.

Wajib Pilih di Kecamatan Batang Kapeh Cerdas dan Realistis?

Batang Kapeh, Pilarbangssnews.com, — Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, pada pilkada 2020, diprediksi akan tetap jadi wilayah yang memiliki wajib pilih menggiurkan untuk diperebutkan oleh para kandidat calon bupati. Pasalnya, kemungkinan besar tidak bakalan ada calon bupati/wakil bupati dari kecamatan Batang Kapas yang akan ikut bertarung memperebut kursi bupati yang kini sedang di duduki Hendrajoni Dt Bandobasau.

Sekarang telah muncul satu nama dari Batang Kapeh yang diproyeksikan sebagai calon bupati/wakil bupati, Dr Budhi Mulayadi Dt Bandaro Sati, nama yang muncul itu kalaupun nanti ikut dalam pilkada, sulit akan mendapat dukungan mayoritas dari warga wajib pilih di kecamatan ini.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab suara pemilih tidak bisa disatukan di Kecamatan Batang Kapeh.

Sebelum saya lebih lanjut membedah kenapa kecamatan Batang Kapas tetap menjadi wilayah kontributor bagi calon bupati dari kecamatan lain? Sebaiknya saya jelaskan dulu bahwa sebelum beberapa Nagari Kecamatan Batang Kapas dimwkarkan secara kewilayahan, kecamatan ini terdiri dari 3 wilayah, masing masing wilayah IV Kota Hilie, IV Koto Mudiak, dan wilayah Nagari Taluk.

Meski masih satu kecamatan, kultur dan adat istiadat memiliki sedikit perbedaan, bahasa (dialek atau logat) bicara pun tidak sama, berbeda satu sama lainnya.

Antara ke 3 wilayah ini, adatnya sama tapi langgam batuka

Perbedaan perbedaan itu, praktis secara psikologis akan mempengaruhi pandangan politik masing masing warganya. Begitu juga tokoh masyarakat yang ada di Nagari Taluk, belum tentu diterima sebagai tokoh di Nagari IV Koto Hilie, dan sebaliknya.

Contoh ketika Fahmi Kasry (Fahmi Kasry beliau telah lama meninggal dunia-pen) putra Tuik Nagari IV Koto Mudiak, Batang Kapas, ikut dalam pilkada tahun 2004 yang lalu, Fahmi pada waktu itu hanya mampu mengumpulkan suara 15% dari wajib pilih di wilayah kecamatannya.

Padahal Fahmi telah banyak bertanam budi untuk warga Batang Kapeh. Semasa itu Fahmi tidak hanya banyak membantu warga Batang Kapas, tapi juga warga kecamatan lain, dimasukkan bekerja di PT Indah Kiat Perawang Riau. Dan ini menjadi salah satu pemicu Fahmi seorang manajer PT Indah Kiat, ikut pilkada di kmpung halamannya.

Fahmi yakin menang, karena merasa dirinya akan dibantu oleh puluhan ribu orang tua/ sanak saudara yang saudara mereka bekerja di PT Indah Kiat. Namun kenyataan Fahmi harus terima pil pahit itu.

Lantas kini muncul nama Dr Budhi Mulayadi S.Kep M.Kep yang kini namanya sedang dibahas diinternal PKS Pesisir Selatan, diproyeksikan sebagai calon bupati/wakil bupati dari PKS.

Budhi seorang dosen terbang diberbagai PTN dan PTS di beberapa daerah di Indonesia dan narasumber seminar dan pelatihan nasional dan internasional, dia juga adalah anggota KAN Nagari IV Koto Hilie.

Pertanyaan saya akankah ninik mamak anggota KAN IV Koto Hilie mendukung Budhi untuk maju merebut kursi bupati/wakil bupati di tahun 2020 depan?

Dukungan Ninik Mamak sesama anggota KAN mungkin bisa di dapat oleh BUdhi yang juga konsultan bencana di Asia Pasifik ini, dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau deklarasi dari Ninik Mamak Nagari IV Koto Hilie

Tapi itu hanya sebatas deklarasi saja, tidak bisa; “dibuka kulik tampak isi..” Begitu tipikal ninik mamak di IV Koto Hilie. Setahu saya angku angku ninik mamak itu ” Tau jo ranggeh kamalatiang, dahan nan kamaimpok.”

Kemudian ada lagi istalah zaman old yang mungkin masih tetap lestari, yakni istilah “tahu Den, jo kungkuang dapuah amaknya“.

Ini sebuah uangkapan pelecehan yang berbungkus kebencian dari seseorang kepada orang sekampungnya yang telah sukses baik sacara sosial maupun ekonomi.

Jika ada ungkapan yang seperti itu di Batang Kapeh, maka selama itu pula Kampung denai akan tetap menjadi daerah kontributor untuk suara bagi calon pemimpin Pessel, dan jangan bermimpi akan ada urang Batang Kapeh bisa jadi bupati. Apalagi jadi bupati itu costnya konon bisa mencapai 10 M.

Diakhir tulisan yang singkat ini, Ambo nyantakan bahwa ambo sendiri sebenarnya sangat setuju jika wajib pilih di kecamatan ini masih tetap berfikir cerdas dan realistis memilih bupati di tahun depan; Ambiak contoh ka nan sudah ambiak tuah ka nan manang. (****)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *