Penetapan SK Pelaksana Tugas PWI Pasaman Barat Ditolak Anggota PWI Setempat

Simpang Empat, PilarbangsaNews

Anggota PWI Pasaman Barat melakukan penolakkan terhadap SK PWI Pasaman Barat yang dikeluarkan PWI Sumatera Barat tertanggal 25 Agustus 2023. Surat penolakan itu ditandatangani anggota PWI dan dishare di grup WA “Silaturrahmi PWI”.

“Kami menolak dan melakukan mosi tak percaya terhadap pengurus dalam SK yang dikeluarkan PWI Sumbar yang diteken oleh Ketua PWI Basril Basyar, Wakil Bidang Organisasi Sawir Pribadi dan Sekretaris Firdaus. Alasannya tidak ada asas musyawarah dan demokrasi dalam organisasi,” kata Yulison Anggota PWI Pasaman Barat Selasa (24/10/2023) di Simpang Empat seperti disampaikan melalui Siaran Pers yang diterima redaksi.

Menurut Yulison penolakkan dan mosi tak percaya terhadap SK Plt PWI Pasaman Barat tersebut, intinya tidak ada kepercayaan terhadap Ketua Plt atas nama Buyung yang diterbitkan PWI Sumbar dalam Surat PWI Nomor 26.01/SK/PWI/SB/VIII/2023.

“Setelah beberapa kali dia masuk pengurus Plt tidak ada kepercayaan dan keterbukaan dalam berorganisasi, termasuk soal keuangan sehingga menimbulkan keresahan bagi kawan-kawan wartawan anggota PWI Pasaman Barat,” kata Yulison.

Hal senada juga disampaikan oleh M.Junir Sikumbang anggota biasa PWI Pasaman Barat itu menyesalkan penerbitan SK Plt yang tidak menganut asas demokrasi di negara demokrasi ini.

“Logikanya kenapa PWI Sumbar masih mengeluarkan SK terhadap oknum yang sudah tidak dipercaya lagi oleh anggota PWI lagi. Mau dibawa kemana PWI ini, sehingga menimbulkan kegaduhan bagi anggota PWI di tingkat bawah, yang akan berujung menimbulkan sikap antipati kepada pengurus PWI Pasaman Barat,” katanya.

Harusnya organisasi profesi sebesar PWI mampu merangkul wartawan dan menjadi contoh tauladan bagi kalangan wartawan saat ini.

Apalagi PWI saat ini kata, Junir Sikumbang, terus bebenah melalui PD dan PRT, kode etik, serta Kode Perilaku Wartawan yang pada intinya agar wartawan Indonesia ini semakin profesional, beretika dan martabat di tengah-tengah masyarakat.

Dia menyebut, jika kegaduhan yang ditimbulkan akibat penunjukkan SK Plt PWI tersebut, tidak sikapi PWI Sumbar justru akan berdampak buruk terhadap citra dan nama baik PWI di Pasaman Barat dimasa yang akan datang.

“Sekiranya ada persolan diinternal PWI Pasaman Barat seharus PWI Sumbar bijak ikut mencarikan solusinya agar persoalan tersebut bisa selesai, bukan ikut memperkeruh suasana atau memecah belah Anggota PWI Pasaman Barat, yang kita cintai ini,” kata M. Junir mantan Ketua PWI Pasaman Periode 2005-2008 ini.

Sementara itu, Hendi yang namanya merasa dicatut dalam SK Plt PWI Barat ini baru saja mengetahui ada SK PWI sekitar 4 hari yang lalu. “Saya juga heran SK keluar sudah bulan Agustus 2023, namun saya baru diberitahu sekitar tiga hari yang lalu, kan aneh,” kata Hendi Anggota Muda PWI dari Koran Pos Metro ini.

Dia juga menyayangkan tidak adanya keterbukaan oleh oknum pengurus Plt PWI Pasaman Barat tahun 2023 secara ini dalam berorganisasi.

“Saya melihat pada prinsipnya kawan-kawan PWI tidak ada masalah siapa yang mau jadi Plt Ketua, tapi kalau keterbukaan dan musyawarah yang didahulukan sosok Ketua bakal tidak ada masalah atau praduga negatif,” kata Hendi.

Menurut Hendi, kalau semuanya menganut asas musyawarah untuk mufakat bagi anggota PWI Pasaman Barat selama ini pasti aman dan damai saja.

“Saya yakin kalau Pengurus Plt membawa rekan-rekan PWI Pasbar duduk bersama, saya jamin tidak bakal ada masalah,” jelas Hendi.

Pendapat senada juga disampaikan Altas Maulana dari LKBN Antara yang baru bergabung dengan PWI. “Intinya kalau organisasi dibawa bermusyawarah, maka organisasi itu akan maju, tetapi kalau organisasi hanya dijalankan pribadi ketua saja maka organisasi tersebut, akan hancur, apalagi sekelas PWI Organisasi pertama di negeri ini, ” kata Altas Maulana.

Pendapat hampir serupa disampaikan oleh Osniwati, Anggota Muda PWI. Dia berharap PWI Sumbar membantu memfasilitasi terselenggaranya Konfercab PWI Pasaman Barat guna menegakkan eksistensi PWI Pasaman Barat dimasa depan. Jika memberikan amanah pimpinan sementara kepada orang yang tidak tepat maka terjadilah krisis kepercayaan terhadap pengurus PWI. (Rel)