Silatda BPIP Provinsi Sumbar Bertemakan “Minangkabau dalam Keindonesiaan”
Bukittinggi, PilarbangsaNews
Upaya berkelanjutan pada penguatan Ideologi Pancasila dan konsensus kebangsaan menjadi titik fokus Badan Pembinaan Idelogi Pancasila (BPIP).
Untuk itu BPIP mengembangkan wadah Silahturahmi Daerah (Silatda), yang merupakan strategi, dengan mengedepankan dialog dalam membahas penguatan ideologi Pancasila untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota.
Silatda BPIP tingkat Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan di Novotel Balroom, Bukittinggi pada Jum’at (19/08/2022). Dialog dalam Silatda bertujuan memberikan apresiasi serta penguatan peran kepada Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para pengambil kebijakan dalam aktualisasi Pancasila dan UUD 1945 serta merawat NKRI dalam naungan semboyan berbangsa dan bernegara “Bhinneka Tunggal Ika”.
Pada Silatda bertema “Minangkabau dalam Keindonesiaan”, dihadiri oleh Wakil Kepala BPIP Karjono, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso, Dijen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT RI Rajumber Prihatin, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt.Bandaro Rajo, Walikota Padang Hendri Septa, Bupati Pasaman Benny Utama, serta seluruh Kepala Badan Kesbangpol Kota/Kabupaten di Provinsi Sumbar.
Wakil Kepala BPIP Karjono Atmo Prakoso dalam sambutannya mengatakan, Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 mengamanatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melakukan pengukuran Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila (IAP).
“Melemahnya ideologi Pancasila merupakan isu strategis dalam agenda pembangunan dan harus dilakukan penguatan melalui Prioritas Nasional revolusi mental di bidang pembangunan karakter-kebudayaan”, terang Karjono.
Ditambahkannya, untuk mencapai peningkatan aktualisasi Pancasila tersebut, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antara BPIP serta Kementerian/Lembaga juga Pemerintah Daerah.
“Diharapkan pada pertemuan ini dapat merangkul seluruh pimpinan daerah dan simpul-simpul tokoh budaya, adat dan komunitas yang selama ini telah melakukan pembinaan dan pewarisan nilai nilai Pancasila”, sambung Karjono.
Sisi lain disebutkan Karjono, dibutuhkan kerelaan para pimpinan dan para tokoh masyarakat untuk dapat menarasikan dan membicarakan Pancasila dalam tiap proses pembudayaan dan pewarisannya.
Seterusnya Ia menyampaikan harapan BPIP agar Silatda yang diselenggarakan di Sumatera Barat ini menjadi energi positif bangsa dari daerah, menjadi ruang perjumpaan terbatas, terhimpun dan terstruktur Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dengan Pemangku kepentingan serta jadi penguat rasa Ideologi Pancasila yang harus tampak pada setiap produk-produk kebijakan dan regulasi sebagai implementasi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota dalam penyampaiannya mengapresiasi upaya BPIP dalam penguatan pemahaman Pancasila di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Lebih lanjut Ia menyatakan penguatan tersebut akan memperdalam pemahaman masyarakat Minangkabau terhadap Ideologi Pancasila.
Namun demikian, Bupati Safaruddin juga meminta kepada BPIP, agar program BPIP dalam mewujudkan Desa Berdikari tidak hanya menyasar desa maupun nagari yang terdapat warga transmigrasi.
“Kami juga meminta BPIP turut memperhatikan desa atau Nagari yang dulunya turut menjadi basis perjuangan kemerdekaan seperti Koto Tinggi serta Nagari yang mengalami ketertinggalan untuk turut serta dalam program BPIP”, pinta Bupati Safaruddin.
Tidak hanya sampai disitu, Bupati Safaruddin juga berharap generasi muda terutama pelajar dapat memperdalam pemahaman tentang Pancasila melalui program merdeka dengan terwujudnya profil pelajar Pancasila. (wba)
