UPT Peternakan Sapi di Air Runding Pasbar Ditinjau Gubernur
Pasbar, pilarbangsanews.com— Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno kunjungi UPT Peternakan Air Runding Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dan menilai sangat produktif dalam pengembangan ternak sapi. Selasa (16/06/2020).
“Saat ini ada sekitar 370 ekor sapi di UPT Peternakan Air Runding di atas lahan 20 hektare. Ini sangat produktif untuk pembibitan ternak sapi,” katanya saat meninjau UPT Peternakan Air Runding milik Pemprov Sumbar di Pasaman Barat.
Menurutnya yang namanya pengembangan makhluk hidup tentu ada yang hidup dan mati. Baru beberapa hari yang lalu satu ekor sapi mati.
“Satu ekor anak sapi mati dan itu dimaklumi dengan jumlah 370 ekor sapi. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi yang mati,” harapnya.
Sapi yang dikembangkan adalah jenis sapi lokal seperti sapi Pessel dan sapi bali.
Ia menyebutkan pernah pada 2016 lalu ada wabah menyerang ternak sapi dikawasan Sumatera yakni wabah jembrana.
Saat ini wabah itu tidak ada lagi dan mudah-mudahan tidak datang lagi karena membuat sapi mati mendadak.
Untuk pemenuhan kebutuhan sapi bagi masyarakat saat ini belum terpenuhi karena satu hari saja kebutuhan sapi di Sumbar sekitar 100 ekor.
“Kita berharap tentu masyarakat ikut memelihara ternak sapi karena pakan untuk ternak sangat mendukung dan tersedia. Kita mendorong satu petani satu sapi,” katanya.
Ia menilai selain bisa menambah produktitas sapi juga bisa menambah penghasilan petani.
“Kita berharap untuk pengembangan sapi di Sumbar harus didukung oleh semua pihak untuk pemenuhan kebutuhan daging di Sumbar,” paparnya
Khusus untuk UPT Air Runding Parit Koto Balingka Pasaman Barat produktifitasnya sangat baik karena untuk kapasitas lahan 20 hektare dengan jumlah ternak 370 ekor sudah memadai.
“Mudah-mudahan sapi Air Runding ini bisa menjadi penyangga ketersediaan daging di Sumbar,” harapnya.
Saat peninjauan UTP Peternakan itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didampingi Bupati Pasaman Barat Yulianto, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pihak terkait lainnya. (Man/3)