PKN Sebut Denny Indrayana Seperti Pendekar Mabuk!
Jakarta, PilarbangsaNews.com,–SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Pimnas Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN Dr Sri Mulyono mengatakan, alasan-alasan untuk meminta pemakzulan Presiden seperti yang disampaikan mantan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Denny Indrayana adalah bukan alasan yang mendasar.
“Itu hanya analisis yang dipaksakan. Denny seperti pendekar mabuk yang nabrak sana nabrak sini dan tanpa panduan disiplin bernegara dan berkonstitusi,” kata Sri Mulyono, Kamis 8 Juni 2023.
Menurut Sri Mulyono, sangat tidak tepat Denny mengirim surat kepada Pimpinan DPR. Hal itu jelas-jelas tidak standing politik terkait pemakzulan.
Jika Denny serius dan bukan hanya seperti pendekat mabuk, berkirim suratnya lebih tepat misalnya kepada partai Demokrat yang sempat mengusungnya pada Pilkada Kalsel dan punya hubungan khusus dengan Susilo Bangbang Yudhoyono atau SBY.
“Yakinkan saja partai Demokrat soal pemakzulan ini. Dan biarkan Demokrat yang menyatakan sikapnya di DPR. Berpolitiklah dengan sikap yang terbuka dan ksatria. Jangan hanya plintat-plintut untuk bikin keruh dan testing the water saja,” ucapnya.
Pria kelahiran Rembang, Jawa Tengah ini meminta, para pemimpin politik untuk berpikir strategis demi kepentingan bangsa dan negara. Bukan terbawa pada pertarungan kepentingan politik masing-masing yang sangat egoistik.
“Manuver politik lewat cara-cara Denny Indrayana patut diduga hanyalah cara dari partai tertentu untuk bikin keruh dan gaduh politik demi mengambil keuntungan politik sesaat,” ucapnya.
Sri Mulyono pun mengungkit Denny Indrayana yang pernah menjadi tesangka atas dugaan korupsi payment gateway pasport di Kemenkumham tahun 2015.
“Apakah status tersangka tersebut masih atau sudah dicabut ? Jika Deny Indrayana masih status tersangka di Polri maka sebaiknya Denny fokus mengurus masalah hukumnya tesebut,” demikian Sri Mulyono.
Sebelumnya, mantan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Denny Indrayana, membuat surat terbuka kepada DPR RI. Surat itu dia tulis tertanggal 7 Juni 2023. Isi surat tersebut meminta DPR untuk memakzulkan Presiden Jokowi.
Menurut Denny, Jokowi tidak netral dan kerap melakukan cawe-cawe terkait Pemilu 2024. “Saya berpendapat, Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024,” ujar Denny Indrayana dalam suratnya, di Twitter @DennyIndrayana, Rabu (7/6/2023).
