Ubah Laku

Pemprov Sumbar Targetkan 250 Ribu Siswa SMA/SMK Divaksin Covid-19

Padang, PilarbangsaNews

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengupayakan peningkatan capaian vaksinasi Covid-19, salah satunya bersinergi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan pihak swasta.

“Kita berkolaborasi dengan TNI/Polri BUMN dan swasta yang ada di Sumatera Barat untuk meningkatkan capaian vaksinasi, agar kekebalan komunal bisa segera tercapai,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi saat meninjau vaksinasi di SMA 10 Padang, Kamis (23/09).

Menurutnya, masing-masing instansi dan lembaga memiliki sasaran yang berbeda sehingga dengan kolaborasi dan kerjasama maka capaian vaksinasi bisa terus ditingkatkan.

Menurut Mahyeldi, Pemprov Sumbar saat ini sedang melaksanakan program Gebyar Vaksin untuk pelajar dengan jumlah sasaran sekitar 250.000 siswa SMA dan SMK di provinsi ini.

Pemerintah kabupaten dan kota juga menyediakan vaksin dan vaksinasinator di beberapa Puskesmas untuk memberikan layanan vaksinasi bagi masyarakat setiap hari secara gratis.

TNI Polri juga bergerak door to door memberikan vaksinasi kepada masyarakat, sehingga jangkauannya juga menjadi lebih luas.

Demikian juga baik umum dan pihak swasta yang aktif untuk menyelenggarakan vaksinasi bagi pegawai, keluarga pegawai dan masyarakat sekitar. “Dengan bersama-sama kita berharap capaian vaksinasi di Sumbar bisa terus meningkat,” kata Gubernur Mahyeldi.

Sementara itu terhadap siswa yang diberikan vaksinasi, Mahyeldi berpesan agar tetap menjalankan Protokol Kesehatan sebagai tindakan antisipasi dalam meminimalkan penyebaran Covid-19. Juga diingatkan untuk meningkatkan imun dan iman supaya bisa terhindar dari paparan virus yang berbahaya tersebut.

Ikut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Sumbar diwakili oleh Kompol Cania, SH., Kadis Pendidikan Sumbar Adib Alfikri, Kadis Kesehatan Arry Yuswandi, Kepala SMAN 10 Padang Parendangan, Ketua Komite SMAN 10 Padang Yul Akhyari Sastra, dan majelis guru SMAN 10 Padang. (Gian)

Ekonomi

Gubernur Sumbar Minta TPID Perkuat Sinergi Untuk Mengendalikan Inflasi

Padang, PilarbangsaNews

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi daerah dengan msngandalkan sektor pertanian.

“Jangan inflasi yang mengendalikan kita. Artinya kebijakan dan langkah harus kita lakukan secara bertahap dan pasti salah satunya dengan mengetahui angka Inflasi di tahun tahun 2021,” sebut Gubernur saat membuka acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat. Strategi dan inovasi pengendalian inflasi serta penguatan sinergi dan koordinasidi Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumbar, Kamis (23/9/2021).

Ia menyebut Inflasi sering terjadi pasang surut dan naik. Inflasi di Sumatera Barat pada bulan Agustus 2021 Sumatera Barat tercatat mengalami deflasi sebesar -0,13% (mtm). Secara tahunan, inflasi Sumatera Barat pada Agustus 2021 adalah sebesar 1,59% (yoy), dan inflasi Sumatera Barat tercatat def asi -0,15% (ytd).

Rendahnya angka inflasi Sumbar disebabkan masih belum pulihnya permintaan masyarakat pandemi COVID-19 dan melimpahnya pasokan beberapa komoditas pangan karenamasuknya masa panen (seperti cabe merah dan bawang merah).

Ia menjelaskan, pada triwulan II 2021, perekonomian Sumbar tercatat tumbuh 5,76% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh pada level -0,15% (yoy). Perbaikan ekonomi terjadi pada hampir semua komponen PDRB baik dari sisi pengeluaran maupun dari sisi lapangan usaha (LU).

“Perbaikan ini terjadi peningkatan kinerja ekspor terutama ditopang oleh peningkatan permintaan dari negara mitra dagang utama, khususnya India dan Amerika Serikat seiring dengan harga CPO dan karet yang meningkat,” terangnya.

Lanjut ia mengatakan, hasil penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2021 (25/8), dimana pada Rakornas dimaksud TPID Kabupaten Tanah Datar berhasil menjadi TPID Berprestasi kategori Kabupaten/Kota Non-IHK di Kawasan Sumatera, sementara itu TPID Sumbar berhasil menjadi Nominasi 1 TPID Terbaik di Kawasan Sumatera.

