Sumatera Barat

Jakarta, PilarbangsaNews

Rencana pembangunan di Sumatera Barat (Sumbar) dibahas dalam pertemuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di ruang kerja PUPR Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Dalam pertemuan itu, Gubernur Sumbar sampaikan usulkan beberapa point yang diharapkan agar pembangunan agar lebih di prioritaskan guna pengoptimalan kinerja dan capaian agar dampaknya dapat dirasakan oleh Masyarakat Sumatera Barat.

“Kita berharap, usulan tersebut, nantinya akan di tuangkan dalam penganggaran APBN tahun 2022,” kata Mahyeldi.

Ada beberapa sektor yang perlu di percepat pembangunan di bidang Bina Marga seperti pembangunan jalan yang telah diusulkan kementrian PUPR melalui Konreg 2021 dan nantinya akan dianggarkan sebesar Rp120 miliar pada tahun 2022.

Pembangunan ruas jalan Bunga Tanjung ke Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat sepanjang 25 km dengan anggaran Rp343,65 miliar. Diharapkan dengan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp120 miliar dapat mempercepat pembangunan jalan tersebut. Selain itu juga pembangunan ruas jalan Duku – Sicincin di Kabupaten Pariaman juga salah satu agenda dalam percepatan pembangunan yang nantinya merupakan akses ke Kawasan Main Stadion dan Kantor Bupati.

“Ini juga telah kita usulkan sebelumnya Kementrian PUPR melalui Surat Gubernur. Pembangunan jalan ini menelan biaya sebesar Rp242,99 miliar dengan volume pekerjaan 25.85 km,” ucapnya.

Kemudian ada beberapa pembangunan jalan yang masuk dalam prioritas dalam pertemuan itu adalah pembangunan Fly Over Panorama Sitinjau Lauik sepanjang 2,6 km. ini jalur Logistik dan sering terjadi kecelakaan.

“Pembangunan ini sangat mendesak yang telah di bahas sebelumnya dan telah di usulkan ke Kementrian Maritim dan Investasi, juga diusulkan Kementrian PUPR melalui Konreg 2021,” sebutnya.

Selanjutnya pengaspalan jalan dengan menggunakan aspal beton juga akan dilakukan di ruas jalan Abai Sangir – Sungai Dareh sepanjang 41,70 Km dengan biaya Rp351 miliar. “Dengan adanya pengaspalan jalan ini diharapkan memperpendek waktu tempuh dari 6 jam menjadi 2 jam,” tuturnya.

Selain itu untuk usulan di Bidang Cipta Karya adalah Pembangunan SPAM Regional Kabupaten Agam dan Bukittinggi dalam pelayanan air minum yang layak dan aman. Kemudian Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat.

Pembangunan gedung ini merupakan lanjutan Penyelesaian gedung Budaya (Meubeller, Panggung, Tribun Threater dan Studio) dan dana yang sudah terserap sebesar Rp117 miliar dari Tahun 2014 -2014. Sementara anggaran yang akan ditimbulkan sebanyak Rp195,5 miliar.

“Pembangunan ini juga kita minta untuk disegerakan, karena Pembangunan TPA Regional Kota Payakumbuh menjadi titik perhatian yang sangat mendesak, perluasan TPA alternatif sangat di butuhkan karena jumlah sampah sudah Overload. Pembangunan TPA ini mebutuhkan biaya Rp34 miliar,” tukasnya.

Selanjutnya Gubernur Sumbar juga menjelaskan usulan di Bidang Irigasi, Gubernur Sumbar menekankan tentang D.I Batang Batahan serta Rahabilitasi Daerah Irigasi Banda Laweh Sirukam. Rehabiltasi Daerah Irigasi Banda Laweh Sirukam dengan peningkatan saluran irigasi telah diusulkan ke Kemenko Marvest dan Bappenas dengan anggaran sebesar Rp24,25 miliar.

