.

Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran Ditetapkan Penerima Anugerah Kebudayaan HPN 2022

Jakarta, PilarbangsaNews

Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, H. Fadly Amran, BBA Datuak Panduko Malano bersama sembilan Bupati dan Wali Kota lain di Indonesia ditetapkan sebagai penerima Anugerah Kebudayaan pada HPN tahun 2022.

Ketetapan ini disampaikan Tim Juri Anugerah Kebudayaan 2022, Jum’at (3/12/2016) setelah sebelumnya secara maraton membahas dan menilai hasil kerja masing-masing kepala daerah, baik melalui video, proposal dan publikasi media yang diserahkan.

Sepuluh Bupati/Wali Kota ini akan menerima Anugerah Kebudayaan (AK) PWI pada Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang akan diserahkan oleh Presiden Jokowi di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 9 Februari 2022.

Selaku Penanggung Jawab HPN 2022, Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari menyambut baik terpilihnya 10 penerima Anugerah Kebudayaan PWI (AK-PWI) tersebut. Sebagai bagian dari keseluruhan proses yang telah berlangsung sejak September lalu, hingga puncak HPN 7-9 Februari 2022 nanti di Kendari, Sulawesi Tenggara mendatang. “Anugerah Kebudayaan PWI hanya salah satu dari agenda mata acara HPN 2022, yang juga sedang berproses. Kegiatan itu berbentuk konvensi, seminar, bakti sosial, klinik jurnalisme, penganugerahan, hingga penandatangangan kerja sama,” tandas Atal.

Tim Kominfo Kota Padang Panjang bersama PWI Sumbar ketika menyerahkan berkas dan proposal Wali Kota Fadly Amran di Kantor PWI Pusat, November 2021 lalu

Ke-10 kepala daerah yang telah ditetapkan dalam rapat Tim Juri Anugerah Kebudayaan 2022 PWI terdiri dari beragam usia, latar belakang suku, pendidikan, agama, budaya, partai, hingga masa kerja. Masing-masing adalah Wali Kota Bekasi (Jawa Barat) Rahmat Effendi; Bupati Buton (Sulawesi Tenggara) La Bakry; Bupati Lamandau (Kalimantan Tengah) Hendra Lesmana; Bupati Indramayu (Jawa Barat) Hj. Nina Agustina; Wali Kota Bengkulu (Bengkulu) H. Helmi Hasan; Bupati Lamongan (Jawa Timur) H. Yuhronur Efendi; Walikota Surakarta (Jawa Tengah) Gibran Rakabuming Raka; Wali Kota Padang Panjang (Sumatera Barat) H. Fadly Amran Datuak Paduko Malano; Bupati Magetan (Jawa Timur) H. Suprawoto, dan Bupati Sumbawa Barat (Nusa Tenggara Barat) H. Musyafirin.

Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran dalam Anugerah Kebudayaan PWI 2022 ini mengusung tema Rumah Gadang Kaum sebagai basis penanganan Covid-19, dimana setiap kaum di Kota Padang Panjang menjadikan Rumah Gadang sebagai rumah isolasi bagi anggota kaumnya yang terpapar Covid-19.

“Kearifan lokal yang dimiliki Kota Padang Panjang dalam melawan Covid-19 ini mampu menarik perhatian Tim Juri. Saya kira inilah yang menjadi penilaian tinggi untuk Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran,” kata Ketua Dewan Kehormatan PWI Sumbar DR. Ir. Basril Basyar, MM mengomentari.

