Diduga Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, KAN Panampuang Digugat ke Pengadilan Negeri
Bukittinggi, PilarbangsaNews
Karena diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka Ketua KAN, Niniak Mamak serta Panitia Pemilihan Walinagari Panampuang tahun 2021 dan Ketua BAMUS Nagari Panampuang periode 2020-2026 digugat ke Pengadilan Negeri Bukittinggi
Gugatan diajukan oleh Zulhendra Walinagari Panampuang periode 2014-2020 melalui Kuasa Hukum Iskandar Khalil, SH.MH dari Kantor Firma Hukum Assakinah.
Kuasa Hukum Penggugat menjelaskan, gugatan perdata ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat yang menyebabkan hilangnya hak konstitusi dari Zulhendra untuk maju sebagai calon Walinagari Panampuang periode 2021-2027. Gugatan perdata ini ditujukan kepada Niniak Mamak 10, Ketua KAN Panampuang, Niniak Mamak 33, Panitia Pemilihan Walinagari dan Ketua Bamus Panampuang.
Dalam gugatan perdata dengan perkara nomor 39/Pdt.G/2021/PN.Bkt yang dibacakan pada sidang hari Selasa (9/11/2021) dijelaskan bahwa pada tahun 2018 Niniak Mamak dan Ketua KAN Panampuang mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa penggugat melanggar adat, dan pada tahun 2021 Niniak Mamak kembali mengeluarkan hasil musyawarah yang menyatakan bahwa penggugat tidak boleh menjadi calon Walinagari dan itu dijadikan sebagai dasar oleh Panitia untuk menyatakan Zulhendra tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Walinagari.
Lebih lanjut Iskandar Khalil menyatakan atas dasar itulah diajukan gugatan karena kliennya tidak pernah merasa melakukan pelanggaran adat dan tidak pernah disidangkan secara adat oleh KAN. “Keputusan Ninik mamak bersifat sepihak, apalagi hasil musyawarah yang dikeluarkan oleh Niniak mamak tanggal 7 Juni 2021 bersifat tendensius dan bermuatan politis untuk menjegal klien kami untuk maju sebagai calon Walinagari, menghilangkan hak politik, padahal pengadilan negeri telah mengeluarkan surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya, dan secara aturan klien kami sudah melengkapi persyaratan yang diatur, apalagi klien kami merupakan calon petahana. Jelas ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan UUD 1945,” tambah Ketua Cabang Peradi Kota Bukittinggi ini.
Sementara itu Ketua KAN Nagari Panampuang Istaid Dt. Tan Kabasaran mengakui menerbitkan Surat Keputusan Ninik Mamak pada tahun 2018 tentang sanksi kepada Anak Kamanakan yang melanggar aturan Adat Nagari Panampuang.
Tambah Dt. Tan Kabasaran, perbuatan, perilaku dan akhlak dari Anak Kamanakan yang tidak sesuai dengan Adat. Salah satu bentuknya, ada tulisan dari penggugat di media sosial yang dinilai seolah melecehkan Ninik Mamak, sehingga terpenuhi unsur melanggar hukum adat.
Saat dikonfirmasi kepada Zulhendra, dia membantah semua tuduhan itu. “Saya dizalimi, saya dituduh melanggar adat secara sepihak oleh KAN, saya tidak melakukannya. Dasar tuduhan pelanggaran adat tersebut karena KAN menscreenshot salah satu status FB saya yang berbunyi “SETELAH APA YANG ANDA LAKUKAN HARI INI SAYA TIDAK AKAN HORMAT LAGI DENGAN ANDA” dan sebenarnya ini pun telah diselesaikan oleh salah seorang Niniak Mamak Nagari Panampuang yang ketika itu menjabat sebagai Pj Bupati Agam pada tahun 2020, serta menyerahkan sejumlah uang kepada Ketua KAN. Sayapun sudah bersalaman dan berpelukan dengan Ketua KAN dihadapan Kepala DPMN Kabupaten Agam serta Camat Ampek Angkek dan Pj Walinagari Panampuang. Entah mengapa disaat proses tahapan Piliwana Panampuang Niniak Mamak dan KAN kembali mengeluarkan surat yang menyatakan saya tidak boleh menjadi calon Walinagari, dan kebijakan saya ketika menjabat sebagai Walinagari pun dipermasalahkan, lucunya kenapa baru sekarang dipermasalahkan setelah satu tahun saya mengakhiri masa jabatan, jelas ini penjegalan saya untuk maju sebagai calon Walinagari. Saya mengajukan gugatan ini untuk membersihkan nama baik saya,” ungkap Zulhendra.
Sidang pun ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 16 November 2021 untuk mendengarkan jawaban tergugat. (tan)