Kemudian dari pada itu usulan Kementrian PUPR di Bidang Sungai, Pantai dan Konservasi yang perkuatan tebing dan normalisasi tebing dan normalisasi Batang Sikabau di Kabupaten Pasaman, pembangunan tebing dan normalisasi Batang Sikabau ini menganggarkan biaya sebesar Rp300 miliar. Termasuk juga perkuatan tebing dan normalisasi Batang Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan juga rangkaian dalam pembangunan ini.

Khusus Batang Tapan pembebasan lahan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pesisir Selatan. Anggaran yang di timbulkan sebesar Rp501 miliar.

Terakhir Gubernur Sumbar mengusulkan pembangunan di Bidang Perumahan dan Pemukiman Menteri PUPR juga menekankan pada penyediaan Rumah Khusus dan Rumah Susun.

“Untuk usulan Rusunawa Pondok Pesantren di beberapa lokasi dan Rusunawa untuk ASN, telah kita usulkan keseluruhan diperlukan dana sebesar Rp7,5 triliun. Kita berharap melalui Menteri PUPR ini, semua dari usulan kita bisa direalisasikan pada APBN tahun 2022,” harap Mahyeldi.

Sementara itu, menanggapi usulan dari Gubernur Sumbar itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya sangat merespon dan siap membantu atas semua usulan-usulan Gubernur Sumbar.

“Intinya kami sudah mendengar semua usulan dari Pak Gubernur Mahyeldi dan kami siap membantu untuk percepatan pembangunan Sumbar,” ucap Basuki.

Menteri Basuki juga menambahkan, untuk mendapat bantuan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Daerah harus pro aktif dengan mengusulkan dan menginisiasi pembangunannya terlebih dahulu. Selanjutnya, kekurangan bisa dibantu pemerintah pusat dengan dana APBN. “Ini akan menjadi perhatian untuk pelaksanaan program 2022,” ujar Menteri Basuki.

Khusus Pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat, Menteri PUPR menganjurkan agar berkordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi.

Dari pertemuan tersebut, menteri PUPR didampingi Sekjen Kementerian PUPR M. Fatah dan Kepala Strategi Kebijakan Haryono. Sementara Gubernur Sumbar didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Sumbar Fathol Bari, Kepala Balitbang Reti Wafda, Kepala Dinas PSDA Rifda Suriani, Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Sumbar Maswar Dedi dan Kadis Kominfo Jasman. (Hms/Nov)

Talawi – Pembangunan ekonomi di Sumatera Barat didominasi sektor pembangunan pertanian dengan sumbangan terhadap PDRB sebesar 22,38 persen.

Dan dukungan pertanian tanaman pangan dan hortikultura peran cukup besar yang berkembang baik dalam kegiatan rumah tangga masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan

Hal ini diungkapkan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) H Mahyeldi Ansharullah, pada acara panen raya di Desa Talawi Hilie, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Selasa (30/3/21) kemarin.

Hadir juga dalam panen raya tersebut, Kepala Dinas Pertanian Sumbar, Syafrizal, Kepala Humas Setda Sumbar, Hefdi, Sekda Kota Sawahlunto, Forkopimca Talawi dan sejumlah masyarakat Kota Sawahlunto.

Gubernur Sumbar sebutkan, walaupun di tengah wabah Pandemi Covid-19 ini, namun kebutuhan masyarakat akan pangan tentu tidak berhenti, karena itu pemerintah daerah bersama masyarakat khususnya kelompok tani harus berupaya untuk meningkatkan produksi padi yang optimal, sehingga persediaan pangan akan selalu tersedia.

“Karena itu, jangan jadikan petani sebagai pilihan profesi terakhir. Pertanian ini merupakan marwah Sumbar. Ini harus dipertahankan, apalagi leluhur kita merupakan petani. Pertanian ini tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Mahyeldi.

Ia katakan, Sumatera Barat sebagai salah satu dari 17 Provinsi penyangga produksi padi nasional, dibebankan amanah untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan, dimana dengan luas lahan sawah baku sesuai perhitungan 194.281 Ha, Sampel Kerangka Area (KSA) sebesar dibebankan target Tanam Padi tahun 2021 yang Sumbar pada tahun 2021 ini sebesar 332.781 Ha dengan target produksi lebih dari 1.548.916 ton.