Padahal Tahun sebelumnya TPID Prov. Sumbar berhasil meraih TPID Terbaik di Kawasan Sumatera namun tahun ini TPID Provinsi Terbaik di Kawasan Sumatera diraih TPID Prov. Sumatera Utara.

“Untuk itu kita perlu menyusun kembali Roadmap TPID Sumbar untuk tahun 2022- 2024 untuk menentukan strategi fokus dan inovasi dalam mengendalikan tingkat inflasi di Sumbar,” ungkapnya.

Selain itu, Gubernur menjelaskan bahwa kebijakan dan langkah yang dilakukan TPID Sumbar dalam menekan angka Inflasi dengan menjalankan beberapa strategi dan inovasi dalam pengendalian inflasi tahun 2021 dan 2022, yang dapat dipastikan yaitu, Pengembangan Toko Tani Indonesia Center Prov. Sumbar yakni dalam hal digitalisasi.

Kemudian pengembangan sistem informasi harga, pasokan dan data inflasi yang terintegrasi sehingga membantu dalam pengendalian inflasi sebagai peringatan dini dan mengurangi asimetris harga pangan di masyarakat (sehingga mengurangi permainan harga oleh pedagang).

“Kita juga perlu hilirisasi komoditas pangan untuk menjaga harga pangan dan memberikan tambah yang lebih kepada petani,” tukasnya.

Dan pemanfaatan teknologi dalam proses produksi (digital farming/smart farming), dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas pangan.

Sebelumnya Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Wahyu Purnama melaporkan, Pertemuan High Level Meeting TPID se-Kalteng kali ini diselenggarakan secara hybrid, kombinasi secara daring atau online melalui konferensi video.

Wahyu Purnama berharap kegiatan HLM TPID Sumbar ini bisa menjadi sarana untuk menentukan langkah-langkah antisipasi tersebut.

“Kita berharap diskusi (HLM TPID) atau informasi ini akan memberikan informasi berkenaan dengan kebijakan langkah – langkah ke depan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, ia mengusulkan beberapa hal yang dapat diusulkan yaitu,

  • Peningkatan produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan serta mendorong hilirisasinya.
  • Pengembangan sektor industri pengolahan termasuk pengembangan kawasan industri dan sarana pendukung industri lainnya.
  • Mendorong pengembangan pariwisata Sumbar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru (termasuk pengembangan pariwisata halal).
  • Pengembangan ekonomi syariah melalui pengembangan wakaf produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
  • Pengembangan dan digitalisasi sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
  • Meningkatkan iklim investasi dan percepatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sumbar.

“Semoga dalam kegiatan ini bisa mewujudkan sinergi dan komitmen bersama dalam rangka menjaga tingkat inflasi, sebagai salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan, dan berkeadilan. Sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumbar semakin Madani,” ungkapnya. (BAP)

Olahraga

Jelang PON XX, Pangdam XVII/Cenderawasih Pimpin Rapat Kesiapan

Jayapura, PilarbangsaNews

Bertempat di Ruang Bina Yudha, Makodam XVII/Cenderawasih, Jayapura, Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A memimpin rapat kesiapan yang dilaksanakan secara tatap muka dan virtual dalam rangka mendukung kesuksesan PON XX Tahun 2021 di Provinsi Papua yang beberapa hari lagi akan dibuka. Kamis (23/9/2021).

Selain diikuti oleh pejabat Kodam XVII/Cenderawasih yang berada di wilayah Jayapura, rapat tersebut juga diikuti oleh Danrem 173/PVB Biak dan Danrem 174/ATW Merauke yang dilaksanakan secara Video Conference.

Saat membuka rapat, Pangdam XVII/Cenderawasih menyampaikan bahwa Kodam XVII/Cenderawasih mempunyai peran yang signifikan dalam mendukung kesuksesan PON XX di Provinsi Papua.

“Dalam penyelenggaraan PON XX, kita harus benar-benar mendukung secara komprehensif dan utuh agar mulai dari acara pembukaan sampai dengan penutupan dapat berjalan dengan lancar, aman dan sukses,” ucap Pangdam XVII/Cenderawasih.

Selanjutnya Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono M.A menambahkan bahwa dalam mendukung kesuksesan PON XX ini, Kodam XVII/Cenderawasih mendapat beberapa tugas penting diantaranya pengamanan PON, pengamanan VVIP, kesehatan, akomodasi, transportasi serta kirab api PON.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih bahwa kesuksesan PON XX tidak datang secara tiba tiba, tetapi memerlukan perencanaan dan persiapan yang benar-benar matang. “Dengan adanya perencanaan yang baik dan matang maka kegiatan tersebut diharapkan akan dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses, karena perencanaan yang baik sudah 50% dari keberhasilan,” jelasnya.

