Delapan Fraksi DPRD Tanah Datar Sampaikan Pandangan Umum Ranperda APBD 2022
Tanah Datar, PilarbangsaNews
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat paripurna membahas agenda Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD atas Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2022, Senin (15/11/2021) bertempat di Ruang Rapat DPRD setempat.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt.Bungsu,yang hadir dalam pertemuan itu berjumlah 20 anggota, antara lain Richi Aprian, Wakil Bupati Tanah Datar, Staf Ahli Bupati,Asisten, Pimpinan Perangkat Daerah, dan Kabag di lingkup Pemkab Tanah Datar.
Dalam rapat itu, Fraksi-fraksi menyampaikan tanggapan, saran dan pertanyaan dalam Ranperda APBD Tahum 2022, serta menyampaikan nota penjelasan Bupati Tanah Datar pada hari Kamis, 12 November 2021 lalu.
Dalam penyampaian pandangan umum Fraksi DPRD, diawali dengan Fraksi PPP dengan juru bicara Zulhadi, Abu Bakar dari Fraksi PKS, dan Golkar Afriman Dt. Majo dari Fraksi Perjuangan, Fraksi Gerindra oleh Afrizal, Fraksi Nasdem oleh Adrijinil, Fraksi Demokrat oleh Eri Hendri, Fraksi Hanura oleh Wadrawati, dan Fraksi PAN oleh Jasmadi.
Fraksi PPP dengan Juru Bicara Zulhadi (Zulhadi) sampaikan Sesuai Ranperda Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan Bupati, setelah mencermati PAD tahun 2022 berkurang dari tahun sebelumnya, untuk itu agar kembali menggali potensi daerah dengan bersikap tegas terhadap objek pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Jika OPD mencapai tujuannya dalam melaksanakan rencana yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, serta dalam meningkatkan PAD untuk diberikan reward atas kinerja tersebut.
Selain itu, Zulhadi mengatakan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai Kabupaten Tahfiz dengan Program Satu Rumah Satu Hafiz, Fraksi PPP mendorong pemerintah kabupaten menerbitkan peraturan daerah sebagai payung hukum anggaran dan pelaksanaan program tersebut.
Fraksi PKS juga menyampaikan pesan yang sama melalui juru bicara Abu Bakar, diharapkan pemerintah daerah dapat berbuat lebih untuk meningkatkan PAD, khususnya di sektor pariwisata sebagai daya tarik tersendiri, demikian juga meningkatkan PAD selain dari retribusi tiket juga pajak rumah makan dan restoran.
Secara umum, pendapat dari berbagai fraksi menyatakan keinginan untuk meningkatkan sektor PAD, yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Luhak Nan Tuo.
Pada sidang sebelumnya, Bupati Eka Putra dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengajukan anggaran pendapatan daerah pada Ranperda APBD 2022 sebesar Rp973,105 miliar kepada DPRD setempat. “Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah terus bekerja keras untuk mengintensifkan dan memperluas pendapatan asli daerah,” kata Eka.
Bupati Eka menyampaikan, usulan penerimaan daerah sebesar Rp973,105 miliar tersebut meliputi pendapatan asli APBD sebesar Rp 106,928 miliar, termasuk pajak daerah sebesar Rp19,707 miliar dan retribusi daerah sebesar Rp 6,787 miliar, hasil pemisahan pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp13,53 miliar rupiah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah sebesar Rp66,903 miliar rupiah,” katanya.
Kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengamalan nilai-nilai agama, adat istiadat, budaya dan pembangunan ekonomi yang berlandaskan tata pemerintahan yang baik, ujar Bupati Eka Putra.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi mengatakan pembahasan Ranperda APBD 2022 ditargetkan rampung pada akhir November 2021, selanjutnya DPRD akan melakukan rapat paripurna pada Rabu 17 November 2021 dengan agenda tanggapan atau jawaban bupati atas pandangan umum fraksi tersebut. (Putra)