“Untuk itu kami berharap para petani yang ada disini bisa lebih meningkatkan hasil pertaniaannya, sehingga masyarakat Sawahlunto pun tidak kekurangan pangan, dan Sumbar pada umum akan sejahtera ” sebut Mahyeldi.

Mahyeldi juga sampaikan, untuk mencapai target tanam yang cukup berat ini tentu saja disediakan berbagai fasilitas pendukung, antara lain perbaikan jaringan irigasi, pompanisasi, pembuatan embung, cetak sawah baru dan lainya, semua ini diharapkan dapat meningkatkan Luas Tambah Tanam (LTT) dan akan berdampak pada peningkatan produksi padi di Sumbar.

Disamping itu pemerintah pusat juga membantu petani dengan berbagai alsintan baik untuk pra tanam, panen maupun pasca panen, yang bertujuan mempercepat proses pengolahan tanah dan pascapanen untuk antisipasi makin berkurangya tenaga kerja di lapangan.

Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan produksi padi melalui peningkatan produktivitas, diharapkan akan diperoleh melalui penggunaan pupuk yang sesuai saran dan peningkatan penggunaan benih bersertifikat di tingkat petani serta penerapan teknologi tepat guna sesuai spesifik lokasi, antara lain tanam dengan sistem Jajar Legowo (Jarwo) yang sampai saat ini tetap menjadi anjuran teknologi.

“Karena tehnologi Jarwo ini mampu meningkatkan populasi tanaman sampai 30 persen dan mengoptimalkan pertumbuhan tanaman sedemikian rupa sehingga tidak saja populasi tanam yang meningkat, kualitas bulir padi yang dihasilkan akan lebih bagus,” jelasnya.

Dukungan pemerintah melalui dana APBN dan APBD mulai dari saprodi dan berbagai peralatan Alsintan seperti hand traktor, rice tranplanter, pompa air, kultivator, dan alat mesin panen berupa Combine Hasverster serta peralatan pasca panennya.

“Kita sama-sama melihat bagaimana tadi kehebatan mesin traktor yang panen bisa cepat dan memisahkan padi dengan tangkainya. Hasil panen masyarakat Talawi Hilie meningkat menjadi 30 persen karena pakai varitas unggul gadang rumpun,” ucap Mahyeldi.

Pemerintah memfasilitasi peralatan mesin pertanian ini bertujuan untuk menanggung biaya produksi yang selama ini tinggi menjadi lebih rendah dimana dengan mengoptimalkan penggunaan peralatan alsintan ini dapat menanggung biaya produksi sampai 20 persen, kalau selama ini biaya untuk satu priode pertanaman menghabiskan biaya lebih dari Rp 11 juta per Hs, dengan menggunakan alsintan dapat menjadi hanya Rp 7 juta per Ha.

Disamping itu dari data yang ada masih banyak lahan-lahan yang potensial di Kabupaten dan Kota yang masih belum optimal pemanfaatannnya (masih banyaknya lahan tidur) tentu saja hal ini dengan berbagai alasan dan lapangan kerja.

“Kami menghimbau pada pertemuan ini, kita satukan langkah dan komitmen bersama untuk melaksanakan pertanaman semaksimal, salah satu yang dapat dilaksanakan adalah melaksanakan optimalisasi tidur dan lainnya, sehingga optimalisasi lahan yang ada dapat kita capai bersama,” harapnya.

Talawi Hilie, merupakan salah satu kawasan pengembangan padi di Kota Sawahlunto ini. Diharapkan dengan adanya kegiatan panen ini merupakan langkah awal kesuksesan dan akan mengikuti pengembangan tehnologi ini di lokasi-lokasi strategis lainnya. /rls

Padang, PilarbangsaNews

Pengurus Wilayah (PW) Pelajar Islam Indonesia (PII) Sumatera Barat sillaturahim dengan Gubernur Buya Mahyeldi, di kediamannya, Minggu (7/3.)

