Wakil Rakyat

Padang Panjang, PilarbangsaNews

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan Kota seluruh Sumatera Barat diserukan agar mendorong masyarakat berproduksi dan stimulus percepatan produksi serta hadir saat produksi melimpah.

“Pemerintah jangan hanya menyerukan melawan Covid-19 saja kepada masyarakat tapi juga melawan dampak ekonominya. Oleh karena itu pemulihan ekonomi juga menjadi perhatian penting dalam tatanan normal baru,” ujar Arkadius Dt selaku Ketua Komisi II DPRD Sumbar saat memberikan sambutannya pada masa reses persidangan kedua 2020 di Kota Padang Panjang, Jumat (3/7/2020).

Anggota DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano dari Fraksi Demokrat ini mengatakan Pemprov dan Pemerintah Kabupaten dan kota seluruh Sumbar mesti merespon Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

“Program PEN bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19, nah Pemprov Sumbar dalam hal ini Gubernur, mesti membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat,” ujarnya, Jumat (3/7).

Terkait Pergub 37 tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Dari Virus Vorona secara masif, Arkadius mengharapkan Gubernur dan Bupati/ Walikota agar melaksanakan sosialisasi agar masyarakat selalu waspada dengan virus corona dengan melaksanakan protokol kesehatan antara lain Pola hidup bersih, menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan dan jika sakit segera berobat.

“Penangangan Covid-19 terkendali tentu berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat dan daerah,” katanya.

Sementara itu menyoal pembangunan ekonomi Kota Padang Panjang pasca Pandemi mengharapkan kepada Walikota Padang Panjang memberikan dukungan kepada dunia usaha untuk adanya recovery ekonomi di kota yang dipimpin H. Fadly Amran, BBA.

Turut hadir dalam masa reses itu selain Walikota Kota Padang Panjang, juga hadir DPRD Kota Padang Panjang, Kepala Dinas TPHP, Dinas Peternakan dan Keswan, Dinas Kan Laut, Dinas Pangan, Dinas Perindag Prov. Sumbar, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perindag Kota Padang Panjang, KTNA dan Ketua Kelompok Tani se Kota Padang Panjang yang fokus tentang Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Dari Corona , Recovery Economy, Pendidikan dan Pembangunan Daerah serta Pemberdayaan Masyarakat. (Agus/Rel)

Jakarta, PilarbangsaNews

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni mendesak Pemerintah Pusat agar memperhatikan tali asih dan gaji bagi para petugas sosial.

Para petugas sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), merupakan garda terdepan dalam pendataan sosial masyarakat di Indonesia, yang tentu saja harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Lisda mengemukakan itu saat rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial, Juliari P Batubara, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dan Menteri PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).

Lisda mengatakan, para petugas sosial itu bertugas mendata dan mendatangi keluarga miskin. Bagaimana kalau kondisi mereka saja juga memprihatinkan. Bahkan ada yang hanya digaji Rp300 ribu perbulan, tidak sebanding dengan tugas mereka di lapangan.

Anggota DPR dari dapil Sumatera Barat I tersebut, menambahkan, selain honor atau tali asih yang memprihatinkan, jumlah personel di lapangan juga sangat terbatas, sehingga membuat para petugas kewahalan. Akibatnya, kurangnya validasi data. Contohnya saja petugas TKSK.

Disebutkan, setiap kecamatan hanya ada satu petugas. Tentu saja sangat membuat kerepotan. Soalnya ada kecamatan yang memiliki 15 sampai 20 desa, bahkan lebih.

“Jadi saya mohon kepada pemerintah agar ini juga diperhatikan. Karena data yang mereka kumpulkan ini yang kita pakai untuk memberikan bantuan dan program dari pemerintah,” tutur Lisda yang juga Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, tersebut.

Menurut Lisda, dibutuhkan juga peningkatan sumber daya manusia (SDM), terutama bagi para petugas agar dapat memberikan data yang akurat dengan indikator yang semestinya.

