PGRI Tanah Datar Audensi dengan Bupati Eka Putra, Diingatkan Soal Perceraian
Tanah Datar, PilarbangsaNews
Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tanah Datar melakukan audiensi dengan Bupati Eka Putra, Senin (10/4/2023).
Turut hadir dalam pertemuan itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Elizar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Riswandi, Kepala Dinas Sosial dan PPPA Afrizon, Dewan Kehormatan PGRI Tanah Datar Hendri Abbas dan Pengurus PGRI Tanah Datar beserta cabang.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua PGRI Kabupaten Tanah Datar Edial Yuspita menyampaikan terima kasih kepada bupati dan jajaran atas kesediaannya melakukan audiensi bersama pengurus PGRI Tanah Datar.
Selain memperkenalkan jajaran kepengurusan dan pengurus ranting di kecamatan, Edial menyampaikan beberapa poin penting. Selain itu, ia juga menyampaikan rencana pengajuan Bupati Tanah Datar sebagai penerima Dwija Praja Nugraha tahun 2023. “Penghargaan ini diberikan setiap tahun di acara puncak hari ulang tahun PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) oleh Pengurus esar PGRI,” ujarnya.
Edial mengungkapkan, Penghargaan Dwija Praja Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pengurus Besar PGRI kepada Kepala Daerah termasuk Bupati, Walikota dan Gubernur yang memiliki kepedulian dan komitmen tinggi terhadap pembangunan pendidikan dan kesejahteraan guru.
Namun, Edial menambahkan untuk mengajukan penghargaan tersebut, PGRI Tanah Datar harus menyiapkan antara lain PGRI harus memiliki gedung sekretariat dengan segala kelengkapan administrasinya.
Menanggapi hal itu, Bupati meminta agar PGRI sebagai wadah/organisasi besar dapat menjadi tempat perlindungan bagi guru dan mampu mengurus kepentingan anggotanya.
Terkait Penghargaan Dwija Praja Nugraha, Bupati Eka Putra sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh PGRI Tanah Datar. “Namun perlu kita tekankan bersama bahwa fokus Pemerintah Daerah terhadap pendidikan bukan semata-mata untuk mengharapkan penghargaan, namun untuk mencerdaskan generasi masa depan, apalagi pada tahun 2045 adalah ulang tahun Indonesia Emas, dimana Tanah Datar juga menjadi bagiannya,” urai Bupati.
Di sisi lain, Bupati juga menginginkan dukungan pengurus PGRI Tanah Datar untuk meminimalisir kasus perceraian di kalangan guru. Karena menurut surat yang diterima, banyak surat dari guru yang memohon izin untuk bercerai. “Mari kita saling bekerjasama antara pemerintah dan pengurus PGRI untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para guru sebelum mengambil jalan akhir dengan perceraian,” ajak bupati.
Diakhir arahannya, Bupati Eka Putra juga mengajak pengurus PGRI untuk bersama-sama dalam menyelamatkan generasi mendatang yang berakhlak, cerdas dan berilmu, serta mengajak para guru untuk memberikan contoh yang baik kepada anak dan siswa. (Putra)
