Wakil Rakyat

Padang Pariaman, PilarbangsaNews

Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat HM Nurnas kembali mewujudkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Kali ini lewat program pokok-pokok pikirannya berupa mesin tempel 15 PK yang diserahkan kepada 53 kelompok nelayan sepanjang Pasia Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman.

Hebatnya lagi, penyerahan Program Sarana Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar ini dilakukan langsung oleh Wagub Sumbar Audy Joinaldy, pada Kamis 17 September 2021.

HM Nurnas menyambut Wakil Gubernur Audy Jounaldy di tanah kelahirannya Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. “Sejak Katapiang ini ada, baru Bro Wagub Audy sebagai Wakil Gubernur yang menginjakkan kaki di Pantai Pasia Katapiang nan masih perawan. Pantai ini adalah tempat ambo barenang dan berlari ambo waktu kecil mah bro Wagub. Terima kasih atas hadir di tanah kelahiran ambo ko,” ujar HM Nurnas, kader utama Partai Demokrat Sumbar ini.

Ketua Kelompok Nelayan Katapiang Jaya Helmi mengatakan, nelayan sepanjang pesisir Katapiang untuk ketiga kalinya mendapatkan bantuan dari Pemprov Sumbar. “Bantuan mesin tempel untuk nelayan ini tidak akan mudah kami dapat tanpa adanya Pak HM Nurnas. Mesin tempel ini bagi kami adalah bantuan tak terhingga dan tak ternilai oleh nelayan disini,” ujar Helmi.

Adalah anak nagari Katapiang HM Nurnas, Anggota DPRD Sumbar yang tak lelah berbuat memperjuangkan dan memenuhi aspirasi bagi nelayan mesin tempel. “Terima kasih Pak HM. Nurnas dan Pemprov Sumbar serta Pemkab Padang Pariaman yang basamo (kolaborasi) membuat kami nelayan bisa melaut dengan mesin tempel ke laut luas,” ujar Helmi.

53 mesin tempel ukuran 15 PK senilai Rp1,5 miliar adalah buah dari pokok-pokok. pikiran anggota DPRD Sumbar HM Nurnas yang menjadi program di DKP Sumbar sebagai Pogram Sarana Tangkap.

Program DKP tentang Sarana Tangkap untuk tahun 2021 totalnya 224 unit. Di Kota Pariaman 60 unit dan Padang Pariaman 53 unit dari pokok-pokok pikiran (Pokir) HM Nurnas. “Ini sudah ketiga kalinya Pak HM Nurnas mempercayakan Pokir ke DKP Sumbar,” ujar Ketua Panitia dari DKP Sumbar.

Kelebihan mesin 15 PK ini adalah bisa meningkatkan pendapatan nelayan per hari antara Rp200-250 ribu dan akan lebih banyak lagi kalau musim ikan di laut. “Gunakan sesuai peruntukan dan jangan diperjualbelikan,” ujar HM Nurnas mengingatkan.

Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengatakan, niat baik dari HM Nurnas pasti berbalas. “Baralek Cak Nurnas di 2024, Insya Allah pasti datang warga menghadiri dan memilih Cak baliak mah (kembali),” ujar. Suhatri Bur. (BP)

Depok, PilarbangsaNews

Anggota Komisi IX DPR RI, Wenny Haryanto, Selasa (14/09/2021) menghadiri sosialisasi pendataan keluarga kelompok sasaran Bangga Kencana bersama mitra tahun 2021, yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Depok Maharaja, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Kehadiran Wenny Haryanto pada acara tersebut sebagai mitra kerja BKKBN dan menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR RI untuk mengawasi anggaran yang sudah dikucurkan pemerintah kepada BKKBN.

“Saya hadir disini sebagai mitra kerja BKKBN, untuk mengawasi anggaran yang sudah disepakati di DPR, apakah anggaran yang sudah diturunkan kepada BKKBN dijalankan dengan baik atau tidak. Saya melihat BKKBN sudah menjalankan program programnya dengan baik,” kata Wenny Haryanto, dihadapan para peserta sosialisasi yang rata-rata adalah kader KB.

Ia berharap, program-program yang dijalankan BKKBN dapat diserap oleh masyarakat secara maksimal, sehingga target-target BKKBN bisa tercapai. “Pemerintah sudah menambahkan anggaran untuk penanganan stunting di Indonesia sebesar 20 persen. Semoga program penanganan stunting bisa berhasil,” lanjutnya.

