Di Pesisir Selatan Ada OPD Hanya Mampu Realisasi PAD 25 %
PAINAN, PILARBANGSANEWS.COM,-– Di Kabupaten Pesisir Selatan, ada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hanya mampu merealisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 25%. Jika OPD yang dimaksud tidak digenjot kinerjanya, dikhawatirkan akan berdampak terhadap defisit anggran.
Sorotan diatas berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, disampaikan oleh jurubicaranya, Jamalus S.Pd MM, Senin 12/8/2019 saat rapat paripurna di Gedung DPRD Pesisir Selatan.
Rapat paripurna kemaren menyampaikan pendapat akhir, Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kinerja OPD.
Pertama, katanya agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja OPD yang bersentuhan langsung dengan pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam hal ini lanjutnya, Fraksi PKS melihat dari hasil pembahasan secara maraton antara badan anggaran DPRD Pesisir Selatan dengan tim penyusanan anggaran pemerintah daerah masih sedikitnya realisasi PAD.
“Sehingga ada salah satu OPD yang hanya kurang 25 persen dari target yang ditetapkan” jelasnya.
Dan jika itu terus berlanjut, sebut Jamalus pemerintah daerah bakal mengalami defisit anggaran yang cukup besar. Maka secara tidak langsung dapat mempengaruhi pembangunan daerah.
Kedua, Fraksi PKS mendorong agar pemerintah daerah melaksanakan hasil keputusan yang ditetapkan terkait rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 secara baik. Harapannya, supaya terjadi optimalisasi dan penyerapan anggaran tidak mengalami silva.
Ketiga, terang Jamalus pemerintah daerah supaya merehabilitasi jalan kabupaten yang memiliki fungsi yang sangat besar serta pembangunan infrastruktur dengan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan yang tersebar diseluruh daerah Pesisir Selatan.
Keempat, dorongannya adalah melakukan pengawasan terpadu terkait dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur agar pelaksanaannya sesuai pula dengan target yang ditetapkan.
“Dan yang kelima, kami mendorong pemerintah daerah untuk membentuk tim terpadu untuk beberapa OPD yang merupakan masukan PAD. Karna ada OPD dari masukan PAD masih jauh dari harapan”jelasnya.
Setelah penyampaian pendapat akhir masing-masing Fraksi selasai dibacakan, Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni dalam rapat paripurna lekas menanggapi masukan atau dorongan yang disampaikan oleh Fraksi PKS tersebut.
Namun, pertama ia mengucapkan terimakasih atas kritikan dan masukan itu. “Saya sangat berterimakasih sekali. Ya, kalau ada yang kritik kita terima, saya senang. Kita minta kritikannya”ujar bupati.
Bupati juga mengingatkan kepada seluruh OPD supaya mampu berlari kencang dalam mengoptimalkan program dan realiasasi anggaran dengan sisa waktu di 2019 yang tidak terlalu panjang.
Soal dorongan Fraksi PKS dalam hal pembangunan infrastruktur, Bupatipun langsung menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan optimalisasi pembangunan.
Katanya, setelah Pilpres 2019 lalu, pemerintah daerah dapat anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebanyak Rp. 95 Miliar. Kemudian, hibah jalan secara berturut-turut selama tiga tahun, 2020-2022 sebanyak Rp.105 Miliar untuk jalan kabupaten.
Tak hanya itu, senilai Rp. 35 miliar juga digelontorkan untuk pembangunan kemajuan pariwisata.
“Saya berkomitmen dengan menteri PUPR, apa yang saya minta dapat. Jalan Pulau Cingkuak, oke katanya. Jalan Bayang Sani juga oke. Bahkan untuk pustaka kita juga dapat Rp. 10 Miliar. Kita tinggal menyusun anggarannya,” tukas Bupati Hendrajoni.(niko).
