Wakil Ketua DPRD Pessel H Aprial Abas Buya Piyai Tak Enggan Beri Komentar ke Wartawan
Bukittinggi, PilarbangsaNews.com,–
Wakil ketua DPRD Pesisir Selatan, H Aprial Abas Buya Piyai menyatakan bahwa dirinya tidak enggan ataupun segan dalam memberikan keterangan kepada wartawan.
Enggan maupun segan tidak, cuma dalam menyampaikan komentar Buya perlu kehati-hatian. Buya ingin statemennya Buya itu bisa menjadi sitawa sidingin, jangan sampai membuat suasana semakin gaduh,” kata H Aprial Abas
“Lantas kenapa salumbari Buya ketika dimintai komentar oleh redaktur PilarbangsaNews.com, terkait bengkalai RSUD Painan lewat pesan WhatsApp, Buya tak merespon?,” tanya Redaktur PilarbangsaNews.com
Baca juga;
Menurut Buya saat pesan itu diterimanya , Buya sedang mengikuti rapat partainya di Jakarta , sehingga belum sempat membalas.
“Sekarang Buya sudah berada di Pesisir Selatan, makanya Uda, Buya telp,” kata Buya Piyai kepada Redaktur PilarbangsaNews.com yang dipanggil Uda oleh H Aprial Abas.
Diketahui Aprial Abbas Buya Piyai ini dipartai yang dinahkodai oleh Surya Paloh itu adalah Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Pesisir Selatan.
Dengan posisi sebagai ketua DPD Partai Nasdem itu Buya juga mendapat jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan.
Buya ingin kalau memberikan komentar kepada wartawan harus kalimatnya yang bisa menyekukkan suasana tidak sebaliknya.
Terkait dengan bengkalai RSUD Painan yang telah diterbitkan SP3nya oleh Kejati Sumbar, ini merupakan langkah awal bagi Pemkab Pesisir Selatan untuk mulai melakukan aksi nyata bagaimana agar fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat itu bisa segara dimanafaat.
Pemkab Pesisir Selatan, kata Buya kini telah mengajukan proposal ke kementerian PUPR untuk membantu penyelesaian bengkalai RSUD Painan itu.
“Apakah sudah dijanjikan oleh pak menterinya bahwa kementerian PUPR akan segera membantu?” tanya PilarbangsaNews.com.
Tidak ada janji, namanya mengusulkan kita mengusulkan tentu harus sabar menunggu sampai usulan itu dikabulkan. Namun yang jelas sudah ada aksi dari Pemkab Pesisir Selatan.
Jika kementerian PUPR mengatahui bahwa bangunan tidak layak dilanjut karena ditemukan pondasinya retak. Bisa dipastikan kementrian PUPR tak akan mengabulka usulan dari Pemkab Pesisir Selatan.
Wakil ketua DPRD Pesisir Selatan ini sependapat dengan rekannya Drs Jamalus M.Pd anggota DPRD Pesisir Selatan dari Fraksi PKS yang setuju dilanjutkan tapi dengan syarat secara tehnis harus benar benar dikaji ulang kondisi pondasi bangunan apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak karena seperti diketahui berdasar ahli yang didatangkan oleh BPKP menyatakan bengkalai RSUD Painan total los artinya tidak bisa dilanjutkan karena diidentifikasi pondasi retak jika bengkalai itu dirampungkan bangunan itu akan roboh . (***)
