Bupati Pasbar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Secara Virtual
Pasbar, pilarbangsaNews.com— Bupati Pasaman Barat Hamsuardi bersama stakeholder terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di pimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, rapat dilaksanakan secara Virtual di ruang kerja Bupati Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Senin (08/05/2023).
Mendagri Republik Indonesia Tito Karnavian menjelaskan rapat rutin pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah pusat bersama Pemprov dan Pemda dengan konsisten bersama sejumlah stakeholder terkait tersebut menunjukkan penurunan jika dilihat dari persentasi year to year. Namun, meningkat di month to month dikarenakan adanya musim lebaran.
“Minggu lalu kita sudah membahas dan mengevaluasi pencapaian bulan April yang sangat baik inflasi Indonesia relatif terkendali menurun di angka 4,33 persen year to year dibanding tahun lalu dimasa yang sama,” Ujarnya.
Tiga penyumbang inflasi yang signifikan pada bulan lalu yaitu tarif transportasi khususnya angkutan udara, inflasinya naik hingga 11,96 persen. Kedua makanan minuman dan tembakau sebesar 4,58 persen sementara perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang inflasinya mengalami kenaikan sebesar 2,53 persen.
Ia meminta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bergerak mengatasi permasalahan tersebut. Mempertahankan yang sudah baik seperti poin pada pakaian dan alas kaki, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kesehatan, rekreasi olahraga dan budaya, pendidikan, penyediaan makanan dan minuman atau restoran, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Bahkan informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang sudah deflasi.
Selanjutnya kegiatan rapat dilanjutkan dengan pemaparan dari Kementerian Pertanian oleh Bagus Hudoro, dari TNI Eko Nursanto serta dari Satgas Pangan Polri.
Meskipun sejumlah komoditas relatif terkendali seperti bawang merah, daging ayam ras, bawang putih, stok beras, cabai namun harus tetap diwaspadai. Tiga komoditas yakni harga minyak, ketersediaan beras dan harga gula harus menjadi perhatian pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. (Man)