Selain itu, terkait dengan vaksinasi yang dilaksanakan di Provinsi Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih menyampaikan agar tetap dilaksanakan secara terus menerus sampai dengan cakupan penerima vaksin mencapai 70% di akhir bulan September dan Pangdam juga menegaskan agar vaksinasi terus dilakukan walaupun PON XX sudah selesai dilaksanakan.

Di akhir rapat, Pangdam XVII/Cenderawasih berharap agar semua pejabat Kodam XVII Cenderawasih untuk saling bahu membahu, berkerjasama, fokus, dan berkomunikasi serta berkoordinasi secara terus menerus untuk kesuksesan penyelenggaraan PON XX di Provinsi Papua. Demikian disampaikan oleh Pendam XVII/Cenderawasih. (Din)

Organisasi

Dua ASITA, Arlan; ASITA Kami Bergerak di Bidang Pariwisata, Bukan Sosial

Padang, PilarbangsaNews

Pasca terbitnya Surat Keputusan (SK) DPP Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA), maka Arlan Dikusnata dimandatkan untuk segera melakukan sosialisasi dan konsolidasi organisasi guna menata kembali keanggotaan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata di Sumbar, serta membentuk kepengurusan DPD ASITA Sumbar.

Didampingi oleh sejumlah pengurus yang dimandatkan DPP ASITA, Shaikul Ikhwan, SH pemilik PT Daffa Tjipta Holiday (Sekretaris), Hendrayati pemilik PT. Andalas Citra Abadi (bendahara) dan anggota lainnya, Arlan yang merupakan pemilik PT. Mitra Tour, kepada wartawan, Kamis (23/9/2021) di Sekretariat DPD ASITA Sumbar Jln. S. Parman No. 208 J Ulak Karang Padang, membantah adanya dualisme organisasi ASITA di Sumbar.

DPD ASITA yang diketuai Arlan Dikusnata ini merupakan satu-satunya ASITA di Sumbar dengan Ketua Umum di pusat Artha Hanif, dimana AD/ART nya disahkan oleh Menkum HAM No. 153 Tahun 2021, tanggal 8 Juli 2021 yang bergerak di bidang pariwisata.

“Jadi, keanggotaan ASITA yang kini Ketua Umum DPP Bapak Artha Hanif, merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kepariwisataan. Inilah organisasi yang tepat dan satu-satunya buat perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata di Indonesia, khususnya di Sumbar,” ungkap Arlan.

Karena itu, lanjut Arlan, sebagai penerima mandat Nomor 01/SM/DPP/ASITA/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021, maka pihaknya telah mencoba menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak, khususnya para anggota DPD ASITA Sumbar baik secara organisasi maupun pribadinya. Tujuannya, untuk menyiapkan kepengurusan yang solid demi bangkitnya kembali dunia pariwisata di Sumbar yang sangat terpuruk diterpa pandemi Covid-19.

“Kita berharap, pemilik perusahaan kepariwisataan di Sumbar yang jumlahnya mencapai 244 perusahaan pariwisata, kembali bersatu dan bergabung di DPD ASITA untuk membangun dan membangkitkan kembali gairah dunia pariwisata di Sumbar. Kita sebagai pengurus DPD ASITA yang dimandatkan DPD, juga telah mengirimkan surat dan bersilaturahmi dengan jajaran pemerintah daerah, termasuk ke Gubernur Sumbar terkait keberadaan DPD ASITA Sumbar, karena inilah satu satunya organisasi yang menjadi rumah bersama perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata,” tegas Arlan.

Terkait adanya kepengurusan ASITA di Sumbar yang dipimpin oleh Darmawi, dengan Ketua Umum Nunung Rusmiati (NR), dijelaskan Shaikul Ikhwan bahwa itu adalah organisasi yang berbeda. ASITA yang dipimpin oleh NR adalah ASITA yang sesuai aktanya yang disahkan oleh Menkum HAM pada Oktober 2020, yang merupakan Perubahan dari Akta No. 30 Tahun 2016, jelas-jelas dinyatakan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, rumah singgah dan panti jompo.
“Jadi ASITA NR tidak ada kaitannya dengan ASITA yang dipimpin oleh Artha Hanif. Akta ASITA Arha Hanif jelas-jelas menyatakan bergerak di bidang kepariwisataan,” ujar Shaikul.

