Sumatera Barat

Padang, PilarbangsaNews

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI menyelenggarakan rapat koordinasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pemantauan program-program pemerataan pembangunan dan progres pembahasan pembentukan desa baru yang diusulkan oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pertemuan dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat, Bupati Kepulauan Mentawai, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Padang Pariaman, para Kepala OPD Provinsi Sumatera Barat, perwakilan Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Kementerian Desa PDTT, perwakilan Sekretaris Pengembangan Destinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu juga turut hadir secara daring dari Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Kementerian Desa PDTT, Direktur Pembangunan Daerah Bappenas serta perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kemendagri dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana (Dody Usodo) menyampaikan beberapa pesan dari Presiden. Pertama, program jaring pengaman sosial seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial (bansos) tunai, bantuan langsung tunai (BLT) Desa berjalan tepat sasaran. Presiden ingin bantuan tersebut diberikan kepada orang yang membutuhkan di tengah pandemi Covid-19.

Kedua, agar program-program kementerian tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan di Desa.

Ketiga, ada ruang bagi masyarakat Desa untuk berkreasi melalui potensi lokal yang dimiliki masing-masing Desa. Sementara itu, pemerintah berfokus untuk fasilitasi peningkatan kemampuan Desa.

Presiden juga mengingatkan bahwa pandemi Covid harus dimanfaatkan untuk transformasi bangsa, salah satunya transformasi ekonomi Desa. Peran Desa akan menguat di masa pandemi karena masyarakat kota akan kembali ke Desa.

Oleh sebab itu, selaku Kementerian Koordinator yang diamanahi peran pengendalian dan pengawalan akan terus memantau, mengawal dan memastikan sampai ke level proyek prioritas di Desa untuk perbaikan kebijakan dan perbaikan implementasi agar masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur pada tahun 2025 dapat diwujudkan.

Dari hasil kunjungan lapangan ke Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana sangat mengapresiasi apa yang telah dicapai disana. Praktek baik telah dilaksanakan disana dimana keterlibatan penuh masyarakat setempat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha hingga keuntungan yang diperoleh. Tak heran jika pengembangan disana telah memberikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang cukup baik. Diharapkan praktek baik tersebut dapat direplikasi di lokasi lainnya.

Sementara, terkait pembentukan Desa baru yang diusulkan oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada pertemuan sebelumnya, disepakati bahwa pengusulan pembentukan Desa baru di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilakukan melalui prakarsa pemerintah pusat yaitu dalam hal ini Kementerian Desa PDTT bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Pada pertemuan kali ini, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana melakukan pemantauan perkembangan proses prakarsanya. Apabila ada kendala atau hambatan agar dapat tersampaikan untuk segera ditindaklanjuti. (Relis)

Padang, PilarbangsaNews

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) terus berkomitmen untuk fokus dalam pembangunan program rumah bersubsidi sesuai dengan program pemerintah. Namun ternyata di banyak daerah, masih ditemukan biaya-biaya tinggi sehingga menyulitkan pengembang.

“Padahal aturan pemerintah pusat yang mengatur soal mempermudah pembangunan rumah bersubsidi sudah ada, namun banyak daerah yang belum melaksanakannya dengan dengan konsisten,” kata Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah, Sabtu (24/10) lalu di Kryad Hotel, Padang, saat bersilaturahmi bersama anggota Apersi Sumbar.

Untuk itu, perlu adanya penyamaan persepsi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pengembang. Sebab penyediaan rumah bersubsidi ini merupakan program pemerintah pusat untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah.

“Rumah bersubsidi ini masih dianggap komersil, sehingga masih disamakan dengan rumah komesil dengan biaya-biaya tinggi. Padahal rumah bersubsidi ini aturannya sudah jelas, harga dibatasi dan targetnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Ini tentunya perlu komitmen pemerintah daerah untuk memberi kemudahan,” katanya.

Sementara Ketua Apersi Sumbar Ramal Saleh mengatakan saat ini, masih ditemui biaya-biaya tinggi dalam pengurusan perizinan, juga pelambatan-pelambatan waktu baik oleh pemerintah provinsi Sumbar maupun pemerintah kabupaten/kota, maupun stakeholder terkait lainnya. “Bahkan ada biaya yang mencapai Rp2,5 juta dalam pemecahan sertifikat. Padahal resminya sekitar Rp175 ribu perkapling,” katanya.

