Perangkat Pemerintah Nagari Pessel Unjukrasa, Ternyata Tidak Gadang Ota
Batang Kapeh, PilarbangsaNews.com,–
Awalnya banyak pihak yang meragukan tekad perangkat pemerintah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar, untuk melakukan demo. Banyak yang meramal tak bakal terlaksana. Paling itu hanya ota atau omong doank.
Rupanya tidak sekedar ota sajo, Unjuk rasa yang telah mereka rencanakan terbukti bisa mereka laksanakan hari ini Senin (20/3/2023)
Saat berita ini kami publish pada pukul 10:30 WIB, para pengunjuk sudah mulai memasuki gerbang kantor Bupati Pesisir Selatan menyampaikan orasi.
Berita Terkait;
Tuntutan Demo Dikabulkan, Perangkat Pemerintah Nagari Pessel Puas
Sebelum mendatangi Kantor Bupati Pesisir Selatan, tadinya mereka berkumpul di Taman Spora, yang juga lokasi Majid Raya Painan. Mereka long march berjalan kaki dari titik kumpul di taman Spora Painan, menuju Kantor Bupati Pesisir Selatan yang berada di jalan Agus Salim Painan.
Jumlah kami yang datang ikut demo memeng tidak sampai ribuan, yang datang hanya perwakilan tapi kami yang ikut sebagai pengunjuk rasa tak kurang dari 300 orang,” kata seorang Sektaris Nagari ketika ditanya PilarbangsaNews.com.
Menurut Sekretaris Nagari yang minta namanya tidak ditulis dalam berita ini, rencana awal semua perangkat pemerintah Nagari akan ikut demo. Namun mengingat kantor, jika semuanya ikut demo kantor jadi kosong, tentu pelayanan di kantor wali nagari akan lumpuh.
“Agar tetap jalan, kami sepakati yang hadir demo hanya perwakilan saja, ” tambah Sekneg itu.
Para perangkat pemerintah Nagari yang ikut demo terdiri dari laki laki dan perempuan. Mereka datang mengenakan baju warna yang dipakai para ASN secara nasional.
Tadi mereka nampak berjalan dengan tertib dan dikawal oleh aparat keamanan. Di barisan paling depan beberapa orang membawa poster dengan tulisan menyatakan tuntutan mereka kepada Pemkab Pesisir Selatan.
Diantara poster itu ditulis. “Pak Bupati Kok Ndak Bisa Manambah Jan sampai Mengurangi. Ko lah tabaliak Pariuk Nasi kami mah Pak, ” dalam bahasa Indonesia artinya; “Pak Bupati Kalau ndak bisa menambah jangan kurangi penghasilan kami. Sekarang sudah terbalik periuk nasi kami”.
Perangkat pemerintah Nagari itu menuntut agar mendapat pembagian dana ADD 10 % dari total DAU yang diterima Pemkab Pesisir Selatan.
Sebagai mana diberitakan sebelumnya Pemkab Pesisir Selatan telah salah dalam membagi persentase dana DAU untuk Anggaran Dana Desa. Karena salah berdampak terhadap dana siltap (penghasilan tetap) serta dana tunjungan penghasilan yang diterima perangkat menjadi berkurang drastis dibanding tahun lalu. inilah yang jadi pemicu unjuk rasa ini dilakukan oleh perangkat pemerintah Nagari. (***)