Wenny menjelaskan tentang apa itu stunting serta bahayanya terhadap anak. Kata Wenny, stunting merupakan kekurangan gizi parah yang dialami seorang anak, yang biasanya terjadi sejak dalam kandungan. “Ciri-cirinya adalah anak tumbuhnya lebih pendek daripada anak yang lain. Kemudian kemampuan berfikirnya juga berkurang, ciri-ciri yang lain pertumbuhan tingginya lambat, kemudian penurunan kemampuan fokus dan motivasi belajarnya, kemudian pertumbuhan tubuhnya berkurang. Kalau dilihat wajahnya, itu lebih muda dari anak-anak sebayanya, kemudian ia juga mengalami puberitas yang terlambat,” tambahnya lagi.

Salah satu upaya agar anak terhindar dari stunting, menurut Wenny dengan memperhatikan gizi ibu sejak kehamilan usia nol hingga usia anak mencapai 2 tahun. “Berikan hanya ASI ekslusif bagi bayi, karena itu merupakan gizi yang paling penting buat si bayi,” lengkapnya.

Sementara itu, Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk BKKBN Munawar Asikin mengatakan, bahwa program yang dijalankan BKKBN mendapat prioritas oleh Presiden Joko Widodo. “BKKBN melaksanakan program pembangunan keluarga dalam lingkup kegiatan dari awal pembentukan keluarga, ibu hamil, ibu menyusui hingga tumbuh kembangnya anak,” papar Munawar Asikin saat menyampaikan paparannya.

Munawar menambahkan, untuk membangun keluarga berkualitas, BKKBN memiliki rencana aksi dalam melaksanakan kegiatannya, seperti perhatian untuk ibu hamil, remaja yang akan menikah atau pasangan yang ingin mempunyai anak.

Sosialisasi pendataan keluarga kelompok sasaran Bangga Kencana ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. (yah)

Padang, PilarbangsaNews

Tiga fraksi DPRD Sumatera Barat mengajukan hak angket kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah terkait persoalan “surat sakti” sumbangan yang bertandatangan Gubernur.

Anggota DPRD Sumbar Nurnas dalam rapat paripurna di Padang, Selasa (14/9/2021), mengatakan ada tiga fraksi yang mengajukan Hak Angket yakni Demokrat, Gerindra dan PDI Perjuangan-PKB-Nasdem.

Menurut dia, penggunaan hak angket ini menyikapi situasi politik yang terjadi saat ini terkait polemik permintaan sumbangan partisipasi pihak ketiga yang diduga tak sesuai Undang-Undang.

“Menyikapi persoalan ini agar tidak melebar serta mendapatkan kepastian hukum dan politik. Maka kita menggunakan hak pengawasannya,” katanya.

Ditambahkannya, hal ini bukan untuk kepentingan politik, melainkan untuk kepentingan masyarakat, agar jelas apa yang sudah terjadi, sehingga menimbulkan kegaduhan di Sumatera Barat.

“Kita gak mau ada kegaduhan di masyarakat, maka kita lakukan hal ini, sehingga semua pihak bisa jelas memahami. Kalau ada proses hukum maka kami akan melakukan rekomendasi untuk itu,” tegas Nurnas mengakhiri. (cok)

Padang, PilarbangsaNews

DPRD Sumatera Barat melakukan sidang Paripurna 2 Ranperda dan mendengar jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap mars Sumatera Barat.

Adapun 2 ranperda tersebut yakni Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Nagari, juga penyelenggaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Paripurna DPRD Sumbar tersebut dihadiri wakil Gubernur Audy Joinaldy, juga kepala-kepala OPD di lingkungan provinsi Sumatera Barat, OKP, ormas, juga Forkom Pinda, serta lembaga lainnya di Sumatera Barat.

Pada kesempatan tersebut ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, ranperda tentang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan wujud dari pemenuhan hak konstitusional perempuan dan anak mendapatkan penghidupan yang layak.

Sedangkan ranperda pemberdayaan masyarakat dan pemerintah nagari, memiliki sasaran menjadikan nagari sebagai basis pembangunan.

