Sinergitas TNI – POLRI Dalam OMBT 2019 Menuju Pemilu Damai
Sumatera Utara, Pilarbangsanews.com – Personil gabungan Polda Sumut dan Kodam I/BB beserta instansi terkait menggelar Operasi Mantap Brata Toba 2019 dalam rangka kesiapan Pileg dan Pilpres 2019 di Lapangan Benteng Kota Medan, Jumat (22/3). Tema apel ini mengangkat ‘Tingkatkan Sinergitas TNI-POLRI dengan Komponen Bangsa Lainnya Guna Mewujudkan Kamdagri yang Kondusif’.
Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menyampaikan, kegiatan ini merupakan komitmen bersama TNI-Polri untuk mensukseskan jalannya tahapan Pemilu 2019. “Kita ketahui bahwa ancaman yang dihadapi dalam tahapan pemilu 2019 sudah disampaikan dan kita semua bisa ketahui dari berbagai berita yang tersebar luas di media sosial maupun media cetak dan elektronik. Beberapa pelaku sudah berhasil diamankan artinya bahwa ancaman itu nyata,” ungkapnya dalam amanatnya.
Oleh karenanya, Agus menegaskan, pihaknya akan bersama-sama melakukan upaya meluruskan berita-berita yang tidak benar tersebut, sehingga masyarakat tidak saling benci, saling bermusuhan, yang pada akhirnya akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
“Keamanan adalah merupakan kebutuhan semua warga masyarakat Sumatera Utara. Kita sekalian yang sekarang ini melaksanakan apel di tempat ini dan melaksanakan apel di tempat-tempat lain di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut Agus menyampaikan, bukan hanya untuk satu atau dua golongan, namun keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilakukan kepada seluruh warga Sumatera Utara.
“Sinergitas kita sekalian sangat dibutuhkan. Oleh karena itu apa yang digelar dan diprakarsai mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita sekalian,” ucapya.
Agus juga menambahkan, pesta demokrasi hendaknya dirayakan secara meriah oleh seluruh warga Indonesia, bukan bermusuh-musuhan, berhadap-hadapan, saling menjelekkan. Pesta demokrasi tentunya akan memberikan hasil yang terbaik untuk memimpin Indonesia pada waktu ke depan.
“Untuk itu, tanpa kerjasama, mustahil pemilu 2019 di wilayah Sumatera Utara dapat kita wujudkan,” tandasnya.
Selain Kapolda, apel ini turut dihadiri oleh Pangdam I/BB Mayjen TNI M S Fadhilah, Danlantamal I Laksamana Pertama TNI Ali Triwanto, Pangkosek Hanudnas III Marsma TNI Djohn Amarul, Waka Poldasu Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, KPU , Bawaslu dan lainnya.
Pangdam I/BB Mayjen TNI M Sabrar Fadhilah menyampaikan amanat Menkopolhukam Wiranto bahwa secara serentak yakti 5 (lima) jenis Pemilihan dalam waktu yang bersamaan. Pemilu Serentak ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia Internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demoktkratis dan berintegritas dalam rangka memilih Pemimpin Nasionalnya.
Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan secara serentak yakni 5 (lima) jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan. Pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya.
Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan.
“Kita ketahui bersama bahwa terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya. Kita ketahui bersama bahwa Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu, yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan Pemilu disetiap daerah. Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Oleh karena itu, saya mengajak seluruh stake holders terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut. (Ezl)