DPP ASITA kepemimpinan Artha Hanif, saat ini tengah melakukan upaya hukum untuk mengembalikan logo ASITA yang kini masih digunakan oleh ASITA yang diketuai NR. (cok)

Ayo Vaksinasi

TNI AL Lanal TBA Terpadu dengan Polresta Tanjungbalai Suntikan 2.000 Vaksin

Sumut, PilarbangsaNews

Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan (Lanal TBA) bekerja sama dengan Polres Kota Tanjungbalai, Pemko Tanjungbalai dan Pelindo Teluk Nibung menggelar Serbuan Vaksinasi Maritim untuk membangun imunitas masyarakat Kota Tanjungnalai di Terminal Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjungbalai, Kamis (23/9/2021).

Kamandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Asahan Letkol Laut (P) Robinson Hendrik Etwiory, S.E., menyampaikan, Lanal secara terpadu bersama Polresta Tanjungbalai menyiapkan 2.000 dosis vaksin hari ini. “Kegiatan ini merupakan perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut agar unsur-unsur TNI AL dapat secara terpadu melaksanakan serbuan vaksinasi maritim di wilayah kerjanya termasuk Kota Tanjungbalai,” ujarnya.

“Tim Vaksinasi gabungan dari Lanal TBA, Polresta Tanjungbalai dan Puskesmas Teluk Nibung, Puji Tuhan antusiasme masyarakat sangat baik, terbukti sampai siang ini sudah hampir seribu orang yang divaksin,” tegas Danlanal TBA. (Mad)

Seni & Budaya

Mahyeldi-Harnely Akan Tampil di Konser “Tribute to Elly Kasim”

Padang, PilarbangsaNews

Empat puluh hari setelah penyanyi legendaris Elly Kasim berpulang, Talenta Indonesia Foundation pimpinan Sastri Bakry menggelar konser apresiasi “Tribute to Elly Kasim” pada 2 Oktober 2021 di Kryad Hotel, Kota Padang.

Konser itu akan makin istimewa karena Gubernur Sumbar Mahyeldi bersama istrinya Harnely Bahar akan tampil melantunkan suaranya. Belum diperoleh info judul lagu apa yang akan dibawakan oleh pemimpin Sumbar itu.

“Umi Harnely yang memberitahu lewat pesan WhatsApp bahwa Buya akan melantunkan salah satu dari lagu Elly Kasim,” kata Sastri Bakry yang mengaku surprise atas kabar dari Umi Harnely itu.

Bagi Gubernur Mahyeldi, sosok Elly Kasim sangat berjasa kepada Ranah Minang karena telah menjadi duta negeri ini sepanjang hidupnya. “Elly Kasim pantas mendapat penghormatan dan penghargaan. Pemprov Sumbar juga akan memberikan penghargaan secara resmi kepada keluarga almarhumah atas jasa-jasa beliau yang diserahkan pada HUT Provinsi Sumbar tanggal 1 Oktober,” jelas Mahyeldi.

Tribute to Elly Kasim

Selain itu konser “Tribute to Elly Kasim” juga akan dimeriahkan artis nasional dan artis senior Ranah Minang. Beberapa nama yang sudah memastikan tampil adalah Ernie Djohan, An Roys, Sastri Bakry, Gilang dan Mike Talenta, Medya Haustin dan artis lainnya.

Konser ini akan makin apik karena musisi Muda, Ioqo Alhamra lulusan cumlaude ISI Padang Panjang akan mengaransir semua lagu-lagu Elly Kasim yang ditampilkan malam itu.

Menurut Sastri Bakry, konser “Tribute to Elly Kasim” dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, termasuk membatasi tamu yang hadir langsung di ruang konser. Sebagai pengobat kerinduan masyarakat, konser ini juga bisa disaksikan melalui kanal YouTube dan Facebook.

Elly Kasim adalah penyanyi Minang yang berjasa dan sangat melegenda, tidak hanya di tingkat nasional tetapi disantero Asean. Banyak lagu-lagu Minang dari Elly Kasim dinyanyikan oleh penyanyi muda bahkan oleh penyanyi yang bukan Minang, sehingga Minang menjadi terkenal hingga ke mancanegara.

Elly Kasim meninggal dunia 25 Agustus 2021 di Jakarta dalam usia 76 tahun. Cukup banyak tokoh budaya dan seniman mengantarkan Elly Kasim ke peristirahatan, termasuk Gubernur Sumbar Mahyeldi.

Atas nya konser “Tribute to Elly Kasim” ini juga mendapat dukungan dari Audy Wagub Sumbar Audy Joinaldi. Hal itu diungkapkan Wagub Audy saat panitia melaporkan rencana pelaksanaan beberapa waktu yang lalu. (gk)

.

