Normalisasi Tiga Sungai di Padang, Pembebasan Lahan Tak Kunjung Selesai…
Padang, PilarbangsaNews
Sudah 12 tahun DPRD Sumbar merancang normalisasi tiga sungai di Kota Padang, yaitu Batang Maransi, Batang Balimbiang dan Banda Luruih. Hari Jum’at (10/3/2023) ini dua anggota Komisi IV DPRD Sumbar membidangi infrastruktur, HM Nurnas dan Evi Yandri Dt Rajo Budiman turun ke lapangan menyaksikan progres dari proyek normalisasi tiga sungai itu.
“Sejak tahun 2011 Batang Maransi dan dua sungai lain itu telah menjadi perhatian DPRD Sumbar, ini untuk menyikapi dampaknya. Membiarkan ketiga sungai itu justru mengancam kehidupan lebih banyak,” ujar HM Nurnas, Jumat (10/3/2023) sore.
Batang Maransi itu penting untuk mendukung Sungai Sapih yang merupakan daerah serapan. “Tapi karena kemajuan, daerah yang awalnya persawahan menjadi peruntukan lain,” ujar Nurnas.
Maransi, Banda Luruih dan Balimbiang, tiga sungai itu mendesak sekali dinormalisasi. Tapi karena seluruh sungai di Padang adalah kewenangan Balai Sungai Wilayah V tentu tidak bisa Pemprov Sumbar turun tangan menormalisasikannya.
Menyikapi itu, DPRD Sumbar sejak HM Nurnas Ketua Komisi III terus berupaya melakukan langkah emergency untuk mengurai bencana banjir yang mengancam masyarakat di sana. “Kita waktu itu panggil PSDA Sumbar untuk antisipasi. Awalnya PSDA merancang membuat sodetan (memutus dan menghubungi dengan sungai lain) Banda Luruih panjang 1,2 kilometer,” ujar HM Nurnas.
Tahun 2012, kata HM Nurnas, DPRD menyepakati dana Rp48 miliar di APBD Sumbar dan tentang pembebasan lahannya tanggung jawab Pemko Padang. Namun pembebasan lahan tidak terwujud hingga akhir jabatan walikota waktu itu Pak Fauzi Bahar. “Meski tidak selesai pengadaan tanahnya, Pemprov Sumbar tetap menyediakan anggaran. Alasannya, karena DPRD Sumbar paham kondisi Kota Padang dan untuk kenyamanan masyarakat dari ancaman banjir,” ujar Nurnas.
Meski perhatian dari Balai Sungai belum juga ada, Pemprov Sumbar tetap lanjut melakukan pembangunan. “Sampai hari ini Banda Luruih sudah menyerap anggaran APBD Sumbar Rp64 miliar, dimana jauh dari tuntas. Sedangkan untuk Balimbiang baru dimulai Rp4,5 miliar,” ujar Nurnas.
Komisi III DPRD Sumbar turun ke lapangan, kata HM Nurnas, tidak lepas dari laporan warga kepada Evi Yandri Dt Rajo Budiman. Warga resah tentang pemukimannya terendam jika hujan dengan durasi sedang dan lama.
“Masyarakat bahagia atas hadirnya DPRD Sumbar menyikapi keresahan dan kecemasan mereka. Kalau hujan turun dua jam saja maka daerah di sekitar SMP 27 Padang pasti terendam banjir,” ujar Nurnas.
Pihak PSDA Sumbar menyatakan kesiapannya untuk mengerjakan pengerukan dan pembangunan turap. “Itu penanganan antisipasi sementara saja,” ujar HM Nurnas. (Cok)