Taufikul Hakim, Ketua Umum PW PII Sumbar mengucapkan selamat, atas pelantikan Buya Mahyeldi menjadi Gubernur. “Semoga Buya dapat melaksanakan amanah kepemimpinan Sumatera Barat dengan baik dan dikuatkan pundaknya untuk menopang tanggungjawab besar ini” kata Taufik, yang juga Mahasiswa FH Unand tersebut.

Beberapa hal yang juga disampaikan ke Buya adalah; pertama, meminta dukungan kepada Gubernur Sumbar agar Sumatera Barat dapat menjadi tuan rumah Muktamar Nasional PII yang ke-32 tahun 2023 nanti.

Kedua, meminta dukungan Gubernur untuk dapat terlaksananya Advance Training dan Pendidikan Instruktur Dasar Nasional, Juni 2021 mendatang. Kegiatan ini akan menghadirkan peserta dari setiap perwakilan provinsi se-Indonesia bahkan perwakilan PII di luar negeri.

Ketiga, aspirasi PW PII Sumbar yang meminta agar SKB tiga Menteri tentang seragam dan atribut sekolah direvisi. “Menurut kami, SKB tiga Menteri itu sangat sekuler, tidak selaras dengan Pancasila, sila Ketuhanan YME, dan tujuan pendidikan nasional,” pungkas Taufik.

Menanggapi hal yang disampaikan PII Sumbar tersebut, Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi menyatakan dapat menangkap i’tiqad baik PII.

Gubernur mendukung penuh dan siap mensupport apabila Sumatera Barat menjadi Tuan Rumah Muktamar PII ke-32 tahun 2023 nanti.

Hal ini ia sikapi dengan mensupport utusan PII Sumbar untuk menghadiri Muktamar Nasional PII ke-31 yg dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10-12 Maret nanti, guna memperjuangkan cita-cita dan harapan besar tersebut.

Pesan Buya, perjuangan cita-cita untuk menjadi tuan rumah Muktamar PII tersebut harus kita persiapan dengan baik dan matang.

Poin terakhir mengenai SKB tiga menteri, Buya menerima aspirasi tersebut dan berharap adik-adik PII maupun ormas lainnya dapat membangun gerakan yg efektif untuk mencapai apa yg diinginkan dalam menanggapi SKB tersebut. “Sampaikan salam dan hormat saya kepada kader dan Keluarga Besar PII se-Sumatera Barat,” ungkap Buya.

Regenerasi dan kaderisasi harus terus dijaga dan dibangun guna menyiapkan kader-kader bangsa yang siap untuk mengelola ummat dan bangsa ini. “NKRI harus kokoh, jaga dan ajarkan nilai-nilai juang serta idealisme pada setiap kader PII,” ujar Buya.

Turut hadir pada silaturahmi tersebut jajaran Pengurus wilayah PII Sumbar, Komandan Brigade PII Sumbar Fauzan Aziz Nur, ketua Korwil PII Wati Sumbar Nur Amelia Fitri, Kabid IV pemberdayaan masyarakat pelajar Yandi Saputra serta ketua PD PII Padang Esa Kurnia. (Rel/gk)

Padang, PilarbangsaNews

Pembangunan Monumen Bela Negara (Monumen PDRI) di Sumatera Barat mendapat dukungan penuh dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Gubernur Provinsi Sumatera Barat H.Mahyeldi Ansharullah usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Dasar Hukum Percepatan Penyelesaian Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara bersama Kemenko Polhukam di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

“Alhamdulillah, apa yang menjadi keinginan masyarakat Sumatera Barat yaitu pembangunan lanjutan monumen bela negara beserta fasilitas pendukung di Jorong Aie Angek Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota kini telah mendapat dukungan dari Kemenko Polhukam RI,” ujar Mahyeldi yang juga Ketua Forum Bela Negara Sumatera Barat itu.

Gubernur Mahyeldi mengungkapkan, dukungan itu terlihat dengan digelarnya rapat oleh Kemenko Polhukam bersama kementerian dan lembaga terkait pada 11 Februari lalu tentang perlunya menyepakati dasar hukum terkait percepatan pembangunan monumen bela negara. Rapat tersebut juga merekomendasikan adanya rapat lanjutan untuk mematangkan konsep penyelesaiannya sekaligus berapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan monumen tersebut.

