Ketua Umum PRIMA di Kantor Pusat SMSI, Bahas Masa Depan Bangsa
Jakarta, PilarbangsaNews
Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kini menjadi Ketum Umum DPP Partai Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono berkunjung ke kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jl Veteran II No 7C-Jakarta, Selasa sore (30/3/2021). Politisi nasional yang akrab disapa Agus Jabo ini didampingi timnya, yakni Alif Kamal, Farhan A Dalimunthe, dan juru bicaranya Anshar Manrulu.
Mereka diterima langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si bersama pengurus lainnya, yakni Yono Hartono S.Pd.I, M.Pd.I (Wakil Sekretaris Jenderal) dan Makali Kumar, SH (Wakil Bendahara Umum).
Kunjungan tersebut dalam rangka membangun kemitraan membangun bangsa kedepan. Meskipun terkesan mendadak, namun pertemuan itu terlihat penuh keakraban.
Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus menjelaskan secara singkat tentang SMSI. “Anggota SMSI merupakan kumpulan Perusahaan Media Siber di Indonesia. Alhamdulillah, SMSI sekarang sudah menjadi konstituen Dewan Pers,” ujar Firdaus.
Pasca resmi menjadi konstituen Dewan Pers, pengurus pusat SMSI membentuk news room yang berisikan seluruh anggota SMSI dinamakan Siberindo.co, Indonesia Today dan Siber Indonesia Network.
“Kami akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terutama dalam mewujudkan perusahaan media Siber yang sehat, berkualitas dan profesional,” harap Firdaus.
Sementara itu, Ketum PRD, Agus Jabo dengan gaya khas-nya yang santai namun serius, menjelaskan tentang semangatnya untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang dibangun dengan nilai-nilai nasionalisme kebangsaan, kerakyatan, dan keumatan.
“Sudah 75 tahun kehidupan bernegara dan berbangsa dalam tiga masa pemerintahan, baik masa Soekarno, Orde Baru, dan masa reformasi. Tetapi cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial belum pernah terwujud,” jelas Jabo.
Upaya mewujudkan kemakmuran, yang berarti terpenuhinya hak-hak dasar warga negara sebagai manusia bermartabat, tersumbat oleh macetnya redistribusi sumber daya dan kekayaan bangsa di tangan segelintir orang.
Laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada 2019 lalu menyebut 1 persen orang terkaya di Indonesia mengusai 50 persen aset nasional.
Sementara itu, hingga akhir 2019, jumlah rakyat miskin—dengan ukuran pengeluaran Rp 16 ribu per hari— masih berjumlah 24,79 juta orang atau 9,22 persen. Kalau ukurannya dinaikkan berdasarkan standar keterpenuhan hak dasar, maka jumlah orang miskin bisa melebihi separuh penduduk negeri ini.
Ketimpangan dan kemiskinan lahir dari rahim yang sama: sistem ekonomi dan politik yang menyebabkan kekayaan dan sumber daya tidak terdistribusi secara adil. Di satu sisi, segelintir orang atau kaum 1 persen menguasai sumber daya. Disisi lain, orang banyak atau kaum 99 persen berebut potongan kecil dari kue ekonomi.
Akibatnya, banyak warga negara yang kesulitan mengakses kebutuhan dasarnya, terutama pangan, air bersih, sandang, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.
Kemudian, dalam persoalan ekonomi, tambah Jabo, pengorganisasian ekonomi seharusnya tak hanya membuka ruang yang lapang bagi setiap warga negara untuk berusaha dan bekerja, tetapi juga memastikan kemakmuran bisa terbagi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dituturkan Jabo, partai-partai yang ada sekarang bercorak sangat tradisional, patron-klien, sistem kekerabatan, dan feodalistik. Kemudian, tata kelolanya juga sangat tidak demokratis. Hampir semua kebijakan partai terkonsentrasi di tangan segelintir elit partai.
Diterangkan Jabo, kita butuh alat politik baru, sebuah partai baru, yang mencerminkan kehendak dan partisipasi rakyat. Partai yang menjadi alat politik bagi rakyat banyak, yang dikelola secara demokratis dan modern. Selain itu, partai baru ini harus bisa menjawab persoalan bangsa sekarang. Tak hanya bisa mengumbar kritik, tetapi juga menawarkan visi dan program baru untuk kemajuan Indonesia.
“Untuk itulah, kami-para aktivis politik, intelektual, pelaku usaha kecil dan menengah, penggiat lingkungan, serikat buruh, petani, masyarakat adat, pembela hak-hak perempuan dan anak, dan lain-lain— telah berkumpul untuk mendirikan partai baru, yakni Partai Adil Makmur atau PRIMA. Insya Allah, 1 Juni 2021 akan kita deklarasikan,” tegasnya.
Agus Jabo dalam pertemuan itu juga menuturkan bahwa DPP PRIMA akan memperkuat eksistensinya sebagai partai baru, dan akan turut serta ikut bertarung dalam Pemilu 2024 mendatang.
Lebih jauh dijelaskan bahwa PRIMA memang di inisiasi oleh PRD (Partai Rakyat Demokratik) bersama beberapa organ lainnya. Namun dalam perjalanannya, PRIMA sebagai kekuatan politik membuka diri mengajak semua komponen bangsa untuk memperkuat partai politik yang mengusung isu anti oligarki itu.
Dalam upaya itu, DPP PRIMA dibawah komando Ketua Umum Agus Jabo dan jajaran telah banyak bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Islam. Antara lain Presiden PSII yang bermarkas di Grogol, Ketua dan Pengasuh Pondok Yayasan Taman Qur’an Indonesia (Ust. Andi Arlin, Lc., MA). Ketua Harian Parmusi, KH. Farid Oqbah, Pemuda Muslimin Indonesia, Pemuda Hidayatullah, Sejumlah Alumni HMI MPO, PB PII dan lainnya. (Rel/Yon)