrem 174. (Din)

Pilkada Serentak

Dukung Kelancaran Pilkada, KRI Layang-635 Laksanakan Pengamanan Laut

Toli Toli, PilarbangsaNews

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak di seluruh Indonesia baru akan dimulai Rabu besok. Namun demi keamanan dan kelancaran pilkada khususnya di daerah Toli-Toli, KRI Layang-635 dari unsur Satuan Kapal Cepat Koarmada II yang saat ini bertugas di bawah kendali operasi Guspurla Koarmada II (Operasi Perisai Sakti-20) melaksanakan pengamanan sektor laut di perairan Toli-Toli pada Selasa (8/12).

Menurut Komandan Guspurla Koarmada II Laksma TNI Rahmat Eko Rahardjo, selain melaksanakan tugas pengamanan Pilkada sektor laut, KRI Layang-635 yang dikomandani oleh Mayor Laut (P) Indra Nusa juga melaksanakan pengawalan pendistribusian kotak suara yang dikirim melalui jalur laut ke Pulau Lutungan dan Pulau Kapetan dengan jarak masing-masing 1,5 Nm dan 9 Nm dari sisi barat kota Toli-toli.

“Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat Toli-toli pada umumnya, dan bagi penyelenggara pemilu pada khususnya serta untuk mengantisipasi jika terjadi kekacauan dalam pelaksanaan pilkada,” ujar Laksma Rahmat Eko.

Di tempat terpisah Komandan Lanal Toli-Toli Letkol Laut (P) Bayu Dwi menuturkan, jika kehadiran unsur KRI di wilayah kerjanya cukup memberikan dampak yang luar biasa dalam memberikan rasa aman di sektor laut, menjelang Pilkada serentak yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Sementara itu Pangkoarmada II Laksda TNI I N.G. Sudihartawan menekankan kepada suluruh jajaran dibawahnya agar selalu bersinergi dengan aparat TNI/Polri serta pemerintahan daerah serta masyarakat setempat dalam rangka membantu mengamankan kegiatan Pilkada diwilayah masing-masing. (Relis/Salut)

Pilkada Serentak

Jaringan Internet Kosong, Sirekap Tidak Memungkinkan di Siberut

Mentawai, PilarbangsaNews

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak ditengah pandemi Covid-19 dilaksanakan hari ini Rabu (9/12/2020) hampir di seluruh Indonesia.

Hasil pemilihan kepala daerah setelah didata dalam rekap manual, yang ditandatangani petugas pemungutan suara serta para saksi, akan diupload melalui program sistem informasi rekapitulasi (sirekap).

Namun untuk Kepulauan Mentawai, khususnya kecamatan Siberut Selatan, sirekap tidak bisa dilakukan, karena jaringan internet tidak ada sama sekali, sehingga program yang bisa dipdate cepat oleh masyarakat itu tidak bisa sama sekali dilakukan.

Dari semenjak H-1, tim pendamping ITE dari KPU Provinsi Sumatera Barat bagian Tehnis Febrina Maulydia dan Riki Pramono, sudah berusaha mencari berbagai solusi namun tidak juga ditemukan, karena memang jaringan internet tidak ada, inti dari sirekap adalah jaringan internet.

“Kita dari awal berada didaerah ini sudah merasakan kalau sirekap akan memiliki kendala, karena semua jaringan internet tidak ada sama sekali, baik melalui paket selular maupun jaringan lainnya, sehingga kita berupaya mencari solusi, namun tidak juga berhasil dan kami sudah berkordinasi dengan KPU Provinsi Sumbar dan KPU Mentawai, mengenai kendala utama jaringan internet dan tidak ada solusi,” ujar Febrina Maulidya.

Hal senada juga disampaikan Riki Pramono, yang merupakan ahli ITE dalam penanganan Sirekap, dimana kendala itu sudah diupayakan dengan berbagai cara, melakukan pe-moto-an dan lainnya, namun tetap kendala utama saat pengiriman data yang tidak bisa dilakukan karena jaringan internet tidak ada.