“Kita bersyukur apa yang kita sampaikan kepada Menko Polhukam, Pak Mahfud MD ketika berkunjung ke Sumatera Barat Oktober tahun lalu, telah direspon dengan sangat baik,” ungkap Gubernur.

Mahyeldi melanjutkan, sejatinya pembangunan monumen bela negara merupakan keinginan masyarakat Sumatera Barat sejak lama. Masyarakat telah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan monumen seluas 50 Ha. Dari 50 Ha lahan yang direncanakan untuk bangunan monumen bela negara beserta fasilitas pendukungnya, baru 20 Ha yang dapat dibangun sejak tahun 2013.

Hal itu dapat dilihat berdirinya dua bangunan gedung yang megah sesuai masterplan berupa museum dan auditorium. Sedangkan 30 Ha nya lagi untuk pembangunan Kawasan Indonesia Mini (bangunan monumental yang mewakili provinsi seluruh Indonesia) belum dibangun apa-apa.

“Dengan digelarnya rapat bersama Kemenko Polhukam masyarakat Sumatera Barat memiliki rasa optimisme baru agar pembangunan monumen bela negara dapat berlanjut sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Dan kita pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota sangat menyambut baik kelanjutan pembangunan monumen bela negara ini,” imbuh Mahyeldi.

Lebih lanjut dikatakan, dengan pertemuan hari ini yang dikoordinasikan langsung oleh Kantor Kemenko Polhukam untuk membahas Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan monumen bela negara diharapkan akan membawa hal yang baik untuk keberlanjutan pembangunan monumen tersebut.

“Rancangan Inpres tersebut bernama Inpres Percepatan Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara Di Provinsi Sumatera Barat. Isinya antara lain mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Kementerian dan Lembaga serta Provinsi dan Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Kemenko Polhukam melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Janedjri M Gaffar, mengatakan, rapat yang digelar hari ini merupakan bentuk keseriusan dari pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan monumen bela negara di Provinsi Sumatera Barat.

“Untuk itu diharapkan keseriusan dan kesungguhan bersama agar pembangunan bela negara dapat berjalan, baik itu kesungguhan dari Kementrian dan lembaga terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat,” ajak Deputi. (nov/gk)

Padang, PilarbangsaNews, —

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) Gubernur Sumbar di Auditorium Gubernuran, di Kota Padang, Jumat (26/2/2021) pagi. Sertijab dilakukan dari Penjabat (Pj) Gubernur Sumbar Hamdani kepada Pasangan Mahyeldi-Audy Joinaldi.

Sertijab dilakukan dengan protokol kesehatan ketat dimana hanya yang berkepentingan yang bisa masuk ke ruangan Auditorium.

Acara diawali dengan penandatanganan berita acara sertijab Gubernur Sumbar dan penyerahan memori jabatan dari Hamdani kepada Mahyeldi.

Dalam sambutannya, Hamdani menyampailan beberapa hal penting untuk dilakukan gubernur terpilih demi kemajuan Sumbar. Diantaranya agar bisa mencari sumber dana lain selain APBD serta percepatan progres jalan tol Sumbar – Riau.

Hal senada juga ditegaskan Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Ia berharap Gubernur selesaikan persoalan jalan tol satu-satunya proyek strategis nasional di sumbar.

“Pada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur saya titip satu-satunya proyek strategis nasional di Sumbar, jalan tol. Tidak ada progresnya. Saya harap Gubernur dan Wakil bisa ambil alih ini. Proyek ini besar pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi kita,” kata Supardi.

Menjawab harapan-harapan tersebut, Mahyeldi menyatakan kesiapannya menjalankan tugas sebagai kepala daerah dimasa yang sulit ditengah pandemi covid-19 saat ini.

