Miris! Masih Ada Nagari di Sumbar Belum Cairkan BLT Dana Desa
Padang, PilarbangsaNews
Masih adanya Nagari di Sumbar yang belum mencairkan Bantuan Tunai Langsung (BLT) Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) cukup disayangkan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, H. M. Nurnas.
Dalam wawancaranya dengan wartawan di DPRD Sumbar, Selasa (26/5) sore, Nurnas mengaku tidak habis pikir kenapa di Sumbar ini dari 14 Kab/Kota terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota masih ada nagari yang belum mencairkan BLT Dana Desa (DD) tersebut.
“Untuk diketahui, per tanggal 26 Mei ini (Selasa, red) hingga pukul 11.00 WIB dari laporan progres, yang baru sudah menyalurkan BLT DD itu 748 Nagari/Desa atau sekitar 79 persen dari 928 Nagari/Desa di Sumbar,” ungkap Nurnas.
Dia menyebutkan, jumlah Dana Desa yang sudah disalurkan kepada masyarakat di 748 Nagari/Desa itu mencapai Rp77 miliar, sedangkan jumlah Dana Desa yang dialokasikan Kemendes untuk 928 Nagari/Desa di Sumbar itu cukup besar. “Ini artinya masih ada lagi BLT DD itu yang belum dicairkan. Dan saya tidak tahu persis apa penyebabnya,” sebut Nurnas.
Dia menambahkan, hingga Selasa ini daerah yang sudah mencairkan BLT Dana Desa 100 persen yaitu Kota Pariaman, Sawahlunto, Kab. Sijunjung, dan Dharmasraya untuk Kab. Pesisir Selatan dari 182 Nagari/Desa masih tersisa 7 lagi dan yang masih rendah mencairkan BLT Dana Desa, sedang Kab. Solok Selatan dari 39 Nagari baru siap menyalurkan 21 Nagari dan Kab. Padang Pariaman dari 103 Nagari/Desa baru 12 Nagari/Desa selesai disalurkan, Kabupaten Agam baru 12 Nagari dari 82 nagari dan Kabupaten Kepulauan Mentawai baru satu desa dari 43 desa yang ada.
“Kemendes PDTT sudah bertegas-tegas BLT DD itu sudah harus dicairkan paling lambat sebelum tanggal 24 Mei kemarin. Itu berdasarkan Instruksi Kemendes PDTT yang instruksi itu ditujukan langsung kepada Kepala Desa/Nagari, bagi yang tidak juga mencairkan BLT DD sebelum sehari jelang lebaran, Minggu (24/5), maka ada konsekuensi yang diterima pihak Desa atau Nagari tersebut,” terang Nurnas.
Semestinya, sebut politisi Demokrat Sumbar yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Prov. Sumbar yang sudah periode ketiga ini, peran Kepala Daerah justru harus lebih besar mendorong pihak Nagari/Desa melakukan pendataan dan pencairan BLT DD untuk masyarakat Sumbar yang terdampak Covid-19, dimana mendapatkan Rp600 ribu setiap KK per bulan selama tiga bulan.
Dirinya juga mengaku, tidak tahu persis seperti apa kelanjutan BLT DD Kemendes pasca lebaran ini untuk Sumbar. “Apakah program pencairan BLT DD itu dilanjutkan atau tidak, saya pribadi belum tahu. Jelasnya ya kita tunggu instruksi lanjutan dari Kemendes PDTT itu,” kata Nurnas. (gk)