“Pada prinsipnya kedua ranperda tersebut telah dirampungkan pembahasannya pada tahap pembicaraan tingkat 1 oleh komisi I dan V, yang merupakan komisi terkait akan tetapi belum dapat dilanjutkan pada tahap penetapan karena menunggu hasil fasilitasi dari Kemendagri,” ulas Supardi, Selasa (14/9/2021).

Ditambahkan Supardi, dengan keluarnya hasil fasilatisi Kemendagri terhadap 2 ranperda tersebut, sebagaimana termuat dalam surat Dirjen Otda nomor: 188.34/5148/OTDA, tertanggal 5 Agustus 2021, dan nomor: 188.34/5148/OTDA, tertanggal 6 Agustus 2021, maka dilanjutkan pembicaraan pada tahap 2 yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

“Adanya pengambilan keputusan saat ini, karena telah disempurnakan oleh DPRD bersama pemerintah daerah, sehubungan dengan hal tersebut, komisi I dan V sebagai komisi terkait bersama OPD mitra kerja, melakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil fasilitasi Kemendagri,” tambah Supardi lagi.

Sekaitan dengan mars Sumatera Barat, Supardi mengatakan, dalam pandangan umum fraksi-fraksi banyak memberikan pertanyaan dan masukan, termasuk sejauh mana bisa memberikan daya dorong dan menumbuhkan rasa cinta masyarakat terhadap daerahnya, untuk itu perlu masukan berbagai lapisan masyarakat agar dapat diterima baik.

” Setelah mendengan jawaban gubernur terhadap mars Sumatera Barat, menurut hemat kami telah terjawab, jika nanti masih ada kekurangan dari jawaban gubernur, nanti akan kita dalami dalam proses pembahasan yang dilakukan bersama-sama antara DPRD dan pemerintah daerah,” ulas Supardi.

Usai penerapan 2 ranperda menjadi perda, dan mendengar jawaban gubernur tentang mars Sumatera Barat, ketua DPRD Sumbar sebagai pimpinan sidang, meminta pada komisi V agar segera merencanakan agenda pembahasan sesuai dengan jadwal badan musyawarah.

Sekaitan dengan penetapan ranperda menjadi perda, khususnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari, sekretaris fraksi Demokrat yang juga sekretaris komisi 1 DPRD Sumbar H.M. Nurnas mengatakan, agar perda tersebut segera disosialisasikan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

“Kita minta OPD terkait dan pemerintah provinsi Sumbar bisa menjalankannya dengan sepenuh hati, sehingga terasa manfaatnya bagi masyarakat banyak,” tegas Nurnas.

Paripurna DPRD Sumbar berjalan sejuk, dengan tetap mempergunakan prokes, dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, melewati Ray semprot, serta pembatasan yang hadir. (cok)

Padang, PilarbangsaNews

DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Pemprov Sumbar menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA- PPAS) Perubahan APBD 2021.

Persetujuan melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan agenda pengambilan keputusan terhadap KUPA- PPAS Perubahan tahun 2021, di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Senin (13/9) siang.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi mengatakan, rancangan KUPA- PPAS Perubahan tahun 2021, proyeksi pendapatan daerah semula ditetapkan Rp6.580.124.354.738 berubah menjadi Rp6.530.128.395.629 terdapat penurunan 0,76 persen.

“Pos pendapatan transfer target semula Rp4. 154. 832.129.509 menjadi Rp4.088.277.656.700 berkurang sebesar Rp65.544.472.809 menjadi Rp4.088.277.656.700 atau berkurang Rp65.554 472.809 dan pendapatan lain- lain pendapatan daerah yang sah semula Rp92.369.467.978 menjadi Rp91.363.422.018 berkurang Rp1.006.045.960,” ujar Supardi.

Menurut Supardi, cukup besarnya defisit ditutupi dan sulitnya mendapatkan tambahan daerah dalam kondisi belum pulih.

“Dikembalikannya proyeksi pendapatan daerah target ditetapkan APBD tahun 2021, maka defisit dikurangi Rp91 miliar lebih menjadi Rp27 miliar,” ujar Supardi

Lanjut Supardi, kegiatan strategis dan prioritas OPD yang belum masuk dalam rancangan KUPA- PPAS perubahan tahun 2021.