“Pembangunan Sumbar kedepan memang penuh tantangan. Dengan dukungan semua pihak, kita yakin kita mampu. Pak Sekda dan Kepala OPD harus pakai gigi 2, harus ada percepatan. Insyaallaah dengan niat baik, dengan Bismillaah kita mulai percepatan pembangunan Sumbar,” kata Mahyeldi.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo melantik tiga pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Hasil Pilkada Serentak 2020 di Istana Negara, Jakarta. Salah satunya yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih periode 2021-2024, Mahyeldi dan Audy Joinaldi.(doa/MC)

Padang, PilarbangsaNews

Sehari setelah pelantikan, Pj Gubernur Sumatera Barat Hamdani bersilaturahmi dengan pimpinan DPRD Sumbar, di ruangan ketua lembaga tersebut, Jumat (19/2/2021).

Pj Gubernur diterima langsung Ketua DPRD Sumbar Supardi, didampingi Sekretaris Dewan Raflis.

Silaturrahmi yang sangat akrab tersebut, Ketua DPRD Sumbar menyampaikan situasi terkini Sumatera Barat, serta pandangan kedepan tentang daerah ini.

Pj Gubernur Sumbar Hamdani juga sangat respon dengan masukan yang diberikan Ketua DPRD Sumbar, serta merasa senang bisa diberi masukan tentang kondisi daerah Sumatera Barat, dimana akan jadikan acuan dalam melakukan kegiatan di daerah ini.

“Kami sangat berterimakasih pada Pimpinan DPRD Sumbar yang sudah memberikan gambaran daerah ini, dalam sikaturahmi tadi, dan ini bisa menjadi acuan kita dalam menjalankan amanah selama di daerah ini,” tutur Hamdani.

Sekaitan dengan kunjungan silaturahmi Pj Gubernur Sumbar, Ketua DPRD Supardi amat memberi apresiasi, karena responsif yang baik dalam berkomunikasi, khusunya dalam menyangkut daerah ini.

“Kami sangat memberi apresiasi pada Pj Gubernur Sumbar, dimana sangat baik dalam berkomunikasi, salah satu contohnya dengan mengunjungi DPRD Sumbar dan berdialog dengan kami dalam rangka menjalankan amanah pemerintahan,” ulas Supardi.

Ia menambahkan, apa yang dilakukan Pj Gubernur Sumbar merupakan contoh bagi gubernur defenitif nantinya, dimana komunikasi politik amat penting, guna mendapatkan solusi terbaik untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat Sumatera Barat.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPRD Sumbar Raflis, dimana ia juga merasa senang dengan kunjungan Pj Gubernur, meskipun baru sehari berada di daerah ini.

“Meskipun baru sehari didaerah ini, saya melihat Pj Gubernur sangat bagus dalam berkomunikasi, itu dapat saya rasakan, ketika sedang berdialog dengan pak ketua tadi,” ungkap Raflis.

Pj Gubernur Sumbar mengunjungi DPRD Sumbar usai sholat Jumat dan meninggalkan gedung dewan sekitar pukul 16.00 wib, menuju Istana Gubernuran.

Silaturahmi antara dua pimpinan daerah ini, begitu sangat akrab dan terasa saling merespon, sehingga tak terasa 1 jam berlalu dengan keakraban. (nov/gk)

Padang, PilarbangsaNews, —

Usai dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kamis (18/2/2021) pagi, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Hamdani akan langsung fokus menjalankan tugas, khususnya terkait penanganan covid-19 di Sumbar.

Tugas pertama yang akan dilakoni Staf Ahli Mendagri bidang Ekonomi dan Pembangunan ini, pada Jumat (19/2/2021) pagi akan pimpin rapat koordinasi penanganan Covid-19 dan vaksinasi dengan Satgas Covid-19 Sumbar, Satgas Covid-19 kabupaten kota dan direktur rumah sakit se-Sumbar.

Seperti diketahui, berdasarkan data dari Covid.go.id, Sumbar hingga saat sekarang termasuk salah satu propinsi dalam sepuluh besar kasus Covid-19 di Indonesia dengan jumlah kasus 28.182 (data 15 Februari 2021)

Kepala Biro Pemerintahan Iqbal Ramadi Payana, saat dihubungi Kamis (18/2/2021) mengatakan Pj Gubernur memang akan fokus pada penanganan covid-19 sebagai tindaklanjut instruksi mendagri no 03 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.

