“Digertak” Wakil Ketua Soal Transparansi Dana Covid-19, Akankah Bupati HJ Hadiri Panggilan DPRD Pessel?

Batang Kapeh, Pilarbangsanews.com, —
DPRD Pessel menilai Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, lambat dalam menangani wabah Covid-19 utamanya tidak transparansi soal anggran.

Penilaian diatas datang dari Wakil Ketua DPRD Pessel Jamalus Yatim. Dikutip dari berita Media Online Prokabar, menurut Jamalus semua fraksi di DPRD Pesisir Selatan telah sepakat akan memanggil Bupati. (yang tak sepakat ada satu mungkin, yakni Fraksi Partai Nasdem karena Bupati Ketua Nasdem Sumbar-Pen).

Okey. Stop dulu hingga disini kutip mengutip berita dari media online Prokabar. Saya ingin mengajak pembaca membahas satu persatu narasi dan diksi statemen dari wakil ketua DPRD Pessel Jamalus Yatim, seperti yang tertulis dalam berita tersebut.

Ada dua pengertian yang saya tangkap, pertama Jamalus menyatakan bupati lambat dalam penanganan wabah covid-19.

Bukan lambat dalam penanganan wabah, yang di maksud Jamalus lambat disini dalam masalah transparansi keuangan.

Kalau dalam penanganan wabah Covid-19, Bupati Hendrajoni, dinilai oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sebagai bupati yang cepat tanggap di Sumbar. Orang belum apa-apa, Hendrajoni telah lebih dahulu memulai, dengan menyediakan Rusunawa Painan sebagai tempat karantina OPD (Orang Dalam Pengawasan) di daerah ini.

Hasilnya, walaupun semua atas Izin Allah SWT, yang jelas kini jumlah pasien Covid-19 berasal dari Pesisir Selatan telah 11 orang yang sembuh. Tinggal lagi 5 orang yang masih menjalani perawatan.

Jadi kalau Jamalus Yatim mengatakan kinerja bupati sangat lamban menangani wabah Covid-19, tidak lah tepat dan itu sangat jauh panggang dari api.

Lantas, lambat dalam soal apa?

Lambat dalam soal transparansi anggaran.

Ooooow…., kalau sudah menyangkut anggaran ini memang tugas anggota legislatif bertanya dan mengawasinya.

Tapi biasanya kalau sudah bertanya soal anggran, istilah di kampung saya “Kukuak Ayam Nak Padi”

Ada sesuatu yang salah dalam anggaran, bisa jadi pembagian tidak merata tak sesuai dengan porsi yang diinginkan. Ibarat mengawik Ketek kawik ka awak gadang ka urang.

Mestinya bupati tidak memangkas seluruh anggaran uang perjalanan dinas, uang untuk dapil. Semua mata anggran yang diperuntukkan bagi DPRD dipangkas dan digunakan untuk covid-19.

Ow.., begitu ceritanya. Betul juga dugaan saya sebelum mendapat informasi bahwa ancaman/gertak wakil ketua DPRD Pessel ini memanggil bupati pasti ada apa apanya.

Betul kan? Bukan masalah penanganan covid-19 dan bukan pula soal transparansi.

“Kalau soal transparansi yang mana lagi yang hendak dipertanyakan, bukankah dulu bupati pernah mengadakan rapat koordinasi dengan Ketua DPRD Ermizen beserta para wakil ketua DPRD, hari Senin tanggal (6/4/2020).

Pada kesempatan itu bupati didampingi Sekda Erizon serta sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Pesisir Selatan dan koodinator bidang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, menyampaikan, beberapa kebijakan yang telah akan diambil pemerintah derah dalam rangka penanganan virus corona (Covid-19).

Ketua DPRD Ermizen, S.Pd bersama tiga orang wakil ketua dalam kesempatan itu menyatakan dukungannya terhadap langkah langkah yang telah dan akan dilakukan bupati dan jajarannya.

Lantas sekarang wakil Ketua DPRD Pessel Jamalus Yatim kok berkotat menyatakan bupati tidak transparan mengolah dana covid-19

Bupati Pesisir Selatan, Henadrajoni, mengakui untuk saat ini pihaknya memang belum memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap realoaksi APBD.

Jamalus Yatim sendiri tahu bahwa, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, pemerintah daerah diberikan keleluasaan kewenangan untuk menyusun dan mengelola anggaran tanpa melibatkan DPRD.

Perpu tersebut mensinyalkan kapada kita bahwa dimasa pendemi Covid-19 ini, sesuatu yang halal bagi pihak eksekutif menyusun anggaran tanpa melibat pihak legislatif.

Tapi walaupun demikian, tahu ndak, kata Henadrajoni, bahwa kami pihak eksekutif benar benar pusing membagi merealokasi anggaran, karena banyak dana dana operasional OPD yang dipangkas. Pada tahun anggran ini OPD tidak bisa berbuat apa apa, akibat dana oprasional dan proyeknya banyak telah dipangkas.

Begitu juga mata anggaran untuk DPRD Pessel terpaksa banyak yang dikurangi untuk membiayai penanggulangan Covid-19 ini.

Sekarang yang menjadi beban fikiran kita dan kita harus fokus adalah memutus mata rantai penyebaran covid-19, agar masyarakat Pessel tak seorang pun lagi yang terpapar Covid-19.

Lalu…., akankah pak bupati HJ akan menghadiri panggilan DPRD Pessel itu hari ini?? Kita lihat saja nanti..!

Tapi jangan jangan bupati yang bertanya soal isu ada beberapa anggota DPRD yang melakukan perjalanan fiktif… Heheheh… (****)