Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Fitri 2023, TPID Riau Adakan Pertemuan
Pekanbaru, pilarbangsanews.com – Memitigasi risiko lonjakan harga pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1444 Hijriah yang jatuh di minggu terakhir April 2023, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau telah mempersiapkan beragam kebijakan pengendalian harga yang diputuskan dalam High Level Meeting (HLM) bersama TPID se-Provinsi Riau.
Kegiatan HLM yang diselenggarakan di salah satu hotel berbintang di kota Pekanbaru pada 10 Maret 2023 ini dipimpin oleh Gubernur Provinsi Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si., dan dihadiri oleh Wakapolda Riau Brigjen Pol. K. Rahmadi, S.H., M.H., Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau M. Cahyaningtyas, Forkompimda, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau dan seluruh perwakilan TPID Kabupaten/Kota di Riau.
Secara historis, berdasarkan hasil perhitungan BPS, tekanan inflasi cenderung meningkat menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri, terutama didorong peningkatan harga-harga komoditas pangan.
Demikian pula pada tahun 2023 ini, TPID memperkirakan tekanan inflasi akan meningkat sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antar TPID Provinsi Riau dengan TPID Kabupaten/Kota di Riau, dan seluruh stakeholders terkait untuk mengendalikan laju inflasi.
Berdasarkan pemantauan Bank Indonesia dan OPD Provinsi Riau, kecenderungan kenaikan harga beberapa komoditas pangan strategis mulai terjadi pada minggu pertama Maret 2023.
Beberapa komoditas tersebut diantaranya adalah, beras, cabai merah, daging ayam ras, minyak goreng, dan bawang putih.
Menghadapi tekanan inflasi, khususnya yang bersumber dari komoditas pangan, TPID merumuskan kebijakan pengendalian yang mencakup 4 (empat) aspek (4K), yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
Adapun upaya konkrit dari kebijakan tersebut adalah :
1) Penguatan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) baik intra maupun antar provinsi;
2) Meningkatkan produksi pangan lokal melalui inovasi gerakan tanam (khususnya replikasi program digital farming dan program urban farming);
3) Penyelenggaraan pasar murah;
4) Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan pangan di pasar dan distributor besar secara intensif, bekerjasama dengan satgas pangan;
5) Memperkuat komunikasi dan koordinasi antar TPID se-provinsi Riau;
6) Memperkuat komunikasi kebijakan pengendalian inflasi ke masyarakat melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM);
7) Pelaksanaan mapping rantai nilai, mulai dari petani hingga pedagang akhir;
8) Pemberian bantuan berupa alsintan dan saprotan untuk mitra/kelompok tani binaan; dan
9) Digitalisasi data dan informasi pangan di Riau, terutama untuk komoditas-komoditas pangan yang sering menjadi penyumbang inflasi tertinggi.
Langkah-langkah strategis yang telah disusun tersebut diharapkan mampu menjaga laju inflasi Riau sepanjang tahun, sehingga target inflasi pada rentang 3%+1%(yoy) dapat tercapai.
Dengan demikian, inflasi mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat umum.
Keberhasilan strategi pengendalian inflasi Riau tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kolaborasi, koordinasi, dan sinergi antar TPID. *(mrz)
