Untuk Capai Optimalisasi Rekomendasi, Pansus LKPJ DPRD Sumbar Konsultasi ke Direktorat FKDH Kemendagri
Jakarta, PilarbangsaNews
Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2023 DPRD Sumbar berkonsultasi dengan Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah DPRD dan Hubungan Antar Lembaga (FKDH) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (13/5/2024).
Dalam pertemuan itu di Kemendagri itu terungkap, Pansus LKPJ DPRD Sumbar akan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi yang diberikan kepada Gubernur pada tahun-tahun sebelumnya (2019-2022, Red).
Ketua Pansus LKPJ Desrio Putra mengatakan, dalam pembahasan LKPJ tahun 2023, Pansus tidak hanya fokus membahas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun juga mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun-tahun sebelumnya (2019-2022), sehingga bisa dilihat bagaimana dampak yang diberikan. “Upaya ini tentu dilakukan untuk lebih memperbaiki jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah,” katanya.
Di dalam pertemuan itu Desrio Putra berharap kualitas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun 2023 dapat lebih meningkat dan fungsi pengawasan dapat lebih optimal.
Terkait rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah, apakah DPRD bisa menggunakan hak interpelasi agar pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan maksimal.
Dia mengatakan, dalam pembahasan LKPJ Kepala Daerah, DPRD akan fokus dalam fungsi pengawasan “bahkan” kewenangan itu diberikan sangat luas. Untuk itu penyatuan frekuensi dalam melahirkan rekomendasi-rekomendasi strategis sangat diperlukan, termasuk mengambil langkah-langkah dalam menyatakan sikap terhadap LKPJ Kepala Daerah.
Desrio Putra menyebutkan, dalam capaian kinerja yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan OPD dalam buku LKPJ bisa jadi berbeda dengan pelaksanaan hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Laporan yang ada lebih banyak dalam bentuk makro dan capaian secara umum, sedangkan dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD lebih cenderung melihat permasalahan secara lebih detil. “Hal itu harus menjadi perhatian seluruh pihak termasuk Pemprov agar bisa tercapainya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, ” kata Desrio Putra.
Pada pertemuan itu Pansus LKPJ Kepala Daerah Sumbar 2024 disambut oleh Direktorat FKDH Wilayah I Sumatera Eka Sastra. Sedangkan Pansus LKPJ didampingi unsur pimpinan yaitu Wakil Ketua DPRD Irsyad Syafar, Indra Dt. Rajo Lelo dan Suwirpen Suib.
Eka Sastra mengatakan, jika rekomendasi yang diberikan DPRD kepada Kepala Daerah tidak ada progres, maka harus dikoordinasikan dengan komisi. Masa kerja Pansus selama enam bulan, maka pemanggilan OPD harus dilakukan dengan mengorek apa yang harus menjadi perhatian sebagai bahan rekomendasi. “Sorotan-sorotan itu harus ditindaklanjuti dengan komisi-komisi terkait untuk mengawal progres yang ada,” katanya.
Dengan adanya LKPJ DPRD bisa memonitor kinerja kepada daerah. Sejatinya LKPJ adalah bahan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan itu tidak bisa dicampur adukan dengan politik. (gk)
