Terkait Bengkalai RSUD Painan, Komentar Anggota Fraksi PKS Drs Jamalus M.Pd Dapat Pujian
Bukittinggi, PilarbangsaNews.com,–
Komentar atau pendapat Anggota DPRD Pesisir Selatan, Sumbar dari Fraksi PKS Drs Jamalus M.Pd, setuju bengkalai RSUD Painan dilanjutkan mendapat pujian dari mereka yang selama ini pro maupun kontra menilai kasus tersebut.
Selama ini ada yang menilai kasus tersebut muncul karena dipolitisir, sedangkan yang lain menilai kasus itu memang terdapat perbuatan hukumnya ( praktek korupsinya) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasin (LHAI) BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ) Nomor : LAINV-31G/PW03/2019.
Kasus ini sempat bergulir selama setahun lebih di Kejati Sumbar namun pada akhirnya Kejati menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).
Dengan diterbitkannya SP3 oleh Kajati Sumbar, kasus dugaan korupsi proyek relokasi RSUD Painan untuk sementara diangggap selesai.
Dengan demikian Anggota DPRD Pesisir Selatan dari Fraksi PKS Drs. Jamalus mengeluarkan statemennya agar bengkalai RSUD Painan itu segera dilanjutkan tapi dengan syarat seperti berita dibawah ini;
“Kalau begini pendapat anggota DPRD Pesisir Selatan menyikapi sengkarut pambangunan RSUD Painan mungkin tidak selarut ini masalahnya, pak..,” kata seorang warga Kota Painan.
Warga yang minta namanya tidak dituliskan dalam berita ini lebih lanjut mengatakan, pendapat anggota DPRD Pesisir Selatan fraksi PKS itu bisa dikategorikan sebagai pendapat yang optimis,”
Pendapat yang pesimis menyebutkan proyek relokasi pembangunan RSUD Painan itu akan tetap mangkrak untuk beberapa tahun kedepan dan tidak akan dapat dikerjakan pada masa kepimpinan Bupati Rusma Yul Anwar.
Soalnya tak berapa lama lagi akan digelar Pemilukada . Tentu bupati Rusma Yul Anwar yang diyakini akan ikut dalam Pilkada, konsentrasinya akan terkuras mempersiapkan diri bersaing dalam kontestasi tersebut dan tak serius lagi mengurus bengkalai RSUD Painan itu.
MENGURANGI KONTRAVERSI
Pendapat atau komentar Pak Jamalus seperti yang diberitakan PilarbangsaNews.com edisi 21/7/2023 dapat dijadikan solusi untuk mengurai benang merah terjadinya pro dan kontra terhadap kelanjutan pembangunan relokasi RSUD Painan itu,” kata warga Painan lainnya.
Sebagai mana yang diberitakan, ada 2 tim ahli yang melakukan penelitian terhadap kontruksi Pondasi bangunan. Pertama tim ahli yang didatangkan oleh BPKP dari Universitas Marotama Surabaya. Mereka selama 2 bulan berada dilokasi melakukan penelitian. Mereka menemukan pondasi bangunan patah dan berkesimpulan bangunan itu tidak layak dilanjutkan jika dilanjutkan dikhawatirkan bangunan akan menjadi roboh.
Kemudian ahli dari Unand yang diminta untuk melakukan penelitian sebagai pembanding tidak menemukan pondasi yang patah dan kesimpulannya bangunan yang telah terbengkalai selama 7 tahun itu layak untuk diteruskan.
Adanya 2 pendapat yang berbeda melahirkan kotraversi ditengah tengah masyakarat Pessel, anggota DPRD Pesisir Selatan dari Fraksi PKS itu, menawarkan solusi untuk mengundang kedua tim ahli yang pendapatnya berbeda itu bergabung dalam satu tim melakukan penelitian ulang. Berikan kesempatan kepada mereka bekerja satu tim apapun hasilnya nanti harus diterapkan. Jika layak lanjutkan, jika tidak layak ya bongkar.
Apalah arti uang sebanyak Rp 36 Milyar, sementara bangunan itu nanti menjadi sumber petaka, roboh dikemudian hari, ratusan orang terkubur disana. Siapa yang akan bertanggung jawab. Semua mereka yang sekarang mengakali agar bangunan itu dilanjutkan pasti akan berupaya berlepas tangan tak mau mengakui kealfaan berterus terang.
Kini kita sebut rugi aset lah, atau sayang aset Pessel tebuang percuma, toh rakyat kita sudah kebal menanggung kerugian itu. Lihat ratusan triliun uang rakyat dikorupsi oleh para oknum pejabat dan pihak swasta. Tapi beruntung Allah SWT masih melimpahkan rahmat-Nya, meskipun begitu rakyat bangsa Indonesia masih hidup dan kesejahteraannya tetap begini begini saja. Bisa jadi karena itu pula pejabat pemerintah kita memprovoksi untuk membius kita-kita dengan kalimat “kan sayang itu aset kita harus diselamatkan. Basi tau,” kata warga tersebut dengan nada kesal.
SEGAN ATAU TAKUT ASAL BUNYI ?
Terkait dengan enggannya beberapa anggota DPRD Pesisir Selatan menyampaikan pendapatnya kerika ditanya Redaktur PilarbangsaNews.com, menurut warga Painan itu, bisa jadi yang bersangkutan kurang memahami tentang konstruksi permasalahan. Sehingga kalau berkomentar takut salah bunyi (tidak berbobot-red)
“Sebagai seorang anggota DPRD yang disebut juga wakil rakyat, penyambung lidah masyarakat idealnya mereka mampu memberikan masukan yang konstruktif jika diminta. Apalagi persoalan RSUD Painan bukanlah persoalan baru dan seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat pesisir selatan bersama wakilnya di DPRD,” tutup warga tersebut. (***)
