Prof Dedi; PSBB Sumbar Harus Full Jika Ingin Habisi Covid-19
Padang, PilarbangsaNews
Dengan melonjaknya kasus positif Covid -19 di Sumatera Barat per Senin 27 April 2020, dari 102 kasus menjadi 121 kasus dan Selasa (28/4) menjadi 144 kasus, membuktikan kekhawatiran bahwa kasus Covid-19 akan semakin merebak sudah terjadi.
Prof Dedi Hermon, pakar kebencanaan Universitas Negeri Padang (UNP) mengatakan, kondisi
saat ini, kasus Covid-19 di Sumbar sudah sudah memasuki fase penyebaran antar penduduk lokal. Sehingga sebaiknya pola PSBB yang diterapkan bukan lagi sekadar membatasi masuknya orang dari luar daerah, tapi juga harus pemberlakuan PSBB secara utuh pada masyarakat dalam kota/kabupaten/propinsi. Saat ini PSBB masih setengah hati, belum full di dalam provinsi.
“Kondisi saat ini, dengan dibiarkannya masyarakat berprilaku yang tidak sesuai dengan edaran Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi faktor yang nantinya akan memicu penyebaran wabah ini secara cepat dan menginfeksi banyak orang,” ujar dia kepada wartawan, Selasa (28/4).
Dia mengatakan, rendahnya kepatuhan dan daya dukung masyarakat selama PSBB di sebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang resiko Covid-19, sehingga mereka menganggap sepele saja bahaya yang mengintai di sekitar mereka.
Hal ini karena belum efektifnya edukasi sosial yang mampu mempengaruhi pengetahuan dan perilaku masyarakat. Maka perlu Pemerintah Daerah, agar lebih gencar lagi menyampaikan iinformasi yang mengena kepada masyarakat.
Selain itu, ditambahkanya, dengan pengetahuan yang rendah terhadap bencana wabah Covid-19 ini, menimbulkan munculnya kesombongan pada masyarakat, yang berimplikasi pada sikap santai, cuek, dan memandang remeh, bukti di lapangan masih banyak orang-orang yang tidak memakai masker atau masker hanya untuk dikalungi saja di leher masing-masing, terkadang hanya sebatas bebas dari pemeriksaan aparat di jalan raya.
Berdasarkan peningkatan kasus Covid-19, Dedi Hermon mengharapkan pemerintah harus serius menerapkan PSBB ini di Sumbar. Selain mempercepat penyaluran bantuan pada masyarakat terdampak tanpa melalui sistem birokrasi yang rumit, pemerintah daerah/kota harus segera “membenahi” penerapan PSBB ini secara tegas.
Dia menambahkan, agar wabah Covid-19 ini bisa cepat diselesaikan. Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Kota mesti antisipasi kelalaian sehingga suasana wabah yang tidak terkendali dapat diminimalkan, kalau tidak secara langsung berakibat pada dilema sosial dan kemerosotan ekonomi yang semakin parah. “Jadikan, Italia dan Venezuela sebagai contoh dan bergurulah pada Vietnam, kalau pemerintah sayang dan mencintai warganya,” imbuhnya. (Agus/gk)