“Tidak hanya itu, Pj Gubernur tentu juga akan fokus pada persiapan dan proses pelantikan Kepala daerah terpilih,” kata Iqbal.

Hamdani akan bertugas sebagai Pj Gubernur Sumbar sampai pasangan Mahyeldi – Audy Joinaldy dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumbar definitif.(DOA/MC/rel)

Padang, PilarbangsaNews

Selama tahun 2021 ini dijadualkan akan ada 225 nagari/desa yang akan menyelenggarakan Pilwana atau Pilkades serentak di Sumatera Barat. Karena dalam masa pandemi, diwanti-wanti jangan sampai pemilihan Wali Nagari dan Kepala Desa ini menciptakan cluster baru Covid-19.

Harapan dan sekaligus minta kewaspadaan ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM. ketika membuka Sosialisasi Permendagri No. 72 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri 112/Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Rabu (17/2) pagi di Hotel Axana, Padang.

Sosialisasi sehari penuh ini diikuti oleh Kadis PMD dari 14 kabupaten/kota se Sumbar bersama beberapa Kabidnya, Camat, Danramil dan Kapolsek. Nara sumber berasal dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri yaitu Ahmad Rizki, ST.MAT sebagai Analis Muda Pilkades dan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar.

Masih dalam pidato pembukaan sosialisasi, Kadis PMD Sumbar Syafrizal Ucok menegaskan, bahwa Panitia Pilwana/Pilkades wajib menerapkan aturan Protokol Kesehatan dalam setiap tahapan. Jangan sampai terjadi kerumunan massa, dan setiap orang wajib menggunakan masker. Pada area dan titik kumpul pelaksanaan Pilwana maka panitia wajib menyiapkan fasilitas cuci tangan dan jaga jarak sehingga dapat mencegah penyebaran Covid-19.

“Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan sanksinya sangat tegas. Dalam Permendagri No. 72 ini diatur Panitia Pilwana/Pilkades dapat memberikan peringatan tertulis dan melaporkan secara bertingkat hingga ke Bupati/Walikota. Bahkan jika Calon Wali Nagari atau Calon Kepala Desa yang berkali-kali melanggar Protokol Kesehatan dapat didiskualifikasi atau dibatalkan,” kata Syafrizal Ucok memperingatkan.

Menurut Syafrizal Ucok, diharapkan Bupati dan Walikota segera menindaklanjuti Permendagri ini dengan menyiapkan Perbup/Perwako untuk Pilwana/Pilkades ini dengan mempedomani Permendagri. “Kita di provinsi akan aktif melakukan pembinaan, sehingga Pilwana/Pilkades Serentak ini bisa berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” kata Kadis PMD Syafrizal Ucok, yang didampingi Kabid Pemerintahan Nagari Azwar, SE.,M.Si., Kasi Kelembagaan dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Nagari Retma Nency, S.STP, dan Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Pirmanto, SIP.

Dalam paparan Analis Muda Pilkades Kemendagri Ahmad Rizki, ST mengatakan secara jelas aturan yang termaktub dalam Permendagri No. 72, yang mencakup persyaratan, proses pemilihan, penerapan protokol kesehatan, hingga cara mengatasi kecurangan dan pelanggaran dalam Pilwana/Pilkades.

Menurut Ahmad Rizki, dua hal yang sangat berbeda Pilkades Serentak dengan Pilkada Serentak adalah, bahwa pemilih syaratnya wajib berdomisli minimal 6 bulan di nagari/desa tersebut dan tidak adanya opsi pemilihan ulang dalam pelaksanaan Pilwana/Pilkades. Juga tidak adanya lembaga pengawasan seperti Panwaslu atau Bawaslu.