Menurut Ketua Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Yusuf Susilo Hartono, masing-masing kepala daerah tersebut berhasil dengan baik menarasikan dan memvisualkan pergulatan memenangkan kesehatan, berbasis informasi dan kebudayaan, guna mewujudkan perilaku baru. Salah satu yang menarik, sebelum ada kebijakan prokes pandemi Covid-19, di antara daerah-daerah tersebut sudah memiliki “protokol” warisan nenek moyang dalam menghadapi wabah, yang dirawat dalam adat dan tradisi setempat. Hal ini menunjukkan sekaligus bukti bahwa kebudayaan daerah itu memiliki “harta karun kultural” tersembunyi, yang seringkali dilupakan oleh pemiliknya sendiri, maupun pengambil keputusan yang nir kebudayaan . Beruntung bagi kepala daerah yang menyadari “harta karun kultural”-nya itu. Sehingga pada saat terjadi pandemi, tinggal memadukan dengan prokes dan vaksinasi, serta berbagai aplikasi berbasis teknologi, untuk melawan Covid-19, sekaligus untuk mewujudkan perilaku baru di berbagai bidang : sosial budaya, ekonomi, perdagangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Presentasi di depan Tim Juri
untuk mendalami narasi teks proposal dan video yang dikirimkan, ke-10 kepala daerah tersebut akan diundang ke Kantor PWI Pusat, di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, pada 15-16 Desember 2021, untuk presentasi dan sesi tanya jawab dengan Tim Juri.

“Pada babak ini, kepala daerah harus memaparkan sendiri dan menjawab berbagai pertanyaan pendalaman dari Tim Juri secara tatap muka, dengan mematuhi prokes yang berlaku,” tutur Yusuf Susilo Hartono, yang telah melaksanakan Anugerah Kebudayaan PWI sejak pertama hingga keempat ini.

Tim Juri Anugerah Kebudayaan adalah Ninok Leksono (Wartawan Senior Kompas dan Rektor Universitas Multimedia Nusantara), Nungki Kusumastuti (Dosen Institut Kesenian Jakarta, penari, bintang film), Agus Dermawan T (Penulis buku kebudayaan dan seni, pengamat seni rupa), Atal S. Depari (Ketua Umum PWI Pusat, Wartawan) dan Yusuf Susilo Hartono (Pengurus PWI Pusat, Wartawan, dan Pelukis).

Apresiasi pers untuk pemajuan kebudayaan dalam bentuk Anugerah Kebudayaan PWI digelar sejak era Margiono menjadi Ketua Umum PWI Pusat, dan dilanjutkan era Atal S. Depari, secara tahunan. Setelah digelar pertama kali di tengah perayaan HPN 2016 di Lombok, NTB, berlanjut di HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, HPN 2021 di Ancol, Jakarta, dan HPN 2022 di Kendari.

Hingga AK-PWI ketiga, telah terpilih 37 kepala daerah, diantaranya Ridwan Kamil, ketika menjadi Walikota Bandung, dan saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat, Abdullah Azwar Anas Bupati Banyuwangi, Jawa Timur (2015-2020), Umar Ahmad Bupati Tubaba, Lampung (2017-2022), Indah Putri Indriani Bupati Luwu Utara (2016-2021), Richard Louhenapessy Walikota Ambon (2017-2022), AS Tamrin Walikota Baubau, Sultra (2018-2023), Ibnu Sina Walikota Banjarmasin, kalimantan Selatan
( 2016-2021), Bima Arya Sugiarto Walikota Bogor (2019-2024), M Taufan Pawe Walikota Pare-pare, Sulawesi Selatan (2018-2023), Ika Puspitasari Walikota Mojokerto, Jawa Timur (2018-2023) dan Tjhai Chui Mie Walikota Singkawang (2018-2023).

Ide Anugerah Kebudayaan PWI muncul setelah Temu Redaktur Kebudayaan se-Indonesia 2014 di Siak, Riau, yang digelar PWI Pusat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud. Disadari bahwa di era otonomi daerah, bupati/wali kota adalah ujung tombak pembangunan dan pemajuan kebudayaan nasional. Untuk itu PWI, sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi, perlu mengapresiasi bupati/wali kota yang melek kebudayaan, melalui Anugerah Kebudayaan PWI. Apalagi setelah UNESCO tahun 2017 menyatakan Indonesia merupakan negara super power kebudayaan, maka apresiasi dan peran serta wartawan bagi pemajuan kebudayaan bangsanya perlu semakin digelorakan. (rel/gk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *