Ketua DPRD Sumbar; KUA-PPAS Tahun 2022 Agar Sesuaikan dengan RPJMD 2021-2026
Padang, PilarbangsaNews
Ketua DPRD Provinsi Sumbar Supardi mengatakan, Gubernur Sumbar telah menyampaikan kepada DPRD rancangan KUA- PPAS tahun 2022. Namun perlu disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021 -2026.
“Keterbatasan kemampuan fiskal daerah disebabkan berkurangnya pendapatan daerah dan penerimaan dana transfer perlu disikapi secara bersama dengan memanfaatkan sumber pendapatan yang ada serta alokasikan anggaran tepat sasaran,” ujar Supardi saat rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Ranperda RPJMD Tahun 2021 -2026, di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Selasa, 3 Agustus 2021.
Menurut Supardi, memperhatikan rendahnya kinerja pembentukan Perda, maka diingatkan Pemda dan Komisi untuk membahas telah direncanakan di Bapemperda. “Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021- 2026 untuk dapat dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Supardi.
Lanjut Supardi, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Permendagri Nomor 86 tahun 2017, RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik. “Maka Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021 – 2026 , maka paling lambat ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2021,” ujar Supardi.
Dikatakan Supardi, RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021 -2016, merupakan RPJMD yang kritis, karena merupakan periodesasi terakhir dari RPJPD Provinsi Sumbar Tahun 2005-2025 dan banyak terjadi perubahan kondisi nasional dan daerah sebagai dampak Pandemi Covid-19, maka berkurangnya kapasitas fiskal daerah serta tidak sejalannya periodesasi RPJMD dengan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Sumbar.
“DPRD Sumbar menyampaikan aspresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah. Dan dari pendapat akhir fraksi -fraksi tersebut, pada prinsipnya semua fraksi dapat menyetujui Ranperda RPJMD Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026 untuk diterapkan menjadi peraturan daerah dengan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah dan OPD -OPD terkait dalam pelaksanaan RPJMD ini,” ujar Supardi.
Novrizon dari Fraksi Demokrat Provinsi Sumatera Barat mengatakan, kondisi Covid-19 yang melanda Sumbar dimana banyak masyarakat terpapar, namun banyak yang tidak melapor ke Puskesmas dan mereka tinggal di rumah.
“Kalau ini ditraking, kami yakin dan percaya maka semua daerah sudah menjadi level 4, ini kondisi rill,” ujar Novrizon
“Kita siap untuk melakukan recofusing anggaran kalau betul untuk masyarakat dan Labor Unand sudah meminta donasi karena kurang perhatian Pemprov Sumbar,” ujar Novrizon sembari menambahkan mohon RPJMD tidak ada lagi copy paste, yang membuat malu Sumbar.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, provinsi Sumbar tingkat penyandang disabilitas lebih cukup tinggi dari angka nasional. “Sebagai warga negara Indonesia, maka penyandang disabilitas mempunyai hak sama. Mewujudkan kebebasan dasar penyandang disabilitas dan melindungi dari kesiasiaan,” ujar Gubernur.
Menurut Gubernur, potensi tangkap ikan di Sumatera Barat cukup baik, masih banyak potensi belum tergarap. Keterbatasan modal dan keterbatasan alat tangkap ikan serta permasalahan hasil tangkap.
“Pemprov Sumbar perlu memberikan dorongan kepada nelayan tradisional dan nelayan lainnya. Visi dan misi dituangkan dalam RPJMD 2021 terwujud Sumbar Madani dan unggul dan berkelanjutan dijabarkan dalam 7 misi,” ujar Gubernur. (nov)