Karena pelaksanaan Pilwana/Pilkades dilaksanakan dimasa pandemi, maka di sesi diskusi berlangsung hangat terutama pada masalah pembiayaan. Dana Desa berdasarkan Permendes tidak boleh untuk Pilwana, sementara dana yang berasal APBD jumlahnya terbatas. Sehingga peserta merekomendasikan ada kolaborasi peraturan dari kedua kementrian ini yaitu Kemendesa PDTT dan Permendagri dalam menghadapi Pilkades Serentak. (gk)

Padang, PilarbangsaNews

Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) II Laksamana Pertama TNI Hargianto.S.E., M.M.,M.Si (Han) bersama Forkopimda Sumbar ikut menyambut kedatangan Panglima Kodam (Pangdam) I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hasanudin beserta rombongan dari Medan Selasa (05/1).

Selain Danlantamal, tampak Forkompinda Provinsi Sumatera Barat antara lain, Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Toni Harmanto, Danrem 032/WBR Brigjen TNI Arief Gajah Mada, Danlanud Sutan Syahrir, dan Kabinda Sumbar Drs. Suwondo.M.I.P.

Kegiatan penyambutan pejabat militer di Padang oleh Danlantamal bersamaan dengan Forkompinda Sumbar merupakan bagian dari meningkatkan hubungan silaturahmi antar sesama Forkompinda, sekaligus sesama pejabat militer.

Dalam penyambutan Pangdam I/BB di VIP Room Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang Pariaman tetap mengacu pada protokol Covid-19.

Demikian disampaikan oleh Dispen Lantamal II Mayor (L) Syahrul. (gk)

Padang, PilarbangsaNews

Meski pun dalam kondisi pandemi Covid-19, kehadiran PMI tetap ditunggu masyarakat terutama pada saat terjadi bencana. “Itu menunjukkan bahwa PMI masih dipercaya publik,” kata Sekjen PMI Pusat, Sudirman Said ketika menyampaikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Kerja PMI Sumbar secara virtual Rabu (23/12) pagi.

Sudirman Said menyebutkan bahwa karena panggilan tugasnya, maka pada saat semua berada di rumah, para relawan PMI di seluruh Indonesia tetap berada di luar rumah melaksanakan tugas kemanusiaannya.

Sudirman menyampaikan apresiasi kepada semua relawan yang senantiasa tak kenal lelah melaksanakan tugas di tengah keterbatasan anggaran dan dukungan material.

Pandemi Covid-19 ini menurut Sekjen PMI memukul semua sektor, termasuk dunia volunteer seperti kepalangmerahan di seluruh dunia. “Palang merah dimanapun sangat bergantung pada donasi para donatur. Tapi kini para donatur pun ikut dirundung masalah selama Covid-19 ini. Maka dalam kondisi seperti ini diperlukan menumbuhkan kemandirian, bagaimana menghimpun dana untuk operasional gerakan kemanusiaan ini,” ujar Sudirman.

PMI Pusat mengapresiasi apa yang sudah dibuat dan dilakukan oleh PMI Sumatera barat bersama PMI Kabupaten/Kota. “Kami imbau, semua pengurus PMI di Indonesia untuk senantiasa menjaga kepercayaan publik (trust) karena itu adalah modal besar bagi PMI untuk mendapatkan donasi publik,” ujar dia.

Sementara itu dalam Mukerda yang diikuti semua pengurus pengurus PMI Kabupaten/Sumbar, Ketua PMI Sumbar Aristo Munandar mengatakan bahwa Mukerda ini merupakan amanah organisasi, yang dimanfaatkan untuk melakukan evakuasi serta membahas rencana kerja tahun 2021.

Sepanjang tahun 2020, kata Aristo, kegiatan lebih terfokus pada penanggulangan Covid-19.
“Untunglah Pemprov Sumatera barat masih bisa memberikan bantuan hibah sebesar Rp3 miliar. Ditambah dengan dana kegiatan yang ditempatkan di beberapa OPD terkait dengan kebencanaan seperti BPBD dan Dinas Kesehatan,” ujar mantan Bupati Agam dua periode ini.

Aristo juga mengajak seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk terus bahu membahu dengan PMI dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.
Mukerda ini berlangsung hingga menjelang Ashar untuk membulatkan rencana kerja tahun 2021. (Rel/Ngah)