“Ini kan datanya kita yang pakai. Jadi perlu juga adanya pelatihan ataupun peningkatan sumber daya manusia bagi para petugas kita yang langsung turun ke lapangan, sehingga data tersebut menjadi lebih baik sesuai dengan indikator,” tegasnya. (rel/agus)

Padang, PilarbangsaNews

Banyak kepala daerah bangga dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena BPK dalam pemeriksaan sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Kruangan Negara (SPKN) BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Daerah terhadap peraturan perundang-perundangan, kecurangan serta ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemetiksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan peraturan, oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Bisa dilihat dari salah satu permasalahan keuangan dan asset pemerintahan provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), dimana sampai saat ini masih banyak asset yang dimiliki tidak jelas, seperti Air Pacah, seputaran GOR H. Agus Salim, PIP dan beberapa tempat lainnya, sehingga WTP tersebut perlu dipertanyakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretaris komisi 1 DPRD Sumbar mengatakan, WTP bukan berarti tidak adanya penyimpangan terhadap penyelenggara, karena penilaian yang dilakukan melalui sampel, tidak kesemua OPD, dikarenakan keterbatasan waktu.

“Kalau saja BPK melakukan pemeriksaan faktual, secara menyeluruh tentu jelas akan ketahuan bahwa aset milik Pemprov Sumbar banyak yang tidak terdata dan kepemilikannya bermasalah,” ulas Nurnas, Kamis (2/7/2020).

Ditegaskannya, hasil WTP merupakan laporan atas penyajian, hal ini menjadi eporia semata, namun realnya tidak demikian, karena laporan itu tidak dilakukan menyeluruh. Bisa jadi yang diatas kertas agak bertentangan dengan faktanya.

“Apakah WTP sudah dapat dipastikan tidak akan ada penyimpangan, jawabnya belum tentu, karena yang diperiksa BPK hanya administrasi dan faktual yang diambil saja bukan faktual atas keseluruhan dan pembuat laporan ditunjuk ahli yang bisa melakukannya sehingga data yang perlu dimasukkan, dan data yang sebenarnya ada tapi akan menjadi sandungan dibuang,” papar Nurnas lagi.

Nurnas menambahkan, itu baru asset yang sudah bertahun tidak bisa diselesaikan Gubernur, belum lagi terjadinya kelalaian dalam membangun Man Stadium untuk MTQ Nasional 2020, dimana pelaksanaan pembangunan dilakukan adendum sampai 3 kali, dan gedungnya masih belum selesai, serta jalan utama menuju lokasi bermasalah dengan masyarakat.

“Masyarakat harus tahu, WTP yang diraih bukan berarti bisa membebaskan penyelenggara dari pemeriksaan lain, jika dirasa ada kejanggalan, masyarakat boleh melapor pada perangkat hukum, sehingga akan jelas adanya kamuflase dalam membuat laporan,” tukuk Nurnas. (rel fwp)

Payakumbuh, PilarbangsaNews

Ketua DPRD Sumbar, Supardi, sudah berencana menjadikan kampung halamannya, Luak Limopuluah sebagai pilot project pertanian di Sumatera Barat. Niat politisi Gerindra tersebut disampaikan di hadapan penyuluh pertanian di Kota Payakumbuh pada Senin (29/6) lalu.

“Saya sudah berencana bagaimana Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota sebagai pilot project nya pertanian Sumatera Barat. Ini untuk memajukan pertanian di Luak Limopuluah,” ucap Supardi didepan Sekretaris Dinas Pertanian Sumbar dan Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh.

Tekad dari anggota DPRD Sumbar dua periode tersebut untuk menjadikan Luak Limopuluah sebagai pijot projeck yaitu dampak dari luasnya areal pertanian yang ada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota. Tak hanya itu saja, suburnya tanah serta prilaku masyarakat yang mayoritas bertani diyakini mampu menjadikan Luak Limopuluah sebagai contoh pertanian di Sumbar.

“Kemudian, melalui regulasi yang pas sehingga pilot project pertanian di Luak Limopuluah bisa terwujud,” ucapnya. Ada sejumlah komodisi yang cocok dikembangkan di Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota. Diantaranya padi, cabe, jagung dan bawang.

Pilot project pertanian yang tengah digagas Ketua DPRD Sumbar itu, meliputi dari kondisi lahan, cara pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pupuk, pengelolaan tanaman pertanian, panen, pemasaran hingga regulasi terkait pertanian.

