Wakil Bupati Richi Aprian Apresiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif
Tanah Datar, PilarbangsaNews
Wakil Bupati Richi Aprian: Bawaslu berperan penting dalam mewujudkan demokrasi
Badan Pemantau Pemilu (Bawaslu) berperan penting dalam mewujudkan demokrasi. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Richi Aprian saat menghadiri pembukaan pelatihan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat dasar di Emersia Hotel Resort Batusangkar, Kamis (16/9).
Kegiatan yang dibuka Masykuruddin Hafizh, Ahli Bawaslu RI Indonesia, sejak Kamis (16/9) hingga Sabtu (18/9) itu diikuti oleh 74 relawan terpilih dari Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Solok.
Richi Aprian, Wakil Bupati Tanah Datar menyambut baik acara tersebut. “Kita semua tahu bahwa kegiatan ini merupakan rencana nasional dan wujud nyata dari nilai konsolidasi demokrasi,” ujarnya.
Wakil Bupati menyatakan, pengawasan pemilu merupakan sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih khususnya di Kabupaten Tanah Datar.
“Kami berharap anak-anak nagari dapat berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, serta memperhatikan perkembangan politik yang sedang terjadi, bukan secara langsung dapat memahami seluruh proses yang sedang berlangsung, dengan tujuan menjaga martabat pemilu yang jujur dan adil,” katanya.
Wakil Bupati mengatakan, salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum melibatkan pengawasan pemilu, partisipasi masyarakat dalam menjaga demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan, serta keterampilan pengawasan. “Sesuai slogannya, bekerja sama dengan rakyat untuk mengawasi pemilu dan bekerja dengan Bawaslu untuk menegakkan keadilan pemilu,” pintanya.
Wakil Bupati juga mengajak peserta yang mengikuti SKPP untuk serius. Dengan begitu bisa menjadi juru bicara Bawaslu di masyarakat, dan hal-hal yang diberikan oleh nara sumber dan koordinator bisa diserap dan diterapkan di masyarakat,” pungkasnya.
Tenaga Ahli Bawaslu RI Masykuruddin Hafizh mengatakan bahwa SKPP merupakan rencana nasional dan kami telah melaksanakan rencana tersebut secara bertahap sejak tahun 2017. Padahal, anggaran untuk kegiatan ini tidak terpengaruh pemotongan atau realokasi.
Seiring berjalannya waktu, akan ada kebijakan yang mendukung visi misi presiden. Rencana tersebut dianggap sebagai edukasi publik terkait pengawasan pemilu. Pada tahun 2021, akan ada 10 ribu pendidikan untuk kader pengawas hingga akhir tahun,” katanya.
Sementara itu, Surya Efitrimen Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumbar, berharap peserta SKPP dapat memberikan kontribusi lebih untuk Pemilu 2024 mendatang.
“Melalui acara ini, peserta dapat menjadi kader yang sangat partisipatif. Ini akan memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan demokrasi Sumbar, khususnya pembangunan Tanah Datar,” ujarnya.
Surya Efitrimen menambahkan, SKPP 2021 akan digelar di 1.000 titik secara nasional. Sumbar mendapatkan 3 titik yang kini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar, kemudian dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Bukittinggi.
Setelah mengikuti Sekolah Kader tingkat dasar ini, peserta terbaik akan diikutkan pada sekolah kader tingkat menengah di provinsi.dan Jika terbaik lagi, akan diikutkan kembali pada sekolah kader tingkat lanjut di Bawaslu pusat katanya.
Ketua Bawaslu Tanah Datar Hamdan, M,Pd,E saat itu melaporkan bahwa peserta yang mengikuti SKPP ini merupakan hasil penyaringan dan seleksi oleh Bawaslu RI. “Sudah banyak yang mendaftar, tapi dari seleksi yang dilakukan Bawaslu pusat, SKPP tingkat dasar ini ada 74 peserta,” katanya. (Putra)
