Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Adakan Rapat Pengelolaan Keuangan dan BMN
Padang, PilarbangsaNews
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat semakin gencar meningkatkan pengelolaan dan pembinaan keuangan, termasuk pembinaan tata kelola pengadaan barang dan jasa sampai ke tingkat Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini diikuti Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten/Kota, staf/operator aplikasi SIRUP dan E-katalog, serta pimpinan dan staf keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, di The ZHM Premiere Hotel Padang, Kamis 13 April 2023.
Rapat yang berlangsung satu hari ini menghadirkan sejumlah narasumber yakni, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Padang dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Bawaslu Republik Indonesia.
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, dalam pembukaannya, menyampaikan, dana yang dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa perlu dikelola dengan baik.
“Ditengah padatnya tahapan Pemilu saat ini, kita tetap perlu memperhatikan akuntabilitas kita, baik secara peraturan maupun secara administrasi,” tutur Alni.
Sekaitan dengan hal tersebut Karnalis Kamaruddin, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, pada acara pembukaan mengatakan, tujuan kegiatan untuk terbinanya pengadaan barang/jasa di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Saya meminta seluruh PPK Bawaslu Kabupaten/Kota agar memperhatikan Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023,untuk mengutamakan pemilihan penyedia melalui metode e-purchasing,” ucapnya pada sambutannya.
Karnalis juga menyampaikan progres pengadaan barang/jasa, berupa belanja modal yang sudah terealisasi 100%.
Dalam kegiatan ini, narasumber menyampaikan materi yang berhubungan dengan tata kelola pengadaan barang/jasa.
Khairunnas selaku pemateri dari UKPBJ Kota Padang menyampaikan materi terkait kebijakan pengadaan barang/jasa yang terus berkembang.
“Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, juga semakin menguatkan himbauan pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri dan meningkatkan peran serta masyarakat dengan mengutamakan penggunaan produk usaha mikro, kecil, dan menengah,” terang Khairunnas.
Ham senasa juga disampaikan Pejabat Fungsional UKPBJ Bawaslu RI, Agus Tartila, dimana saat ini UKPBJ Bawaslu RI sedang berusaha meningkatan nilai Indek Tata Kelola Pengadaan (ITKP), salah satu langkahnya adalah memaksimalkan pe-nginput-an rencana umum pengadaan di Aplikasi SIRUP.
Ia juga mengapresiasi pe-nginput-an SIRUP Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang sudah mencapai 100% di tengah kendala aplikasi yang sering kali down.
Rapat berjalan lancar dan diisi dengan diskusi, diharapkan dengan menghadirkan beberapa narasumber dari berbagai instansi, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
“Kegiatan ini juga diharapkan dapat menyeragamkan pemahaman terkait penyusunan dokumen kontrak yang sesuai dengan peraturan pengadaan barang jasa, maupun peraturan keuangan,” tutup Karnalis. (Cok)