“Terutama kegiatan mendukung program unggulan gubernur – wakil Gubernur Sumbar,” ujar Supardi.

Adapun keputusan DPRD diberi nomor 20/SB/2021 tentang persetujuan DPRD terhadap rancangan KUPA- PPAS perubahan anggaran tahun 2021 dan nomor 21/SB/2021 tentang persetujuan DPRD terhadap plafon anggaran sementara peruhahan tahun 2021 intuk ditetapkan menajdi perda. (cok)

Payakumbuh, PilarbangsaNews

Ranperda APBD-P Kota Payakumbuh tahun 2021 disahkan menjadi Perda, ditandai dengan penandatangan berita acara kesepkatan antara eksekutif dan legislative dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, dipimpin Ketua, Hamdi Agus, didampingi Wakil Ketua Wulan Denura dan Wakil Ketua Armen Faindal serta dihadiri langsung Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi, Sabtu (11/9)

“Ini merupakan salah satu keberhasilan kita dalam upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Payakumbuh dan mengapresiasikan amanat rakyat yang tertumpang pada pundak kita dengan kita setujui dan kita sepakatinya perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini,” kata Riza.

Dia berharap, semoga apa yang diperbuat eksekutif dan legislative dapat membawa perubahan kearah perbaikan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh.

“Perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat yang telah mengagendakan rapat paripurna pada hari ini,” sambung Riza.

Setelah melalui rangkaian rapat-rapat dan mekanisme pembahasan sebuah Ranperda APBD Perubahan (APBD-P), maka disepakati APBD-P Kota Payakumbuh tahun Anggaran 2021, semula Rp731.041.110.447 bertambah Rp16.242.073.774, sehingga menjadi Rp747.283.184.221, dengan rincian; Pendapatan Daerah semula Rp711.307.200.621 berkurang Rp28.906.118.483. Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp682.401.082.138.
Belanja Daerah semula Rp731.041.110.447 bertambah Rp16.242.073.774. Jumlah Belanja setelah perubahan Rp747.283.184.221. Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp16.242.073.774.
Pembiayaan Daerah; Penerimaan semula Rp19.733.909.826 bertambah Rp45.148.192.257. Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp64.882.102.083. Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp64.882.102.083.

Setelah ditandatanganinya kesepakatan, pihak eksekutif akan menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat Ranperda APBD-P ini untuk mendapat pengesahan, selambat-lambatnya tiga hari kerja. (wba)

Subang, PilarbangsaNews

Bertempat di Rosin Resto Rest Area, Jl. Otto Iskandardinata, Cibogo, Kabupaten Subang, Sabtu (11/09/2021), Anggota DPR RI Komisi IX Linda Megawati, bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, menggelar Sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana di Wilayah Kabupaten Subang, Sumedang dan Majalengka Tahun 2021.

Acara yang dihadiri oleh 180 orang peserta sasaran Bangga Kencana di Kabupaten Subang ini, dibuka oleh Sekretaris Dinas PPKBP3A Kabupaten Subang, Nunung Nurhayati, kemudian dilanjutkan penyampaian Laporan Bangga Kencana Tahun 2021 oleh Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Wahidin.

“BKKBN sebagai lembaga pemerintah memiliki strategis dalam membangun sumber daya manusia (SDM) melalui pendekatan keluarga. Salah satu arah rencana strategis BKKBN 2020 – 2024 diantaranya meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter sehingga diharapkan mampu meminimalisir dampak Covid 19 di Keluarga,” lapor Wahidin.

Turut hadir, Rudi Darmawan, Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN, yang memaparkan definisi Ketahanan Keluarga, menurut UU No 10 Tahun 1992, yaitu kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Linda Megawati yang duduk di Komisi IX DPR RI, juga sekaligus sebagai Mitra Kerja BKKBN, menegaskan kembali kepada seluruh peserta yang hadir, yaitu prinsip Asah, Asih dan Asuh dalam sebuah keluarga. “Mencegah stunting harus dimulai dari pemahaman yang paling mendasar terhadap 8 fungsi keluarga,” tegas Linda.

Linda pun menjabarkan fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi serta lingkungan.