“Atas saran pimpinan agar melakukan segala upaya untuk mengirim sirekap, namun tetap terkendala dipengriman, karena harus memakai jaringan internet, hal tersebut tidak ada, dan saya sudah sampaikan pada Bu Lidya serta pimpinan lainnya, baik Kabag, ksubag maupun komisioner,” urai Riki dengan wajah lesu.

Selain jaringan internet yang tidak ada, disebuah daerah ada juga tidak memiliki aliran listrik, hanya hidup dari jam 17.00 wib sampai 06.00 wib, sehingga untuk mengirim sirekap tidak bisa sama sekali.

Itu juga dikeluhkan ketua PPK Siberut Selatan Potan dimana ia sendiri sudah melakukan berbagai upaya, namun semua sia-sia karena jaringan internet yang tidak ada.

“Dari 27 TPS ada 15 yang mudah menjangkaunya, namun tetap jaringan internet tidak ada, apa lagi 12 TPS daerah pedalaman, tentu tambah tidak ada sama sekali,” tutur Potan.

Pelaksanaan Pilkada di Mentawai khususnya Kecamatan Siberut Selatan tetap memakai protokol kesehatan, masuk cuci tangan, pakai sarung tangan, masker dan keluar disemprot dengan cairan pembersih kuman atau virus, serta mengatur jarak duduk, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. (nov)

Pilkada Serentak

Jelang Pilkada, Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB Laksanakan Patroli Gabungan Skala Besar

Medan, PilarbangsaNews

Pastikan Kamtibmas kondusif Jelang Pilkada 2020 Polda Sumatera Utara, Kodam I/BB dan Pemko Medan laksanakan patroli gabungan skala besar dalam rangka memantau situasi kamtibmas menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Sumut, bertempat di depan Lapangan Benteng, Medan, Sumatera Utara, Selasa (08/12/20) pukul 09.30 WIB.

Hadir dalam kegiatan ini yaitu Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin M.Si, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin SIP, MM, Pangkosek Hanudnas 3, Marsma TNI Esron SB Sinaga S.Sos.MA , Irwasda Polda Sumut, PJU Kodam I/BB, PJU Polda Sumut, PJU Lantamal I Belawan, PJU Kosek Hanudnas 3 Medan Kapolrestabes Medan, personil Polda Sumut, Kodam I/BB dan Satpol PP yang terlibat sekitar 170 personil.

Adapun rute yang di lalui yaitu start dari depan Makodim 0201/BS menuju Jalan Kapten Maulana Lubis ke Jalan Raden Saleh, lalu ke Jalan Balai Kota menuju Jalan Thamrin, terus menuju Jalan Halat lalu ke Jalan SM Raja.

Setelah itu menuju ke Jalan AH Nasution ke Asrama Haji lalu ke Setia Budi menuju Dokter Mansyur, berakhir di Jalan Patimura.

Sebelum memulai patroli Kapolda Sumut dalam arahannya menyampaikan tujuan di laksanakannya patroli gabungan TNI dan Polri untuk memberikan keamanan dan ketertiban situasi kamtibmas dalam menyongsong pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada 23 Kabupaten dan Kota di Sumut.

“Sumut adalah provinsi terbanyak yang melaksanakan Pilkada tahun ini, saya yakin dengan latihan yang sudah kita laksanakan kita mampu meyakinkan masyarakat bahwa kita siap mengamankan dan melaksanakan penertiban hingga usai pesta demokrasi nantinya,” kata Kapolda.

Irjen Martuani juga menekankan siapapun yang menghalangi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya akan ditindak. Tidak ada yang boleh merampas hak pilih seseorang.

Kapolda Sumut juga menyampaikan Kodam I/BB dan Polda Sumut siap mengamankan dan menciptakan pesta demokrasi yang aman, karena pesta demokrasi adalah kebahagiaan menyambut kepala daerah untuk membawa Kota dan Kabupaten menjadi lebih baik lagi.

“Jadi siapapun nanti yang terpilih dia adalah putra dan putri terbaik kebanggan daerah pilihan masyarakat yang akan mengabdikan dirinya untuk masyarakat pula,” ucap Irjen Martuani.(Ezl)