Dinas PUPR Pessel Sedang Cari Tahu Penyebab Kenapa Pondasi Bangunan Rumah Dangkal

BATANG KAPEH, PILARBANGSANEWS. COM,– Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pessel Sumatera Barat, Mukhridal mengaku belum mengetahui duduk persoalan adanya belasan warga di Nagari Koto Nan Tigo, Kecamatan Batang Kapeh, sampai beraksi dan minta proyek Pembangunan Perumahan Nelayan didesa mereka dihentikan.

“Ini saya sedang menuju lokasi melakukan peninjauan apakah benar seperti yang diberitakan media itu,” kata Mukhridal menjawab Pilarbangasanews.com lewat telepon salurannya Senin (23/7) pukul 14:25 WIB.

Sebagai Kepala Dinas yang mengurus bidang perumahan, Mukhridal mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi di lapangan

“Soalnya proyek itu didanai oleh APBN 2018, penujukan kontraktor langsung di dilakukan oleh Kementerian PUPR. Jadi siapa kontraktor yang mengerjakan proyek saya belum tahu, sebab proyek tersebut penunjukan melalui proses lelang yang panitianya langsung dari pusat,” Tambah Mukhridal.

Dalam hal ini Pemda Pessel, cq Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pessel Sumatera Barat, menerima bersih.

Namun karena ada persoalan di lapangan kita coba menelusurinya untuk mencari tahu kenapa ada warga yang melakukan aksi protes, bahkan meminta pihak perusahaan untuk menghentikan pengerjaan proyek tersebut.

“Bagaimana hasilnya nanti saya kasih tahu pak YY,” ujar Mukhridal singkat.

Sementara itu media Online tribunsumbar.com memberitakan, Belasan warga Kampung Sungai Pampan, Dusun Koto Baru, Nagari Koto Nan Tigo Ampek Koto Hilie , Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), ramai-ramai bereaksi.

Mereka mendatangi areal Proyek Perumahan Nelayan yang ada di daerahnya, Minggu (22/7/2019) siang, mereka minta proyek didanai APBN 2017 itu dihentikan, ada apa?.

Warga yang rata-rata berprofesi nelayan tadi, terlihat emosi, dan nyaris ribut dengan pekerja bangunan di lokasi. Terlihat mereka langsung mengecek kondisi perumahan yang dikerjakan. Beragam komentar pun keluar dari mulut warga.

Pasalnya, di sana terlihat jelas, beberapa titik bangunan yang dikerjakan asal jadi. Seperti pondasi yang dalamnya jauh berbeda dengan gambar bangunan di posko pengawas lapangan.

Tak hanya itu, ada juga ditemui kalau pondasi terlihat sangat dangkal, dan langsung dipasang batu.

“Rumah ini jelas tak layak dihuni, kalau dilihat dari pondasi terlalu dangkal, cuma 20 cm, padahal dalam gambar justru lebih dari itu,” ujar Jonnedy (53) warga berprofesi tukang di lokasi proyek tersebut.

Selain Jonnedy, para tukang dan buruh di lapangan juga mengakui kalau struktur pondasi lemah, dan rumah tak layak huni.

“Ya, pondasi seharusnya lebih dalam, kalau bisa pakai cucuk (bambu yang dibenamkan di pondasi),” kata para tukang dan buruh di sana.

Hal senada juga dikemukakan Jefri, bekas tukang di proyek tersebut.

“Kalau saya menilai, bangunan proyek rumah nelayan itu, memang jauh dari standart keamanan. Dan, kalau saya disuruh tinggal di sana, jujur saya tidak mau,” ucapnya.

Saat ditanyakan ke Pengawas Lapangan atau yang bertanggungjawab di proyek tersebut yang bernama Sitorus, dirinya menjawab kalau pekerjaan sudah sesuai arahan pimpinan perusahaan.

“Kita hanya dapat instruksi dari kantor, kita juga nggak bisa kerja sesuka kita, ya anak buah lah. Menyoal pondasi, memang kita naikkan, karena lokasi tanah rawa, kalau digali justru bisa roboh, karena bawahnya rawa,”ujarnya.

Alhasil, warga pun memaksa Pengawas Lapangan Proyek dari PT Naratek Jaya Abadi menghentikan pekerjaan Perumahan Nelayan dengan total.biaya Rp 4,9 Miliar itu, untuk sementara.

Tak sampai di sana, jalan masuk ke lokasi proyek pun dipasangi portal oleh warga setempat.

Ungkapan kekecewan atas pengerjaan proyek tersebut juga disampaikan Pemerintah Nagari setempat.

“Selaku Wali Nagari yang merupakan perwakilan warga, saya kecewa dengan adanya temuan lapangan hari ini , bersama para warga pula lagi. Saya juga sudah melaporkan kondisi pembangunan proyek perumahan nelayan ini ke pak camat setempat, dan Dinas Tarkim kabupaten Pessel. Harapan kami masyarakat, pihak terkait bisa turun ke lapangan,” kata Yusrizal, Wali Nagari Koto Nan Tigo Ampek Koto Hilie, bersama para warga yang marah di lokasi.

Rumah nelayan tadi, terang dia , sedianya akan ditempati oleh 70 KK nelayan setempat.

“Ini masalahnya, melihat kondisi pisik bangunan tadi, jangankan senang akan dapat rumah, justru jadi cemas dan takut,” ujar Yusrizal.(YY/Tribun Sumbar)