“Ini yang sedang kita dorong di DPRD Sumbar, bagaimana agar Payakumbuh dan Limapuluh Kota menjadi pilot projectnya pertanian Sumbar,” katanya.

Untuk padi sendiri, Luak Limopuluh memiliki hamparan yang sangat luas dan berada di topografi kawasan rendah hingga kawasan tinggi dipergunungan. Kemudian, untuk jagung, Luak Limopuluah memiliki lahan tidur yang sangat luas dan bisa disulap untuk ladang jagung.

Selain itu, keberadaan perguruan tinggi khusus pertanian, yakni Politeknik Pertanian Tanjung Pati di Kabupaten Limapuluh Kota , nantinya diyakini mampu mendukung wacana Luak Limopuluah sebagai pijot project pertanian Sumbar.

“Mudah-mudahan, apa yang kita gagas ini, bisa terwujud. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan hasil pertanian demi kesejahteraan petani,” terang Supardi. (wba).

Padang, PilarbangsaNews

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu mendapat sokongan dalam menghadapi masa krisis pandemi Covid-19. Dukungan ini diperlukan karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional mencapai 75 persen.

Sekretaris Komisi 1 DPRD, Sumbar HM. Nurnas, mengatakan, sejauh ini UMKM memiliki peran sentral dalam perputaran roda ekonomi di daerah kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

Dalam masa reses sidang kedua, Rabu (1/7/2020) HM Nurnas mengunjungi Nagari Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman langsung berdialog dengan masyarakat pelaku UMKM, seperti kelompok nelayan, pedagang, usaha kerajinan masyarakat daerah sekitar untuk menampung aspirasi dari masyarakat.

Dalam pertemuan dengan pelaku usaha mikro tersebut dapat dirasakan, betapa tangguhnya mereka untuk bertahan dalam kondisi pandemi saat ini.

Nurnas juga mengatakan, UMKM sudah beberapa kali diuji dengan kondisi yang sangat rumit, seperti pada masa 1998 dan saat ini, namun tetap juga bertahan, meskipun memang agak terseok namun tidak kolap.

“Kita lihat saat ini, betapa tangguhnya UMKM, meskipun diuji dengan kondisi pandemi tetap juga bertahan, ini harus menjadi perhatian khusus agar mereka bisa dibantu permodalan, sehingga roda ekonomi masyarakat tetap berputar dan kembali stabil, meskipun tidak bisa sesempurna sebelumnya,” tutur Nurnas.

Ditambahkannya, untuk memberikan bantuan permodalan, diharapkan pihak pemerintah tidak memberikan persyaratan yang begitu rumit kepada pelaku usaha kecil dan menengah, agar usaha mereka tetap lancar.

“Kalau kita semua sejalan untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah, maka mari kita sepakati agar jangan ada prosedur yang sulit bagi pelaku usaha untuk memberikan pinjaman modal, sehingga perputaran ekonomi pada kalangan masyarakat tetap berjalan optimal,” tegas Nurnas.

Pernyataan Nurnas tersebut langsung disambut sumringah Rismanto warga Kecamatan Batang Anai, salah satu pedagang makanan dan minuman, yang merupakan pelaku usaha kecil.

Rismanto mengatakan, selama ini ia dan teman-teman pelaku usaha kecil dihadapkan pada prosedur berbeli-belit dan jika ada bantuan bunga pengembalian dirasa cukup tinggi, sehingga mereka merasa pemerintah kurang memperhatikan.

“Kami sangat mendukung ide pak Nurnas, dimana selama ini kami memang terkendala dengan permodalan dan berbagai prosedur,” ungkap Rismanto.

Ia juga mengatakan, kunjungan HM. Nurnas di warung mereka merupakan kejutan, karena sangat jarang pejabat apa lagi wakil rakyat yang mau duduk dan berkunjung ke warung-warung kecil, seperti kedai miliknya.

“Kami semua berharap, semoga pak Nurnas tetap bisa berjuang untuk kita-kita yang ada disini khususnya, dan pelaku UMKM lainnya,” tambah nya lagi.

Merespon keinginan masyarakat tersebut HM. Nurnas mengatakan, siap untuk membawanya pada pembahasan di DPRD Sumbar nantinya. (fwp-sb/gk)

Lampung, PilarbangsaNews

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung H. Tony Eka Candra (TEC) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan di Desa Palas Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (28/6/2020).

Hadir sejumlah stakeholder, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan Kecamatan Palas dengan tetap menerapkan standar Protokol Kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh dengan thermo gun, menggunakan masker dan cuci tangan sebelum masuk ke lokasi acara.

Dalam kegiatan Sosialisasi Perda Provinsi Lampung tersebut, H. Tony Eka Candra mengatakan, Pembangunan Daerah mencakup semua dimensi aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu, di bawah kepememimpinan Gubernur Lampung Ir.H.Arinal Djunaidi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung gencar melakukan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Dihadapan masyarakat Palas, TEC juga mengatakan, Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam mewujudkan, meningkatkan keuletan dan ketangguhan keluarga.

Sementara pemateri lainnya yakni Drs. Rusfian Effendi, M.IP dalam paparannya mengatakan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga berketahanan dan menjalankan 8 fungsi keluarga, yaitu menerapkan fungsi agama, fungsi budaya dan fungsi sosio-ekonomi. Selain itu, mereka juga menjalankan fungsi cinta kasih, fungsi keamanan, fungsi reproduksi, serta keluarga yang senantiasa menjalankan fungsi-fungsi lingkungan yang sehat tanpa narkoba.

Terakhir, di sela Kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2018, TEC yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung ini memberikan bingkisan paket sembako dari Ketua IIPG (Ikatan Istri Partai Golkar) Provinsi Lampung, Ibu Hj. Riana Sari Arinal, SH, yang diberikan langsung secara simbolis oleh TEC kepada perwakilan masyarakat setempat dalam rangka membantu Pemerintah melawan Covid-19. (Rel/Salut)

Padang, PilarbangsaNews

Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni berjanji secepatnya merealisasikan aspirasi anak yang disampaikan kepada wakil rakyat, yaitu mengawal kebijakan pemerintah yang menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak, juga aspirasi anak berkebutuhan khusus, anak pejuang kanker, akses internet, dan sekolah ramah anak.

“Metode partisipasi anak dari pelbagai issu anak yang dijadikan bahan kebijakan, untuk segera ditindaklanjuti bagi pemerintah,” kata Lisda Hendrajoni, politisi Partai Nasdem ini.

Demikian disampaikan Hj. Lisda Hendrajoni dalam Diskusi Online yang diselenggarakan
Yayasan Ruang Anak Dunia sehubungan peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2020 dengan tema “Mendengar Suara Anak Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru”.

Sebagai keynote speaker yaitu Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit. Nara sumber adalah Anggota DPR RI Hj. Lisda Hendrajoni, Anggota DPRD Sumbar Maigus Nasir, Bappeda Sumbar, Dinas P3A Sumbar dan Ruandu Foundation.

Dalam Dialog Online ini organisasi dan komunitas yang menyampaikan suara anak kepada nara sumber yaitu Gerakan Muda Kota Padang, TBM Tanah Ombak, TBM Darul Izzah, TBM Anugerah, Rumah Anak Shaleh, Komunitas Cahaya Padang, SLB 2 Padang, YPAC Sumbar, SLB Autisma, LPKA Tanjung Pati, dan 20 Forum Anak se Sumatera Barat.

Setiap komunitas dan organisasi anak menyampaikan suaranya dengan santun dan penuh haru dengan harapan para pengambil kebijakan mampu memenuhi dan melindungi hak anak di Sumatera Barat

Beberapa suara anak yang disampaikan yaitu akses pendidikan, stunting, pelarangan iklan promosi sponsor rokok, perkawinan usia anak, literasi digital, perlindungan bagi anak pejuang kanker, akses bagi anak berkebutuhan khusus, tindakan non deskriminasi bagi anak berhadapan dengan hukum, alat permainan edukatif bagi TBM dan akses kesehatan di daerah 3T.