“Kami terus bermitra dengan BKKBN yang dalam hal ini BKKBN Provinsi Jawa Barat untuk senantiasa mensosialisasikan program untuk peningkatan kualitas keluarga Indonesia,” tutup Linda, sambil mengajak seluruh peserta untuk berseru “Berencana itu Keren”. (yah)

Cileunyi Bandung, PilarbangsaNews

Bertempat di Aula Kantor Desa Cibiru Wetan, Jl. Cibangkonol, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jumat (10/09/2021), Anggota DPR RI Komisi IX Kurnia Mufidayati dan Komisi X Ledia Hanifah Amalia, bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, menggelar Sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana di Wilayah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat Tahun 2021.

Acara yang dihadiri 180 peserta Sasaran Bangga Kencana, dibagi dalam dua sesi, karena masih dalam masa PPKM Darurat, dengan tetap mengedepankan Protokol Kesehatan. Kegiatan ini menghadirkan topik Stunting, yaitu masalah kurang gizi kronis, yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak.

Kegiatan dibuka oleh Dinas PPKBP3A Kabupaten Bandung, yang diwakili Ida Farida, dilanjutkan oleh Wahidin, selaku Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat yang memberikan Laporan Kegiatan Bangga Kencana Tahun 2021. “BKKBN menerima mandat dari Presiden RI yang disampaikan pada Rapat Terbatas Program Percepatan Penurunan Stunting, pada tanggal 25 Januari 2021 untuk menjadi Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting. Mandat yang diterima adalah menetapkan target percepatan penurunan stunting yang harus dicapai pada tahun 2024 sebesar 14 persen,” lapor Wahidin. Disambung oleh sambutan Kurnia Mufidayati, selaku Mitra Kerja BKKBN dari Komisi IX DPR RI.

Turut hadir Dwi Listyawardhani, Plt. Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN, yang memaparkan materi mengenai Mencegah Stunting dengan Perencanaann Keluarga, sebagai dasar mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas, mulai dari perencanaan pernikahan, kehamilan, dan kelahiran.

Menjadi nara sumber utama dalam kegiatan ini, Ledia Hanifah Amalia yang juga Anggota Badan Legislasi DPR RI mengatakan bahwa. “Insya Allah tahun 2022, akan dimulai pembahasan tentang RUU Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan pengelolaannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang juga berdampak pada kecukupan dan kesediaan gizi di masyarakat, tinggal perubahan perilaku masyarakat desa. Mudah-mudahan dengan intervensi perubahan perilaku masyarakat desa, kita bisa mencegah stunting,” ujar Ledia.

”Poin penting dalam pencegahan stunting, yang paling dasar adalah pemahaman mengenai ketahanan keluarga, dimana keluarga harus dapat mengatasi persoalan-persoalan di dalamnya. Yang berikutnya adalah penyiapan, termasuk di dalamnya adalah konteks ketahanan pangan untuk membangun keluarga. Yang terakhir adalah pendampingan, seperti bidan, PKK, kader-kader dan perangkat desa,” tutup Ledia.

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh BKKBN Perwakilan Jawa Barat dan salah satu bentuk implementasi tugas serta fungsi legislatif Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja BKKBN, yang senantiasa tanpa henti terus berupaya mensosialisasikan program-program BKKBN dalam rangka peningkatan kualitas keluarga di Indonesia.

“Berencana itu Keren”, pekik para peserta bersama undangan menutup kegiatan tersebut. (gk)

Jakarta, PilarbangsaNews

Partai Nasional Demokrat (NasDem) getol menyoroti Rancangan Undang – Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ini dibuktikan dengan kegiatan workshop digelar DPP Partai NasDem, Bidang Bidang Perempuan dan Anak.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual pada Selasa 7 September 2021, diikuti oleh sejumlah kader Partai NasDem se-Indonesia dengan agenda pembahasan RUU TPKS Baleg DPR RI oleh Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya yang juga merupakan Kader Partai berlogo restorasi tersebut.

Lisda Hendrajoni, selaku Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem menuturkan, kegiatan workshop merupakan respon dari rencana Panja RUU TPKS Baleg DPR RI, akan menyegerakan agenda pembahasan RUU, agar bisa disahkan secepatnya.

