Atasi Keterlambatan dan Penumpukan Pelelangan, Sistem Informasi Kawal Pengadaan PBJ Dilaunching Bupati Sijunjung
Sijunjung, PilarbangsaNews
Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si, secara resmi melaunching strategi peningkatan kinerja pengadaan barang dan jasa melalui sistem informasi “Kawal Pengadaan” milik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdakab Sijunjung.
Launching ini dihadiri, Sekdakab DR. Zefnihan, AP, M.Si, Asisten II dan Kabag PBJ Defri Antoni, SE, M.M, digelar di Balairung Pemda Sijunjung pada Kamis (15/6/2023).
Selain itu, para pimpinan dan para Camat se-Kabupaten Sijunjung juga hadir dalam pelaunchingan karya Kabag PBJ Defri Antoni, SE, M.M itu.
Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir memuji terobosan yang dilakukan pihak Bagian Pejabat Administrator Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdkab setempat.
Hal serupa juga disampaikan, Saptarius, Ketua Forum Pelayanan Publik (Yanlik) Kabupaten Sijunjung. “Strategi Kawal Pengadaan luar biasa jika benar-benar diterapkan. Ini merupakan inovasi baru. Seharusnya setiap OPD ada terobosan dan inovasinya dan hal ini patut diapresiasi,” kata Saptarius secara terpisah.
Pemred media online yang merupakan Wartawan Utama ini menyebutkan, tujuan dari terobosan yang dilakukan PBJ tentunya untuk membantu kegiatan pembangunan di Pemkab Sijunjung. “Selamat buat Pak Kabag dan staf PBJ atas terobosan dan inovasi barunya,” tambah Saptarius.
Menurut Kepala Bagian/ Pejabat Administrator Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Sijunjung, Defri Antoni, SE, M.M terobosan dan inovasi ini adalah Rencana Aksi Perubahan untuk menindaklanjuti permasalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sijunjung.
Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa saat ini masih sering terjadi seperti kerterlambatan pelaksanaan barang dan jasa, proses pengadaan yang komplek dan rumit, koreksi harga yang terlalu tinggi, putus kontrak dan pengadaan berbasis elektronik serta permasalahan lainnya.
Defri Antoni mencontohkan, pada tahun 2022, realisasi pengadaan barang dan jasa sangat lambat sekali. Pada triwulan I hanya 6 % sementara triwulan II terjadi pelonjakan dokumen yang akan ditender.
“Dokumen tender masuk dari OPD menumpuk di bulan-bulan tertentu saja, biasanya bulan Mei, Juni dan Juli. Seharusnya harus merata setiap bulannya agar pelaksanaan lebih maksimal,” ujarnya.
“Berdasarkan simplikasi fenomena yang ada, maka kami menyusun rencana aksi perubahan dengan judul Strategi Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem Informasi Kawal Pengadaan,” tambah Defti Antoni.
Rencana aksi perubahan itu terdiri dari beberapa langkah penting, antara lain pembentukan tim efektif, menjadikan entri RUP dan pengawasan PBJ sebagai Perjanjian Kinerja (PK) Jabatan Administrator (JPT), menyiapkan aplikasi berbasis elektronik dan kegiatan launching serta sosialisasi aksi perubahan.
Setiap tahapan aksi perubahan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. “Diharapkan kegiatan ini akan mampu meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa yang pada akhirnya akan membantu menyukseskan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sijunjung,” harap Defri Antoni. (Spt)
