Langkah Maju, Masyarakat Sekitar Danau Maninjau Sepakat Moratorium Jaring Apung
Bukittinggi, PilarbangsaNews
Ada dua kesepakatan penting yang didapat dalam rapat bersama Forum Asosiasi Petani dan Nelayan KJA Danau Maninjau bersama tokoh masyarakat Salingka Danau Maninjau dan Forkopimda Sumatera Barat. Pertama, tidak adanya lagi penambahan keramba (moratorium) pembuatan KJA di Danau Maninjau. Kedua, sepakat menjaga kelestarian Danau Maninjau dari pencemaran.
Hal ini disampaikan Gubernur seusai rapat bersama Forkopimda, Forum Asosiasi Petani dan Nelayan KJA dan tokoh masyarakat salingka Danau Maninjau di Bukittinggi, Sabtu (3/7/2021).
“Danau Maninjau merupakan potensi daerah yang merupakan kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Danau Maninjau juga merupakan penopang hidup masyarakat yang ada disekitarnya yang dahulunya daerah tertinggal, saat ini sudah lebih maju dan sejahtera,” ungkap Mahyeldi.
Mahyeldi tegaskan pemerintah tidak akan mengambil kebijakan yang menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat. Karenanya mencari solusi persoalan pencemaran Danau Maninjau butuh kesepakatan bersama masyarakat sekitar agar memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan selanjutnya.
“Kekuatan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan pencemaran Danau Maninjau merupakan sebuah kekuatan besar pemerintah dan masyarakat sekitarnya untuk mencari yang terbaik demi keasrian kembali Danau Maninjau,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua Asosiasi Petani dan Nelayan KJA Danau Maninjau Muklis Malik mengatakan, tidak niat untuk berhadapan dengan aparat dalam melihat persoalan Danau Maninjau. “Jangan ada salah menyalahkan antara pemerintah dan masyarakat. Kita tahu dahulunya daerah sekitar Danau Maninjau merupakan daerah miskin IDT. Saat ini mereka mendapatkan kehidupan lebih baik setelah adanya program Keramba Jaring Apung (KJA) pemerintah sejak tahun 1992,” ungkapnya.
Mukhlis juga katakan, saat ini masyarakat amat resah dan gelisah dengan berbagai isu dari pemberitaan media dan komentar di medsos. “Bagi kami ini sesuatu yang memalukan persoalan Danau Maninjau menjadi sorotan. Pencemaran danau tidak semuanya berasal dari KJA, akan tetapi banyak hal, ada sampah harian masyarakat, ada dampak pestisida dari pertanian sekitar danau dan juga aktifitas PLTA Maninjau yang berpengaruh besar terhadap kondisi danau,” ungkapnya.
Muklis juga katakan, mari duduk bersama masyarakat sekitar Danau Maninjau dengan pemerintah dalam mencari solusi penyelesaian pencemaran Danau Maninjau. “Kami masyarakat salingka Danau Maninjau juga memiliki niat baik bagaimana danau tidak tercemar dan dapat kembali lestari. Harapan kami program yang dilakukan agar transparan dan membawa keuntungan bagi masyarakat sekitarnya,” kata Muklis. (BAP/Zs)