Ketua Ruandu Foundation menegaskan, peranan legislatif dan eksekutif dalam hal pemenuhan dan perlindungan anak selama ini masih bicara pada tatanan mikro yang dikaitkan apabila terjadi kasus anak. Kedepan kita semua harus memandang konsep makro untuk memahami situasi yang terjadi dengan permasalahan anak selama ini.

Diskusi Online ini membuka mata dan pendengaran kita bahwa di saat anak diberikan ruang untuk berpartisipasi maka apa yang selama ini tidak pernah terpikirkan oleh kita orang dewasa ternyata ide dan suara itu dimunculkan oleh anak yang sesungguhnya mengalami dan mengetahui keadaan yang mereka butuhkan. (rel)

Pariaman, PilarbangsaNews

Sekretaris Komisi I, yang juga sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sumbar, HM. Nurnas memanfaatkan reses masa sidang ke-dua dengan memberikan pembelajaran politik pada konstituennya di Padang Pariaman dan Kota Pariaman.

Dalam pertemuan dengan anak nagari Katapiang, Kec. Batang Anai, Padang Pariaman, HM. Nurnas meminta agar jangan salah dalam memilih pemimpin Sumbar ke depan dan memilih Bupati pada Pilkada 2020 mendatang.

Ia juga mengatakan, jika salah memilih pemimpin maka negri ini tidak akan berkembang dan tetap berjalan di tempat, sehingga perekonomian masyarakat juga tidak akan maju.

Nurnas berpendapat, selama ini kepala daerah baru fokus pada PAD yang bersumber dari pajak kenderaan, padahal banyak peluang untuk bisa menambah PAD diluar pajak kenderaan.

“Pemerintah harus membuat tim terpadu untuk meningkatkan PAD, sehingga tidak hanya terfokus pada pajak kenderaan, seiring dengan hal tersebut usaha perekonomian masyarakat juga akan berkembang, secara otomatis taraf hidup masyarakat akan meningkat,” ulas Nurnas.

Ditambahkannya, tim terpadu bisa melibatkan berbagai OPD, sehingga tidak ada lagi kendala di lapangan, dimana pendapatan daerah tersebut akan berguna untuk pembangunan daerah.

“Lihat visi dan misi calon kepala daerah yang akan dipilih, jangan terpedaya dengan bujuk rayu, apa lagi janji-janji palsu, dengan iming-iming memberikan uang, itu sangat bahaya dan saat ini sudah dapat dirasakan, kedepan jangan terulang lagi,” tegas Nurnas, Selasa (30/6/2020).

Dalam masa reses sidang kedua tersebut, Nurnas juga menampung aspirasi masyarakat, khususnya dalam sektor peningkatan perekonomian mereka, seperti nelayan dan pelaku UMKM.

Nurnas juga bangga terhadap masyarakat Padang Pariaman, khususnya Nagari Ketaping yang tidak mengeluh karena imbas Covid-19, karena guliran perekonomian dari usaha mereka masih bisa berjalan, meskipun tidak sama dengan sebelum pandemi melanda.

“Saya bangga dengan saudara-saudara saya semua, karena tidak mengeluh dengan kondisi yang ada, padahal daerah lain selalu mengeluh dengan kondisi saat ini,” ucap Nurnas lagi.

Dalam melaksanakan reses sidang kedua, selain melakukan pertemuan formal dengan unsur pemerintah nagari, jorong dan perangkat lain, Nurnas juga mengunjungi warung-warung kecil atau pelaku UMKM, untuk berdialog pada pedagang dan pengunjung, sehingga bisa menerima masukan untuk diperjuangkan di provinsi.

Ketika akan meninggalkan lokasi, Nurnas menegaskan agar masyarakat jangan ragu untuk melaporkan ketimpangan yang terjadi, khususnya dalam memantau bantuan langsung tunai (BLT) pasca PSBB.

“Tolong monitor terus perkembangan daerah kita, jika ada ketimpangan segera laporkan, khususnya penyerahan BLT bagi masyarakat yang terdampak Covid-19,” tukuk Nurnas. (rel/gk)

Padang, PilarbangsaNews

Memanfaatkan Masa Istirahat Sidang Kedua Tahun 2020, Hidayat Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat, jemput aspirasi langsung ke masyarakat melalui kegiatan reses yang dilaksanakan di Sekretariat Ikatan Wartawan Online, di kompleks GOR H. Agus Salim Padang, kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Senin (28/6/2020).

