Meski pelaksanaan ASO (Analog Switch Off), migrasi dari siaran TV analog ke TV Digital di Sumbar mengalami penundaan, namun pendistribusian Set Top Box (STB) gratis telah dimulai. Awalnya direncanakan tanggal 29 April 2022 lalu, namun hingga pertengahan Juni 2022 pelaksanaan ASO belum juga dimulai. Namun demikian, sosialisasi telah mulai dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar bersamaan dengan telah dimulainya pendistribusian Set Top Box (STB) gratis oleh PT. POS Indonesia.

Berikut ini wawancara khusus PilarbangsaNews dengan Ketua KPID Sumbar Dasrul terkait persiapan ASO, dukungan pemerintah, kendala dan harapan-harapannya agar pelaksanaan ASO di Sumatera Barat dapat berlangsung sukses. Berikut petikan wawancaranya yang berlangsung hari Kamis (16/6/2022) di Kota Padang;

Sejak kapan dimulai ASO di Sumbar dan wilayah kabupaten/kota mana saja yang telah ASO. Kemudian sisanya kapan waktunya. Mohon penjelasannya?

Sesuai aturan yang diamanahkan dalam peraturan Menteri Kominfo, tahapan pelaksanaan ASO di Sumbar seharusnya dimulai pada tanggal 30 April 2022. Namu pada tanggal 29 April yang lalu pelaksanaan ASO di Sumbar diundur hingga batas waktu yang belum ditentukan oleh Kementrian Kominfo. Meskipun demikian, pelaksanaan ASO di Sumbar dibagi atas tiga wilayah dengan tiga pengelola multiflexing atau muk, yaitu TVRI, ANTV dan Metro TV. TVRI sudah memulai tahapan ASO sejak bulan Februari dan telah melakukan siaran ujicoba.

Dalam program ASO ini ada pembagian STB gratis dari pemerintah dan stasiun penyiaran. Bisa dijelaskan berapa unit STB jatah Sumbar yang dari pemerintah dan dari stasiun penyiaran? Berapa perincian untuk kabupaten/kota di Sumbar?

Untuk penyebarluasan STB ke masyarakat merupakan tangung jawab dari Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Kementrian Sosial untuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) penerima STB gratis. Pedistribusian STB gratis dilaksanakan oleh PT. POS Indonesia. Informasi yang kita dapat bahwa dari Kementrian Kominfo penyebarluasan STB gratis sudah mulai dilaksanakan sejak bulan Februari, Maret hingga April.

Hingga pertengahan Juni 2022, sudah berapa unit STB yang telah diserahkan kepada masyarakat? Berapa persen dari target? Bisa dirinci jumlah penerima STB per kabupaten/kota.

Terkait jumlah data STB gratis yang telah disebar kepada masyarakat kurang mampu di sumbar, kita KPID Sumbar tidak mendapatkan data dari Kementrian Kominfo. Meskipun demikian kami akan menyurati Kementrian terkait data ini.

Bagaimana dukungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terhadap program ASO ini? Tolong jelaskan, beri contoh dukungan atau kurangnya dukungan.

Dukungan pemerintah daerah terkait ASO cukup positif. Hal ini terbukti saat Rakerda KPID Sumbar tanggal 30 Maret yang lalu dimana 19 kabupaten/kota bertekad menyukseskan pelaksanaan ASO di Sumbar. Namun terkait dukungan support bantuan STB kepada masyarakat, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi Sumbar perlu arahan teknis dari Kementrian Kominfo, hal ini terungkap saat Rakerda KPID Sumbar dengan Bupati dan Walikota se-Sumbar.

Apakah ada penggalangan donasi STB ini oleh kelompok2 masyarakat atau gerakan bantuan STB ini oleh KPID Sumbar?

Terkait pengalangan donatur STB ke masyarakat kurang mampu kami dari KPID sangat menerima baik aksi tersebut karena dapat membantu dan menyukseskan ASO di Sumbar. Dan hal ini dapat dilakukan oleh orang perorangan, lembaga swasta, pemerintah dan yang terpenting dapat dilakukan oleh lembaga penyiaran pemenang tender muk di Sumbar. Namun hingga hari ini belum ada laporan yang masuk ke KPID Sumbar terkait hal tersebut. Meskipun demikian KPID akan berupaya mendorong stakeholder di Sumbar untuk melakukan aksi penggalangan bantuan STB gratis ini kepada masyarakat.

Apa dampak nyata dari ASO ini untuk masyarakat, penyedia konten dan penggiat penyiaran?

Dampak ASO bagi dunia penyiaran di Sumbar, KPID memandang sebagai sebuah angin segar untuk kemajuan dunia penyiaran di Sumbar. Hal ini dapat dilihat dari aspek kejernihan penerimaan siaran di TV, dengan teknologi digital siaran tv yang diterima akan bersih, tidak bersemut lagi. Dari sisi jumlah lembaga penyiaran, akan bertambah lembaga penyiaran bersiaran di lokal. Dan tentu saja akan berdampak positif bagi dunia industri penyiaran di Sumbar. Lembaga penyiaran akan tumbuh dan berkembang di Sumbar. Selain itu, kuantitas dan kwalitas penyiaran berkonten lokal akan terus meningkat di Sumbar, dan akan membawa dampak positif terkait ekpose potensi wilayah di Sumbar dalam berbagai bidang.

Apakah program ASO di Sumbar sudah seusai tahapan yang diberikan Kementerian Kominfo, atau bagaimana. Kalau tidak sesuai tahapan (terlambat) kenapa?

Tahapan ASO di Sumbar hingga saat ini KPID memandangnya belum sesuai tahapan. Seharusnya telah diterapkan tahap pertama di Sumbar tanggal 30 April yang lalu. Namun hingga hari ini penetapan tahap satu di Sumbar masih belum dilaksanakan. KPID memandang hal ini terjadi akibat belum maksimalnya persiapan pelaksanaan ASO oleh penyelenggara pemegang muk maupun lembaga penyiaran swasta sendiri. Dari monev KPID di lapangan, KPID menemukan fakta sejumlah pemegang muk di Sumnar belum memiliki standar infrastruktur untuk menunjang realisasi, seperti studio mini bersama, tenaga SDM pendukung, hingga pemancar relay yang belum merata di Sumbar.

Apa kendala dan harapan KPID Sumbar terhadap program ASO?

Kendala penerapan ASO di Sumbar antara lain kurang masifnya koordinasi pusat dan daerah. Belum lengkapnya infrastruktur pendukung dan SDM pemenang tender muk di Sumbar. Kurang aktifnya lembaga penyiaran swasta baik lokal dan berjejaring mendukung realisasi ASO di Sumbar. Belum adanya kepastian 10 persen siaran lokal oleh lembaga jejaring nasional di daerah bersiaran di Sumbar. Menyikapi kondisi tersebut, maka KPID menghimbau seluruh stakeholder terkait bahu membahu menyukseskan program ASO ini di Sumbar, terutama pemenang muk, lembaga penyiaran, Kementerian dan Pemerintah Daerah. (gk)

#ASO

#analogswitchoff

#TVDigital

#siarandigitalindonesia

#ASO2022