Dia mengatakan, Apersi akan tetap berjuang untuk pemberian kemudahan-kemudahan dalam penyediaan rumah murah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dia mengatakan saat ini anggota Apersi Sumbar sebanyak 130 anggota, yang rata-rata membangun rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami mengimbau pemerintah provinsi, kabupaten kota, BPN, PLN dan lainnya, agar sama-sama bersinergi untuk memberikan kemudahan dalam penyediaan rumah-rumah bersubsidi bagi masyarakat kita yang kurang mampu,” katanya. (gk)

Padang, PilarbangsaNews

Banyaknya pemberitaan media Riau yang menyatakan, berakhir sudah masanya Sumatera Barat makan ‘uang senang’ dari pajak air permukaan (PAP) waduk Koto Panjang, membuat DPRD Sumbar ‘taburangsang’.

Marahnya anggota DPRD Sumbar bukan tidak beralasan. Sejarah mencatat, ribuan warga Sumbar teraniaya karena desanya terendam, dan mengorbankan jiwa serta materi. Bahkan untuk memperjuangkan haknya, masyarakat sekitar berjuang sampai ke Jepang, yang pada saat itu sebagai penyandang dana pembangunan.

Karena berita yang dianggap melecehkan serta menjatuhkan harga diri masyarakat Sumbar, Komisi III DPRD Sumbar melakukan rapat, Kamis (30/7/2020) yang dihadiri langsung kepala Bakeuda Sumbar Zainuddin.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III Afrizal, SH.,MH., yang juga dihadiri Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar HM. Nurnas, sempat memanas dan semua merasa terlecehkan dengan statemen DPRD Riau tersebut.

“Kita tetap meminta pada masyarakat untuk tenang, karena pemerintah Sumbar akan berjuang untuk itu. Apa yang dikatakan Ketua DPRD Riau telah mencabik-cabik hati kita, semestinya ia tidak berbicara seperti itu. Kita bukan menerima uang senang, sebaliknya kita bekorban nyawa, harta dan semuanya untuk pembangunan waduk Koto Panjang. Malah sebenarnya Riau yang menerima uang senang itu, bukan kita,” tegas Afrizal.

Ditambahkannya, DPRD dan pemerintah Sumbar akan tetap berjuang, dengan cara apapun. Ini bukan hanya berkaitan dengan materi, tapi lebih ke arah perjuangan harga diri masyarakat Sumatera Barat.

“Ini bukan sekedar materi berupa pajak air permukaan tapi lebih ke arah harga diri orang Sumatera Barat, jadi jangan asal ngomong saja kalau kita terima uang senang,” tegas Afrizal marah.

Pernyataan tersebut juga didukung HM. Nurnas, dimana selama bertahun-tahun ikut mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan haknya, dalam pembangunan waduk Koto Panjang.

“Mereka jangan hanya tahu setelah semua selesai, lihat sejarah berdirinya waduk, berapa banyak desa terbenam, berapa jiwa menjadi korban, jangan asal ngomong, ini pelecehan terhadap masyarakat dan pemerintah Sumbar,” tegas Nurnas.

Untuk menyikapi hal itu, DPRD dan pemerintah Sumbar segera melakukan upaya dengan cara menyurati Presiden, Mendagri, PLN dan semua pemangku kepentingan, agar jangan ada pertikaian dikemudian hari.

“Dalam waktu dekat, bila perlu besok kita akan meminta pemerintah membuat surat pada Presiden, Mendagri, PLN dan semua pemangku kepentingan agar ini tidak berlarut-larut,” tegas Afrizal lagi.

Selain Afrizal, juga hadir anggota DPRD yang lain yaitu Dodi Delfi, Trisnaldi dan HM. Nurnas. Pihak pemerintah dihadiri kepala Bakeuda Zainuddin dan wartawan peliput DPRD Sumbar. (ayh)

Padang, PilarbangsaNews

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumbar menangkap tiga penambang emas ilegal (illegal mining) di aliran Sungai Pamong Gadang, Jorong Jujutan, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Selasa (5/5).

Hal itu diungkapkan Polda Sumbar pada pada press conference via aplikasi zoom, Senin (18/5/2020). Hadir dalam press conference terssebut Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto, S.IK dan Dirreskrimsus AKBP Arly Jembar Jumhana, S.IK MH.

Penangkapan ketiga pelaku berinisial WP (27), YH (20) dan I (37) berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan adanya kegiatan pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di aliran Sungai Pamong Gadang, Jorong Jujutan Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Kapolda Sumbar kemudiam memerintahkan tim Gabungan yang dipimpin oleh Dirreskrimsus Polda Sumbar AKBP Arly Jembar Jumhana, S.IK, MH, untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut.

“Berdasarkan informasi itu, pada Senin tanggal 4 Mei 2020, Tim Gabungan Polda Sumbar menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan penyelidikan ke lokasi. Pada Selasa tanggal 5 Mei 2020, sekira pukul 00.30 WIB, tim gabungan menemukan secara langsung bahwa adanya kegiatan penambangan emas tanpa IUP, IPR, ataupun IUPK, dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator. Tersangka dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Mapolda Sumbar guna proses hukum lebih lanjut,” ujar Arly.