1.500 Rumah Program BSPS, Athari Gauthi Ardi : Segera Diresmikan

Kabupaten Solok, PilarbangsaNews, –


Sebanyak 1.500 unit rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat kurang mampu segera diresmikan. Program unggulan dari Kementerian PUPR, dalam mendorong kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya bagi perumahan masyarakat yang tidak layak huni.

Athari Gauthi Ardi, anggota DPR RI Sumatera Barat dari daerah pemilihan I, saat ini berada di Komisi V. Bermitra dengan Kementerian PUPR, Kementerian Desa dan Kementerian Perhubungan.

1.500 unit program BSPS ini merupakan usulan atau aspirasi dari Athari untuk direalisasikan pada tahun 2021 ini.

” alhamdulillah proses pendataannya hampir rampung, dan segera akan kita resmikan pelaksanaannya, ” sebut Athari.

Putri kebanggaan masyarakat Kabupaten Solok tersebut, dalam menggaet dana pusat untuk dibawa ke daerah pemilihan sudah tak diragukan lagi. Sepanjang pengabdiannya duduk di Komisi V, berbagai proyek pembangunan berskala besar telah diresmikan.

Dan di tahun 2021 ini, mega proyek perbaikan jalan lintas utama Sumatera Barat-Jambi tengah dalam pengerjaan, termasuk rehabilitasi tebing sungai Batang Lembang di Kota Solok.

Sedangkan di tahun anggaran APBN 2022, Athari juga mempertahankan usulan anggaran untuk pembangunan empat insfrastruktur besar. Diantaranya pembangunan normalisasi Batang Lembang di Kabupaten Solok, Batang Tapan, di Kabupaten Pesisir Selatan, usulan pembangunan Pasar Rakyat Batusangkar dan proyek SPAM di Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

” Semoga doa kita bersama terwujud, untuk pembangunan di Sumatera Barat yang berkelanjutan, ” sebut

Terkait dengan program BSPS atau bedah rumah, Athari menyebutkan untuk tahun anggaran 2022 sudah diusulkan sebanyak 1.750 sampai 2.000 unit rumah bedah atau tidak layak huni. Yang mana nantinya akan akan disebar untuk masyarakat di daerah Kota Padang, Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya dan Solok.

” Program BSPS ini adalah komitmen saya untuk masyarakat Sumatera Barat, saya ingin Sumatera Barat terbebas dari rumah tidak layak huni. Saya akan terus pastikan masyarakat Sumatera Barat hidup ditempat yang layak, aman dan nyaman, “tegas Athari. (23/09)

Dirinya berkomitmen untuk berjuang sekuat tenaga, untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Barat. Menjemput anggaran pusat, untuk dapat dimanfaatkan oleh daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat banyak.

” Kemajuan daerah kita harus kita mulai dulu dari lingkungan yang kecil, yaitu keluarga. Untuk mencapai kemajuan daerah, kita harus terlebih dahulu menciptakan kehidupan yang layak dan nyaman. Dengan diwujudkannya rumah layak huni, otomatis tingkat kesejahteraan akan mulai meningkat dan kemajuan daerah akan langsung terlihat jelas. Dan saya tidak akan pernah puas dan berhenti sampai di sini, ini adalah program berkelanjutan yang selalu saya perjuangkan,” Pungkas Athari. (ad)

Media Massa

Tim Dewan Pers Verifikasi Faktual Mingguan Jejak News

Padang, PilarbangsaNews

Tim Verifikasi Faktual Dewan Pers mendatangi Kantor Redaksi Mingguan Jejak News yang terletak di Jalan Bengkuang Nomor 16 Ujung Gurun Kota Padang Sumbar pada Kamis (23/09/21).

Tim Verifikasi Faktual Dewan Pers yang datang adalah Asep Setiawan sebagai tim ahli Dewan Pers dan Wartini dari sekretariat Dewan Pers. Kedatangan Tim DP disambut langsung oleh Pemimpin Umum JMG Syamsir Burhan, petinggi dan kru JMG.

Asep Setiawan selaku Tim Ahli Dewan Pers mengatakan bahwa verifikasi faktual merupakan bagian penting bagi sebuah perusahaan Pers. “Verifikasi faktual diperlukan untuk membuat keputusan final bahwa sebuah perusahaan pers sepenuhnya dapat dipercaya dalam memproduksi berita”, ujar Asep.

Verifikasi media adalah proses pemeriksaan terhadap perusahaan pers untuk menentukan data dan informasi yang disampaikan benar atau tidak. Sebuah media akan disematkan sebagai ‘media terverifikasi’ jika sudah terbukti dijalankan sesuai dengan ketentuan sebuah perusahaan pers, tambah Asep.

