Komitmen Polres Solok Kota Meraih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
Solok Koto, Pilarbangsanews.com, —
Polres Solok Kota, salah satu dari 3 Polres di Sumatera Barat, tahun lalu mendapat predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ( Kemenpan RBRI).
Kini berkomitmen dan terus mempersiapkan diri untuk mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Komitmen Polres Solok Kota membangun Zona Integritas WBBM, diuji oleh tim evaluasi,
Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan, SIk MH, didampingi oleh 11 orang unit penggerak integriats yang terdiri dari 4 orang ketua program dan 7 orang operator program pembangunan ZI mempresentasikan komitmennya di hadapan tim evaluasi, di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat, Kamis (25/7).
Dihadapan Tim Evaluator Kemenpan RBRI yang terdiri dari Galih Hadiwijaya, S.S.T, Ummu Nur Hanifah dan Akbar, Kapolres Solok Kota mengurai upaya-upaya Polres dalam mempertahankan predikat WBK dan langkah-langkah nyata serta hasil yang diraih dalam upaya menuju predikat WBBM.
Kapolres mengurai secara rinci progress yang dicapai dalam peningkatan dari WBK menuju WBBM pada tiap-tiap 6 area perubahan meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
AKBP Dony Setiawan, juga memaparkan program-program sosial yang digagasnya dan diimplementasikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh dengan sendirinya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Usai paparan, evaluasi dilanjutkan dengan diskusi, tanggapan dan masukan dari Tim evaluator untuk memantapkan langkah Polres Solok Kota dalam menuju WBBM.
Kepada pilarbangsanews.com, Kapolres Solok Kota yang ramah ini menagatakan, meskipun belum diumumkan hasil penilaian, namun polresnya berpeluang besar untuk mengikuti tahapan evaluasi selanjutnya.
Dijelaskan, terdapat beberapa tahapan proses evaluasi Zona Integritas ini.
Diawali dengan penerimaan usulan unit kerja WBK/WBBBM dari Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam hal ini kapolda .
Tahapan berikutnya, survei oleh BPS, yaitu survei eksternal persepsi kualitas pelayanan publik dan survei eksternal persepsi anti korupsi. Dilanjutkan dengan tahap ketiga, yakni evaluasi lapangan, dan tahap keempat dilakukan rapat panel. Ada dua rapat panel, yakni panel 1, yang dilakukan pembahasan antar tim evaluasi di internal Kementerian PANRB. Selanjutnya rapat panel 2, yang dilakukan dengan melibatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), KPK, Ombudsman RI, Tim Saber Pungli, dan sejumlah pihak terkait lainnya.
KEUNTUNGANNYA
Kenapa setiap polres ingin memperoleh predikat zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah dengan birokrasi bersih dan melayani (WBBM)?
Bagi Polres yang lolos dalam evaluasi akan mendapat apresiasi dari pemerintah berupa peningkatan tunjangan kinerja.
Jika polres mampu menjaga komitmen dengan zona integritas WBK, polres tersebut mendapat tunjangan kinerja satu kali lipat lebih tinggi dari polres biasanya.
Jika polres bisa komit di zona integritas WBK dan WBBM, maka tunjangan kinerjanya bisa ditingkatkan dua kali lebih tinggi dari polres biasa.
Namun bagi kapolres anak pasangan kepala SMP di Sumsel ini, predikat itu menjadi impiannya bukan hanya sekedar menambah tunangan kinerja. Tapi yang lebih penting bagaimana polres yang dia pimpin diakui sebagai birokrat yang dapat menjadikan institusi Polri semakin dipercayai masyakat.
“Masalah duit atau masalah rezeki itu sudah ada yang mengatur, itu hak Progetatuf Allah SWT, kita hanya akan menerima sesuai yang telah ditetapkaNya” Ujarnya penuh Haqkal Yakin (YY)
Baca juga;
Aus Ketika Berurusan Di Polres Solok Kota? Jangan Ragu Ada Teh Manis Tersedia Gratis
