Kalau Dapat Pemerintah Buat Program Satu Desa Satu Perawat
PILARBANGSANEWS. COM. PADANG,– Jangan hanya program Bidan Desa Saja yang ada, kalau dapat hendaknya ada pula Perawat Desa, Ketua Umum Pusat PPNI (Pesastuam Perawat Nasional Indonesia), Harif Fadila S.Kp, mengharapkan kalau dapat pemerintah mengoptimalkan peran serta perawat dalam pembangunan Kesehatan Masyarkat, caranya selain melahirkan program 1 Desa Satu Perawat, juga memfasilitasi para perawat yang ingin membuka Praktek mandiri di desa desa.
“Dengan ada solusi ini, pemerintah bisa menitipkan kepada PPNI program -program pembangunannya dan yang pasti perawat tidak bisa menolak hal tersebut,” kata Ketua Umum Pusat PPNI itu saat memberikan sambutannya dalam acara peresmian pembangunan Gedung Kantor Sekretariat PPNI Siteba Padang, Sabtu siang (17/03/2018).
Harapan itu ibarat gayung bersambut, kata Wakil Gubenur Sumbar, Nasrul Abit, yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, pemerintah tidak bisa menolak masalah praktek mandiri oleh perawat, yang memang sudah melalui proses standar kemampuan oleh Dinas Kesehatan.
Nasrul mengharapkan pada pemkab/ko agar memfasilitasi perawat dalam pemberian izin untuk kegiatan praktek mandiri, karena kedepan peran serta mereka sangat penting dalam pelayanan kepada masyarakat.
Persoalan penyakit masyarakat di Sumbar sangat besar terutama masalah LGBT dan Narkoba , kami sedang mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.
Belum lagi masalah gizi buruk, dengan keberadaan PPNI merupakan hal yang sangat penting untuk menuntaskan masalah tersebut, kata Nasrul Abit
Banyak daerah di Sumbar mengalami gizi buruk terutama kabupaten Mentawai yang merupakan daerah masih tergolong tertinggal di Sumbar. Banyak masyarakat Mentawai yang mengalami gizi buruk untuk itu perlu perhatian khusus agar bisa keluar dari masalah tersebut, himbau Wagub Nasrul Abit.
Wagub Nasrul Abit menyatakan yang menyebabkan suatu daerah itu tertinggal adalah 14 indikator diantaranya pendidikan dan kesehatannya.
Persoalan ketertinggalan ini sebenarnya akan selesai apabila ada komitmen kuat dari bupati/walikota yang peduli terhadap masalah kesehatan dan pendidikan karena yang membuat membuat sukses dan tidaknya suatu daerah itu keluar dari kategori daerah tertingal adalah berdasarkan ukuran Indek Pembangunnan Manusia (IDM) di kabupaten/kota tersebut, ujar Nasrul Abit
Terkait pembangunan kantor sekretariat yang baru itu,
Wakil Gubernur Nasrul Abit memberikan aspresiasi kepada PPNI yang telah mampu membeli gedung senilai 1,3 miliar untuk sekretariat PPNI Kota Padang dengan dana sendiri.
Ketua DPW PPNI Sumbar, Sunardi dalam kesempatan itu menyampaikan, dengan adanya peresmian gedung sekretariat PPNI kota Padang yang bertempatan dengan peringatan hari Ulang Tahun ke 44 PPNI kita berharap menjadi momentum bagi kabupaten/kota lain untuk mendirikan sekretariat PPNI yang sama di daerah masing-masing kab/ko se Sumatera Barat.
Selama ini profesi perawat dipandang sebelah mata oleh masyarakat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 3014 tentang keperawatan kita berharap peran perawat lebih dirasakan oleh masyarakat. Dan dengan adanya sekretariat ini bisa dimanfaatan semaksimal mungkin oleh keperluan perawat” terang Sunardi
Kantor sekretariat ini hadir untuk menjadi tempat kegiatan organisasi dan pusat pelayanan terhadap anggota.
Karena itu kami berharap kepada Bupati /Walikota dengan apa yang dilakukan PPNI, pemerintah bisa mengajak ikut serta perawat dalam melakukan pembangunan dibidang kesehatan. (Zar)
