Gejolak Perangkat Nagari di Pesisir Selatan
Oleh: Irwandi*)
Ada-ada saja kelakuan tim penyusun anggaran daerah Pesisir Selatan. Mengutak-atik dana untuk dapur perangkat nagari serta menyunatnya. Semua dilakukan dengan dalih menyuruh perangkat berpandai-pandai karena kondisi keuangan lagi kekurangan.
Usut punya usut yang membuat kondisi keuangan seperti itu disebabkan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Sebenarnya kalau dilihat dari penjelasaan ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Pesisir Selatan, Bapak Epi Syofyan yang disiarkan langsung di Padang Tv (17/3 ) yang lalu, mereka tidak terlalu mempersoalkan apabila keadilan ditegakan.
Kalau memang masalah pitih-pitih dipotong, potonglah namun semua yang bergaji dari uang negara di Pesisir Selatan juga dipotong. Hal yang membuat perangkat mempertanyakan kebijakan ini karena hanya gaji perangkat nagari saja yang dipotong, yang lain tidak. Sedangkan yang membuat tekor tiga dinas tadi.
Terlebih lagi perangkat nagari merasa dibohongi. Sebab pihak pemda mengatakan dana alokasi umum untuk Pesisir Selatan dipotong, namun rupa-rupanya tidak demikian. Kenapa pihak lain yang membuat tekor, bebanya dipikul dengan pengurang penghasilan tetap dan penghilangan tunjangan mereka di kenagarian.
Saat semua jawaban belum menyejukan hati dan membuat sanang kiro-kiro. Perangkat nagari berencana akan melakukan demo atau aksi damai ke kantor bupati pada senin esok ( 20/3 ). Disini adalagi keanehan, sekda Pesisir Selatan melakukan himbauaan kepada perangkat nagari agar bekerja semestinya pada hari tersebut di kantor masing-masing.
Yang patut dipertanyakan, apakah apabila perangkat tetap melakukan aksi meminta penjelasan, mereka akan dapat sanksi. Kenapa harus dibuat himbauan kepada orang yang menuntut hak-hak mereka. Perangkat nagari yang tahu dengan adat tentu mereka akan berorasi dengan cara yang beradab. Namun beradatkah melakukan himbauan kepada orang yang merasa terhimbau karena haknya dipotong dengan tidak adil.
Pernyataan Bupati Pesisir Selatan jelas bila dilihat di pilarbangsanews.com (16/3 ). Ada kesalahan tafsir di pihak tim PAPD Pesisir Selatan. Sementara yang bertanda tangan dihimbauan agar tidak ikut demo itu adalah orang yang tergabung di tim Penyusun agaran tersebut. Bukankah mereka di tim ini yang sudah sepatutnya diberi sanksi, sudah salah melakukan kebijakan ditambah melarang orang mempersoalkan kebijakan tersebut.
Masyarakat Pesisir Selatan adalah masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat. Mereka akan berdialektika dengan cara-cara beradat, nan bana kato saiyo. Maka bermusyawarahlah antara pemda dengan nagari. Kalau ada kesalahan revisi kesalahan tersebut. Tentu semua belum terlambat. Wallahu ‘alam bishawab.
Catatan; Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulisnya.
*) Penulis : Irwandi, warga kecamatan IV Jurai