Hidayat yang merupakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatra Barat turun ke dapil menjemput aspirasi di dampingi staf, ingin mengetahui kondisi terkini menyangkut perekonomian masyarakat.

Kegiatan reses lansung dipandu sekretari IWO Sumbar, dan dihadiri puluhan wartawan serta kelompok masyarakat, sekitar pertemuan.

“Masa reses merupakan kewajiban bagi seluruh anggota DPRD, ini merupakan wadah bagi anggota dewan untuk menyerap, mendengar dan menghimpun aspirasi dari masyarakat kita, yang nanti akan di kaji secara kelembagaan,” ujar Hidayat.

Ditambahkan Hidayat, selain menyerap aspirasi, kegiatan ini juga menjalankan salah satu fungsi pengawasan , begitu banyak aspirasi yang kami tampung, salah satu nya terkait Bantuan Lansung Tunai (BLT) serta pola peningkatan perekonomian kota yang saat ini tengah terpuruk karena persoalan – persoalan lain terkait covid-19.

“Insya Allah untuk membantu ekonomi masyarakat yang lumpuh karena vandemi covid 19, kami di provinsi akan mencoba mencari solusinya, salah satunya memberikan pinjaman lunak kepada masyarakat melalui APBD dan kami akan coba membahasnya di APBD perubahan nanti serta yang lebih penting mencari bagaiman teknisnya,” ulas Hidayat.

Ditambahkannya, saat ini ia sedang memonitor PPDB, dimana masyarakat banyak mengeluh, karena sistem penerimaan sangat tidak efesien dan situs tidak juga terbuka.

“Saya tegaskan kembali, Pemprov jangan bermain-main dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan, dimana penerimaannya mellalui online, tapi programnya tidak juga lancar,” tegas Hidayat lagi.

Pernyataan Hidayat tersebut mendapat sambutan positif dari yang hadir, dan akan mendukung semua kegiatan positif dari kunjungan masa reses anggota DPRD tersebut.

Erwandi TH, sekretaris IWO Sumbar mengatakan, siap mendukung program positif Hidayat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Kita akan mendukung semua kegiatan pak Hidayat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya dalam memperjuangkan pendidikan dan perekonomian masyarakat,” tambah Erwandi.

Pernyataan tersebut juga dipertegas akademisi Ilham Adelino Azre, dimana aspirasi masyarakat memang amat perlu diperjuangkan, agar tidak terjadi gejolak sosial ditengah-tengah masyarakat.

Pertemuan yang berlangsung sangat harmonis dan hangat tersebut, berakhir ketika azan Ashar berkumandang. (rel)

Painan, PilarbangsaNews

Puluhan guru-guru Sekolah Luar Biasa (SLB) se-Kabupaten Pesisir Selatan, Jumat (12/6) lalu mendapatkan informasi dari anggota DPR-RI, Lisda Hendrajoni tentang tugas dan fungsi DPR-MPR RI. Sekaligus puluhan guru SLB tersebut menerima bantuan sembako yang berasal dari BNPB.

“Kehidupan menuntut kita semua untuk menjalani berbagai rintangan dan ujian yang silih berganti. Namun, rasa sabar dan pantang menyerah harus ditanamkan sedalam mungkin di dalam jiwa setiap manusia,” ujar anggota DPR-RI, Lisda Hendrajoni dalam kegiatan yangn dirangkai dengan sosialisasi Undang-undang itu.

Selasa (16/2) pagi via ponselnya Lisda Hendrajoni mengatakan melalui kegiatan tersebut di hadapan kepala sekolah dan guru SLB memaparkan peran legislator yang punya kedudukan sebagai lembaga negara harus mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Sehingga mereka disebut sebagai wakil rakyat.

Lisda mengatakan, dirinya selaku DPR-RI memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan presiden), memperhatikan DPD atau RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama.

Sementara menyoal tugas dan fungsi MPR-RI, dikatakanya, MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Tapi lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Ini setelah adanya amandemen UUD 1945. (agus/gk)