Workshop tersebut sepakat pada tema “Mengawal RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual” dengan fokus diantaranya yakni RUU TPKS adalah satu-satunya produk hukum yang berbasis perlindungan korban.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan dan memetakan gerakan masyarakat dalam advokasi RUU TPKS sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, serta mengumpulkan masukan, usulan, aspirasi dari pengurus dan kader Nasdem terkait dengan RUU TPKS, gerakan masyarakat sipil untuk advokasi RUU TPKS.

“Aspek perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dalam RUU TPKS juga sangat perlu dieksplor mengingat semangat RUUU TPKS ini adalah berbasis kepentingan korban,” ujarnya.

Selain itu, aspek pencegahan pada draf RUU TPKS harus lebih dicermati kembali. Dalam konteks pencegahan perlu melihat kerjasama antar kementerian, pelaku usaha, lembaga pendidikan dengan juga menegaskan bahwa tugas pencegahan ini melingkupi pemerintah pusat dan daerah. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh pengurus DPP Nasdem, bidang perempuan dan anak DPW se-Indonesia, serta Organisasi Sayap Perempuan Garnita Malahayati dan Badan Advokasi Hukum (Bahu). (ori)

Padang, PilarbangsaNews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), dorong pos belanja modal pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2022, melebihi target yang disepakati dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat diwawancarai, Kamis (9/9) mengatakan, pos belanja modal yang diperuntukkan untuk belanja aset daerah seperti peningkatan jalan, pembangunan irigasi, menjadi sorotan DPRD dalam pembahasan rancangan KUA PPAS APBD 2022.

Hal itu dikarenakan alokasi yang dianggarkan hanya enam persen, sementara didalam muatan RPJMD ditargetkan 14 persen. Setelah dilakukan pendalaman maka saat KUA PPAS APBD disetujui, naik menjadi 12 persen. Untuk kekurangan target akan diupayakan dalam pembahasan rancangan APBD 2022.

DPRD Sumbar cukup optimis, belanja modal melebih target RPJMD. Alokasi ini cukup strategis dalam memberikan dampak positif dalam pembangunan daerah.

“Untuk saat ini masih dalam tahap pemetaan, ketika telah masuk dalam pembahasan RAPBD 2022, maka Badan Anggaran DPRD akan menyigi satu persatu komposisi anggaran, mana yang prioritas dan mana yang tidak. Jika tidak pas maka akan dirasionalisasi, ” katanya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Sumbar Hidayat sebelumnya menyorot dalamnya jurang perbedaan antara alokasi anggaran untuk belanja modal dibandingkan belanja barang jasa.

“Kita minta alokasi anggaran untuk belanja barang 14 persen dari total APBD sesuai kesepakatan RPJMD. Bayangkan saja, Pemprov mengajukan alokasi belanja barang jasa mencapai Rp2,759 triliun lebih naik signifikan dibandingkan tahun 2021 yakni Rp1,934 triliun lebih. Sementara alokasi anggaran untuk belanja modal pada 2022 hanya sebesar Rp385,985 miliar lebih, turun drastis dibandingkan 2021 sebesar Rp836,913 triliun lebih,” katanya

Diterangkan Hidayat, belanja barang jasa umumnya digunakan untuk membiayai keperluan perkantoran, pembayaran listrik, biaya makan minum, alat tulis kantor, honor-honor, perjalanan dinas dan barang yang diserahkan kepada masyarakat.

“Kebutuhan kita mestinya lebih banyak untuk pembangunan yang sasarannya untuk peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor, dan anggaran untuk pembangunan tersebut ada di pos belanja modal,” ucap Hidayat.

Untuk diketahui Pemprov Sumbar dan DPRD telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2022.

Pendapatan daerah secara makro dalam Rancangan Pendapatan Daerah dalam KUA PPAS diperkirakan Rp6,6 triliun.

Rincian pendapatan daerah masing-masing pendapatan asli daerah diperkirakan Rp2,5 triliun. Terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Transfer diperkirakan sekitar Rp4,03 triliun pada tahun 2022 yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana alokasi khusus non fisik.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan Rp76,9 miliar. Diantarannya dari hibah, sumbangan pihak ketiga atau sejenis.

Belanja operasional diperkirakan Rp4,9 triliun lebih diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan belanja subsidi. Belanja hibah Rp850 miliar lebih, belanja modal Rp855,4 miliar, belanja tidak terduga Rp55 miliar dan belanja transfer Rp962,7 miliar lebih. (cok)