Pesan Dewan Pers yang disampaikan melalui Asep Setiawan pada Jejak Media Group yang menaungi Koran Jejak News dan jejak77.com, sebagai media yang pertama fungsi memberikan pendidikan karya- karya jurnalistik dan hiburan itu memberikan harapan dan kegembiraan terhadap masyarakat. Selain itu, sebagai media yang memiliki ciri khas kontrol sosial, diharapkan tetap mengikuti kaidah- kaidah jurnalistik dan sekaligus mengikuti prinsip – prinsip kode etik jurnalistik, tetap propesional dan semangat. Dan yang lebih utama harus tetap mengacu pada UU Pers No. 40 tahun 1999 dan Kode Etik Wartawan Indonesia.

Dewan Pers membagi proses verifikasi menjadi dua, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi meliputi pencatatan dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang telah ada atau sudah diterima Dewan Pers.

Sedangkan verifikasi faktual adalah upaya Dewan Pers untuk memeriksa semua persyaratan yang sudah diajukan. Verifikasi faktual menunjukkan bahwa baik administrasi maupun fakta-faktanya telah memenuhi semua persyaratan yang dipersyaratkan undang-undang maupun peraturan Dewan Pers.

Pemimpin Umum JMG memberikan apresiasi terhadap kinerja Dewan Pers yang melakukan peran aktifnya dalam membina dan mendata media yang ada di Indonesia termasuk JMG. Kedatangan tim DP memberikan edukasi tata kelola administrasi yang seyogyanya harus dilakukan oleh sebuah media.

“Sebagai salah satu perusahaan media di Provinsi Sumbar, JMG sangatlah menunggu untuk mendapat predikat terverifikasi faktual. Predikat itu sebagai bukti bahwa sebuah perusahaan media menjaga kepercayaan publik atas konten berita yang diproduksi,” ujar Syamsir Burhan.

“ Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada Tim Verifikasi Faktual Dewan Pers atas kunjungannya ke kantor kami. Semoga dengan kedatangan tim Dewan Pers kesini menjadi semangat kami dalam memajukan perusahaan Pers, sebut Syamsir.

Ditempat terpisah, Ismail Novendra Raja Tega selaku Pemimpin Redaksi JMG mengaku terkejut dengan kedatangan Tim Verifikasi Faktual DP. Sebab saat tim DP datang, beliau sedang berada di Jakarta.

Kendati demikian, Ismail mengaku salut dengan kredibilitas dan profesionalisme DP dalam membina dan mendata media di Indonesia.

Ismail mengatakan, bahwa dirinya juga ditanyai oleh Tim DP melalui ponsel terkait pemberitaan yang ditampilkan JMG. Serta pola wartawan dalam mencari dan menyajikan suatu produk jurnalistik.

Kepada Ismail, tim DP berpesan dan berharap agar JMG selalu eksis dan memperhatikan UU pokok Pers serta Kode Etik Wartawan Indonesia dalam pencarian dan penyajian sebuah berita.

Terakhir, Tim DP melalui Asep Setiawan berharap JMG dapat melahirkan wartawan-wartawan tangguh dan profesional untuk kaderisasi melalui pelatihan jurnalistik yg pernah dilaksanakan dan diikuti wartawan JMG selama ini. (Rel)

Layanan Publik

Dishub Kota Payakumbuh Buka Website Pengaduan Pelayanan Parkir

Payakumbuh, PilarbangsaNews

Demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Payakumbuh, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Payakumbuh membuat Website pengaduan pelayanan parkir melalui
https://dishub.payakumbuhkota.go.id

Layanan pengaduan ini sudah dibuat sejak dua tahun yang lalu dan lebih disempurnakan sejak Februari 2021. Selain Website, untuk pengaduan via Whatsapp akan dilaksanakan diakhir tahun 2021.

Website ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki keluhan atau merasa kurang puas terhadap pelayanan petugas atau juru parkir Dishub Kota Payakumbuh.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Nofriwandi didampingi Sekretaris Hadiatul Rahmat, Kamis(23/9). Menurutnya, layanan tersebut merupakan komitmen Dishub mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) dari petugas parkir di wilayah Kota Payakumbuh.

“Apabila ada petugas parkir yang masih melakukan pungutan atau menarik biaya parkir tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang kurang baik, maka masyarakat dapat langsung melakukan laporan melalui Website pengaduan Dishub,” tuturnya.

Nofriwandi menambahkan bahwa selain untuk mencegah terjadinya pungli parkir, layanan tersebut juga sekaligus untuk memberantas adanya parkir liar. Petugas parkir dan lahan parkir yang dikelola oleh pemerintah Kota Payakumbuh, diwajibkan memberikan karcis parkir kepada masyarakat sebelum menerima pembayaran parkir. Jika tidak ada karcis, parkir gratis tidak dipungut biaya.

“Petugas parkir diwajibkan memberikan karcis kepada masyarakat, jika tidak ada karcis, maka parkir gratis. Masyarakat juga dapat melaporkan keberadaan parkir liar yang meresahkan masyarakat agar dapat segera dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Nofriwandi.

Adapun proses pengaduan melalui Website ini sangat mudah, masyarakat cukup mengirimkan isi laporannya, dengan disertakan foto atau video, baik juru parkir Dishub atau petugas parkir liar, dengan disertai keterangan lokasi kejadian ke Website pengaduan maupun Contac Person yang ada di website tersebut.

“Dinas Perhubungan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan komitmen merahasiakan identitas pelapor,” kata Kadishub.

Nofriwandi berharap dengan adanya layanan website ini masyarakat di Kota Payakumbuh dapat turut berperan aktif dalam mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) parkir dan adanya parkir liar.

“Dishub selalu berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mencegah pungli dan parkir liar. Apabila ada pelanggaran, segera laporkan dan akan segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (wba)

Bank

Lawan Rentenir, Bank Nagari Luncurkan Program KUR Super Mikro

Payakumbuh, PilarbangsaNews

Ada berita gembira bagi masyarakat Payakumbuh, khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), karena Bank Nagari melaunching Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro untuk masyarakat Provinsi Sumatera Barat.

Ini merupakan solusi modal usaha bijak, agar tidak terjebak iming-iming rentenir di tengah pandemi Covid-19. Melalui program MaRandang (Melawan Rentenir Daerah Minang) ini di Kota Payakumbuh, telah diresmikan dengan ditandai penyerahan secara simbolis oleh Wali Kota Riza Falepi bersama Direktur Utama Bank Nagari Muhammad Irsyad kepada pelaku usaha bengkel, petani cabe, peternakan ayam kampung, pedagang makanan dan minuman kaki lima, pedagang barang harian, usaha garendong, serta tukang jahit di Aula Ngalau Indah Lantai III Balaikota, Kamis (23/9).

Melalui program ini, pelaku usaha mikro bisa mendapatkan pinjaman nilai minimal Rp1.000.000 dan maksimal Rp10.000.000 dengan bunga 6 persen menurun harian, dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun.

Bila pinjaman Rp10.000.000, maka pemohon menerima uang di rekeningnya sebesar Rp9.800.000 setelah dipotong biaya administrasi, tentunya pemohon harus memiliki rekening bank nagari.

Syarat untuk mengajukan KUR Super Mikro ini, adalah Foto Copy KTP Suami Istri, Foto Copy Buku Nikah, foto suami istri ukuran 3×4 sebanyak dua lembar, serta surat keterangan usaha dari kelurahan.

Prosesnya mudah dan cepat, biaya administrasi rendah, serta tanpa agunan atau boroh. Namun, bagi calon pemohon yang memiliki masalah dengan Bank Indonesia (BI) checking, mereka tidak bisa ikut program ini.

Wali Kota Riza Falepi mengatakan dirinya senang dan bersyukur masyarakatnya dapat dibantu dengan adanya program MaRandang ini, dengan adanya kemudahan bagi pelaku usaha bisa mengajukan pinjaman kredit super mikro, kalau sudah ada ini, jangan kepada yang lain.

Riza juga menyampaikan terima kaaih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada OJK yang peduli dengan urusan kredit mikro. Karena menurut Riza selama ini mejadi persoalan berat yang bahkan belum tuntas tuntas oleh pemerintah daerah.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada OJK dan Bank Nagari yang telah membantu kami. Nanti kami di Pemko akan siapkan tim untuk mengawal ini dengan di SK kan oleh wali kota. Kemudian kami akan lakukan sosialisasi pengawalan dan pembinaan,” kata Riza.

Riza menyebut memang untuk disadari bersama, keadaan ekonomi masyarakat bawah menuntut pencairan pinjaman yang butuh waktu cepat, tidak berbelit, kalau bisa butuh hari itu juga keluar.

“Kami minta Dinas Koperasi dan UKM kawal ini, jangan ada lagi ditemukan rentenir yang menyusahkan masyarakat kita, lawan saja, kalau ada intimidasi, hadapi saja,” tegas Riza.

Sementara itu, Dirut PT. Bank Nagari, Tbk Muhammad Irsyad mengatakan dalam rangka merecovery ekonomi, Bank Nagari bangkit melawan pandemi Covid-19 bersama pelaku usaha mikro yang terdampak, peran bank daerah dan jajaran sudah dipastikan ikut membangun sektor ekonomi di Kota Payakumbuh agar menggeliat.

“Bersama OJK, kami ingin ikut mendukung pengembangan sektor UMKM. Kalau pinjaman 5 juta saja tidak sampai 1000 sehari membayar cicilannya, tentu sangat-sangat membantu. Maka kami ajak masyarakat agar memanfaatkan program ini dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, menurut Kepala OJK Sumbar Yusri mengatakan total kredit perbankan di Payakumbuh adalah 3,85 triliun rupiah, dimana ini menjadi faktor penentu kualitas kredit yang sangat bagus di Kota Payakumbuh.

“Program ini hadir untuk mampu membantu mayarakat terjerat rentenir. Apalagi untuk sektor perdagangan dan pertanian di Payakumbuh sangat hidup karena terus disupport oleh masyarakat. Dengan pemulihan ekonomi nasional, akan mempercepat pertumbuhan dan pergerakan ekonomi di Payakumbuh. Bisa kita lihat di semester pertama, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2021 sudah tumbuh 5,76 persen, dan nasional 7,70 persen,” ungkapnya.

Dijelaskan Yusri, Payakumbuh memiliki usaha industri yang beragam, ada industri seperti pengolahan baju, kerupuk, kue basah, anyaman kayu rotan dan bambu, furnitur, tenunan, bordir, logam dan industri lainnya hingga mencapai jumlah 1902 industri.

“Saya yakin pelaku UMKM jauh lebih besar dan banyak lagi jumlahnya. Ini tentunya pangsa pasar yang baik bagi industri jasa keuangan. Program MaRandang ini memberi spesifikasi yang lebih diharapkan oleh masyarakat, mudah dan cepat, dari sisi suku bunga tidak menjadi isu, karena bunganya murah sekali,” tukuknya.

Kredit dari jasa keuangan menjadi akselerator bagi pendorong perekonomian di Payakumbuh yang disalurkan beberapa perbankan. Yusri menyebut partisipasi masyarakat yang tinggi bisa menjaga sustainability atau permodalan Bank Nagari, karena ini adalah faktor penentu kuatnya sebuah bank dalam persaingan dan berkontribusi terhadap perekonomian, dan berkompetisi dalam industri keuangan, sangat strategis.

“OJK telah mempersyaratkan selambat-lambatnya modal bank umum pada tahun 2024 adalah 3 triliun,” ungkapnya.

Ada 5 stake holder yang mengambil peran dalam program ini seperti Pemerintah Daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbankan, dan Asuransi.

Pemerintah daerah memberikan informasi dan data kepada Bank tentang potensi calon penerima pinjaman melalui Wali Nagari, Kelurahan, Kelompok Pedagang Pasar, Kelompok Tani, Kelompok/Komunitas Usaha, Koperasi, dan lainnya. Kemudian membantu meniadakan rentenir yang bercokol di pasar-pasar dan di sentra ekonomi lainnya, serta asistensi dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro.

TPAKD mengorganisir pelaksanaan program kerja /kegiatan, mengakomodir skema dan kegiatan dalam program kerja TPAKD, dan melakukan supervisi, evaluasi dan monitoring kegiatan.

Untuk Otoritas Jasa Keuangan, menyediakan data SLIK pelaku usaha mikro sesuai ketentuan dan melakukan asistensi, fasilitasi dan pelatihan kepada pelaku usaha mikro.

Perbankan menyediakan pendanaan/ pinjaman kepada Usaha Mikro berdasarkan kelayakan sesuai penilaian /ketentuan bank berlaku, mengadministrasikan dan menatausahakan pinjaman, menyampaikan data dan laporan kepada TPKAD terkait perkembangan penyaluran, serta melakukan collecting dan penagihan pengembalian pinjaman sesuai ketentuan bank berlaku.

Dari sisi Asuransi, melakukan kerjasama penjaminan pinjaman dengan bank penyalur serta melakukan asistensi kepada pelaku usaha mikro.

Acara itu turut dihadiri Kepala Cabang Bank Nagari Payakumbuh Oktra Firdaus, Kepala Cabang Bank Nagari Syariah Fitri Bahreni, Sekretaris Daerah Rida Ananda, Asisten Setdako, kepala OPD, pejabat di lingkungan Pemko Payakumbuh, dan tamu undangan. Juga penyerahan apresiasi kepada Paskibraka asal Kota Payakumbuh M. Bimantara Widyanto yang telah mengharumkan nama Kota Payakumbuh di kancah nasional. (wba)