Ditambahkannya, hal itu dilakukan dengan modus kegiatan penambangan tanpa izin Pertambangan dan pengolahan batuan menggunakan mesin stone crusher.

“Setelah dilakukan pengembangan, ternyata pelaku utamanya adalah inisial K yang kini telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). K ini juga sekaligus pemilik alat berat yang telah kita amankan,” tambahnya.

Selanjutnya Sambung Arly, selain Excavator beserta kunci kontak, satu monitor dan satu unit kontroler, pihaknya juga menyita satu unit mesin dompeng dan satu unit asbox (penyaring hasil tambang).

“Ketiga pelaku dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ungkapnya. (Patronnews.co.id)

Padang, pilarbangsaNews, — Pengurus daerah kolektif Kosgoro (PDK) 1957 Sumatera Barat kembali menyalurkan bantuan pelindung kesehatan guna memutus rantai penularan wabah corona atau Covid 19. Bantuan tersebut disalurkan kepada petugas kebersihan dinas lingkungan hidup (DLH) kota Padang.

Pengurus Kosgoro Fathur Erzandika Putra mengatakan bahwa bantuan yang dibagikan organisasi yang dipimpin Weno Aulia Durin tersebut berupa ratusan masker, sabun cuci tangan dan hand sanitizer.

“Ada 800 masker, 400 sabun cuci tangan dan 400 botol hand sanitizer yang kami serahkan kepada petugas kebersihan. Petugas kebersihan tetap beraktivitas, jadi mereka harus menjadi perhatian dan tetap terlindungi,” ujar pengurus Kosgoro Fathur Erzandika Putra, baru-baru ini.

Bantuan yang dibagikan itu, kata Erza merupakan sumbangan dari pengurus Kosgoro pusat dan pengurus Sumbar.

“Kosgoro harus berperan dan bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk memutus rantai penyebaran Covid 19,”tambah cucu mantan walikota Padang dan mantan staf khusus Wapres itu.

Tidak hanya di Padang, Kosgoro 1957 juga melakukan bakti sosial kepada masyarakat di X Koto, kabupaten Tanah Datar. Di Luhak nan Tuo tersebut, ketua barisan muda kosgoro (BMK) Dedi Irawan menyalurkan ribuan masker dan ratusan botol hand sanitizer.Bantuan untuk melindungi masyarakat dari penularan wabah corona tersebut dibagikan Dedi Irawan pekan lalu.

“Bantuan masker dan hand sanitizer ini agar masyarakat terlindungi dalam beraktivitas diluar rumah. Ini bagian dari solidaritas dan pengabdian kepada masyarakat,” kata Dedi Irawan.

Selama pandemi Covid 19 ini, Kosgoro Sumbar telah dua kali menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Bantuan tahap pertama, Kosgoro mendistribusikan ratusan sembako dan masker kepada kepala keluarga di Padang yang terkena dampak virus mematikan tersebut.

“Kosgoro 1957 akan terus berperan dan berbuat untuk masyarakat. Mudah-mudahan kondisi sulit ini cepat berlalu,” tandas ketua Kosgoro Sumbar Weno Aulia Durin.

Padang – Bentuk kepedulian sosial Owner Padang Fhising Club (PFC) Irwan Basir Datuk Rajo Alam, SH, MM kembali memberikan bantuan beras kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Benar – benar tidak ada Habis – habisnya.

Buktinya, kali ini warga Jalan Delima Komplek Perumnas Belimbing, Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji, Kota Padang yang merasakan uluran tangan dari Owner Padang Fishing Club (PFC) yang sekaligus Ketua Penasehat Badan Musyawarah Pembangunan Nagari (BMPN) Pauh IX Kecamatan Kuranji, Kamis (07/03/2020) malam.

Sebanyak 18 karung beras (ukuran 10 Kg) diberikan kepada warga yang membutuhkan dampak wabah virus corona (Covid-19) dan dihadiri segenap tokoh masyarakat setempat. Seperti Ketua RW.08, Kadril Rajo Darek yang juga sekretaris BMPN Pauh IX Kecamatan Kuranji, Ketua RT.03, Andi Putra alias Lala yang juga pengurus BMPN bidang pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, dalam rombongan sejumlah pengurus Badan Musyawarah Pembangunan Nagari (BMPN), yakni Henofri Rajo Intan, Yuhendri (Bidang Litbang), Dedi Prima (Bidang Kelembagaan), Amril Candra dan Noa Rang Kuranji (Bidang Humas).

“Disaat situasi seperti ini, kita perlu saling berbagi. Bukan saling menyalahkan. Mudah – mudahan bantuan spontanitas ini ada manfaatnya,” ungkap Irwan Basir saat memberikan sambutan.

Selain itu, Irwan Basir menegaskan aksi peduli sosial yang dilakukan ini murni karena panggilan jiwa dan untuk itu, marilah kita bersama – sama bahu – membahu untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam kondisi wabah virus corona Covid-19 ini.

Selanjutnya menghindari intrik-intrik embrio komplik yang tidak pada saatnya kita apungkan, karena itu bukan solusi yang terbaik pada saat sekarang ini.

Oleh sebab itu, sebagai sesama muslim kita wajib saling membantu. Apalagi di bulan suci Ramadhan ini, mudah – mudahan wabah virus corona (Covid-19) ini cepat berlalu.

“Sebagai sesama muslim, kita wajib saling membantu. Apalagi di bulan suci Ramadhan ini. Mudah – mudahan wabah virus corona (Covid-19) ini cepat berlalu,” ucap Ketua DPD LPM Kota Padang tersebut dan diamini hadirin.

Sementara itu, Ketua RW.08 Kadril Rajo Darek mewakili warga mengucapkan terimakasih atas bantuan tersebut.

“Mewakili warga Delima, saya mengucapkan terimakasih atas kepedulian bapak Datuk Irwan Basir dalam membantu warga di sini. Semoga berkah dan menjadi amal ibadah bagi beliau,” ujar Kadril dan diamini Ketua RT.03, Andi Putra.

Sumber: Humas DPD LPM Kota Padang.

Padang, PilarbangsaNews

Sampai Senin (23/3) pagi ini update daerah terinfeksi Virus Corona, Sumbar Allhamdulillah masih tidak masuk list pasien positif Corona Virus.

Tapi berbagai kalangan berharap Sumbar dan Gugus Tugas Daerah untuk Pencegahan Covid-19 se Sumbar tidak lengah. Namun kondisi memiriskan rumah sakit di Sumbar banyak kekuarangan Alat Perlindungan Diri (APD).

Menyikapi kondisi ini, selain terus berkampanye jaga jarak aman dengan orang, hindari kerumunan orang ramai dan tidak perlu keluar rumah serta selalu lakukan pola hidup bersih dan sehat, Pemprov Sumbar sementara siapkan dana Rp22 miliar untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

“Untuk sementara kita siapkan Rp 22 miliar,” ujar Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di Whatsapp group ‘kawal covid-19’, Minggu (22/3) petang.

Bahkan untuk memenuhi kebutuhan APD di RS M Djamil dan Unand, Wagub juga sebut Pemprov sudah siapkan surat permohonan ke PMI Pusat. “Surat Minggu malam ini kita siapkan ke PMI Pusat,” ujar Nasrul Abit.

Sementara Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmartias mengatakan penggunaan APBD untuk penanganan Virus Corona bisa yaitu memakai slot dana tak terduga di APBD masing daerah. “Semua daerah sudah bisa memakai dana tidak terduga, sudah ada dasar hukumnya baik surat Presiden maupun surat Mentri Keuangan,” ujar Ramlan.

Menurut Ramlan, Bukittinggi mulai Senen (23/3) sudah tandatangani pencairan dana tidak terduga itu. “Kita sudah memesan ke Surabaya APD dan sarana lain untuk pencegahan dan penanganan pasien,” ujar Ramlan mengabarkan.

Sementara Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi mengapresiasi pihak Polri di Sumbar yang menghimbau lewat pengeras suara masyarakat yang masih berkumpul di berbagai area publik.

“Informasi himbauan di tengah pandemi Virus Corona termasuk klasifikasi informasi serta merta, dan itu harus segera sifatnya di sampaikan ke publik luas,” ujar Toaik, biasa banyak kalangan menyapa Adrian Tuswandi.

Tidak itu saja, Adrian mendesak Gugus Tugas Provinsi Sumbar untuk lebih terbuka soal rencana dan tindakan hadapi ledakan Corona Virus yang cepat atau lambat akan menyasar Sumbar. “Plan Gugus Tugas Daerah untuk Penanggulangan Covid-19 harus mudah diakses publik, apa saja rumah sakit bagaimana kesiapan rumah sakit penyangga, lalu bagaimana kesiapan gedung lain disulap menjadi rumah sakit tangani Pasien Covid-19, bagaimana rekrutmen relawan medis karena kondisi para medis di banyak rumah sakit sudah kewalahan dan lelah menangani pasien ODP atau PDP, juga soal kesiapan sarana dan prasarananya,” ujar Adrian Tuswandi.

Dan informasi itu harus dikemas secara baik disampaikan ke masyarakat luas, jangan sampai menjadi kabar pertakut. (gk)