Pemkab Kabupaten Tanah Datar Bersama BPJS Kesehatan Kerja Keras Tingkatkan Cakupan Kepesertaan
Tanah Datar, PilarbangsaNews
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak di bidang kesehatan. Apalagi, penerapan Kartu Indonesia Sehat (KIS) JKN kini sudah memasuki tahun ke-9.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama BPJS Kesehatan telah berupaya meningkatkan cakupan kepesertaan karena perlu meningkatkan komunikasi, koordinasi dan terus mencari cara untuk menyelesaikan keluhan masyarakat,” kata Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, (Selasa 5 April 2022) di aula eksekutif kantor Bupati pada kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahap 1 Tahun 2022.
Wakil Bupati Richi mengatakan, untuk mencapai pelayanan yang berkualitas, diperlukan sinkronisasi data antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk memastikan data yang digunakan valid.
“Saat ini, sebanyak 82,88% dari 374.543 jiwa masyarakat Tanah Datar sudah tercover jaminan kesehatan. Sebanyak 62.356 orang melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) dan melalui 100% APBD sebanyak 3.642 jiwa,” katanya.
Berbicara mengenai pelayanan BPJS Kesehatan, Wakil Bupati Richi berharap kedepannya BPJS Kesehatan juga dapat memenuhi kewajibannya kepada rumah sakit atau puskesmas tepat waktu.
“Pada kesempatan ini saya ingin BPJS Kesehatan membayar dana kesehatan tepat waktu sehingga bisa menjamin dana operasional pelayanan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas yang melayani BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Richi kembali menegaskan, dengan melihat manfaat BPJS Kesehatan dalam memberikan kepastian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, ia berharap program tersebut terus ditingkatkan.
“Saya berharap BPJS Kesehatan terus meningkatkan pelayanan, baik dari segi cakupan maupun optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Febri Yanti, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh, mengatakan ada 5 tujuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama.
“Tujuan utama forum ini adalah untuk menciptakan komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan terkait JKN-KIS sehingga permasalahan bisa diselesaikan, forum untuk menyampaikan saran atau ide dalam rangka mencapai konsensus. Kami juga berharap kerjasama pemerintah daerah mendukung sosialisasi dan memfasilitasi koordinasi antar instansi terkait,” katanya.
Febri mengungkapkan, Tanah Datar saat ini menduduki peringkat ke-13 pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dari 19 kabupaten/kota di Sumbar dalam hal kepesertaan JKN-KIS.
“Capaian UHC Tanah Datar sebesar 83,15% masih di bawah batas UHC 95%, sedangkan rata-rata UHC di Sumbar 85,27%,” katanya.
Ke depan, ia juga berharap pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program JKN-KIS di tingkat nagari. “Dengan kondisi saat ini, dari 75 Nagari di Kabupaten Tanah Datar, masih ada 4 Nagari yang belum mengikuti program inj, dan disini kami ingin memberikan dukungan dan semangat bagi yang belum bisa mengikuti JKN-KIS,” ujarnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Alizar, Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmy Harun, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan undangan lainnya. (Putra)
