Ferizal Ridwan Buka ‘Kunci’ Embargo BNPB ke Limapuluh Kota
Limapuluh Kota, PilarbangsaNews
Tidak banyak orang yang tahu, bahwa Kabupaten Limapuluh Kota ini pernah diembargo oleh BNPB (Badan Nasional Penangulangan Bencana) selama tujuh tahun (2000-2017).
Penyebabnya adalah karena Pemkab Limapuluh Kota ketika itu gagal menyelesaikan laporan administrasi bantuan BNPB senilai Rp15,6 miliar untuk bantuan tanggap darurat pasca bencana alam galodo Gunung Sago yang terjadi tahun 2009.
Dalam rentang waktu tujuh tahun itu, Limapuluh Kota yang termasuk salah satu daerah rawan bencana alam di Sumbar tidak pernah lagi menerima bantuan BNPB, meski terjadi bencana alam saban tahun seperti banjir, tanah longsor dan lainnya.
Terbukanya kunci embargo itu sejak tahun 2017, sehingga Kabupaten Limapuluh Kota mulai menerima bantuan dari BNPB, tidak terlepas dari jasa dan keberanian Wakil Bupati Ferizal Ridwan.
Ceritanya, pada tahun 2017 ketika ia menjabat Pj Bupati selama 42 hari karena Bupati Irfendi Arbi menunaikan ibadah haji, Ferizal Ridwan membuat 16 terobosan yang sangat luar biasa, dan sempat menggema di tingkat nasional.
Ketika hal ini dikonfirmasikan PilarbangsaNews kepada Ferizal Ridwan Selasa(15/9) malam ia membenarkan. “Iya benar, inilah tugas selaku Pj Bupati yang takkan terlupakan bagi saya,” sebutnya.
Diuraikan Buya Feri, panggilan akrabnya, tentang terobosannya itu. Program itu adalah melepaskan embargo, sanksi administratif atau keengganan BNPB memberikan bantuan kepada Limapuluh Kota, sebagai akibat Pemda tidak pernah menyelesaikan laporan dan pertanggungjawaban pengunaan dana bantuan tangap darurat paska galodo Gunung Sago tahun 2009 di Kecamatan Lareh Sago Halaban sebanyak Rp15,6 miliar.
“Selama 7 tahun di tiga kepemimpinan tak kunjung ditandatangangani, maka pada masa Pj Bupati saya selesaikan dan saya tandatangani penyelesaian pertanggungjawaban laporan keuangan BNPB itu,” ucapnya.
Alhamdulillah, akibatnya setelah itu BNPB bisa melanjutkan bantuan ke Limapuluh Kota. “Pada tahun 2018 kita mendapatkan BPBD terbaik, program program kebencanaan dengan puluhan miliar serta bantuan fasilitas pelatihan, armada dan alat alat lainnya,” beber Wabup sembari mengenang.
‘Ketika itu, kami datang menyelesaikan persoalan embargo BNPB ke Jakarta didampingi Uda Yulfitni Djasiran anggota DPRD Propinsi dan Hendri Yoni (alm) selaku sekretaris BPBD serta Rahmadinol, salah satu kepala seksi di BPBD Limapuluh Kota,” kenang Buya Feri.
Jika tidak diselesaikan pertanggungjawaban laporan bantuan BNPB itu, tambah Buya Ferizal, dapat dipastikan program bantuan BNPB ke Limapuluh Kota sulit didapatkan terutama yg bersifat rekon dan tangap darurat. (wba).
