Proyek Irigasi Kewenangan Pusat di Pessel Mangkrak Sejak 2015, Novermal Lapor Presiden
Pesisir Selatan, PilarbangsaNews
Proyek Irigasi Lubuk Buaya di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat mangkrak sejak tahun 2015. Bendung sudah siap, tapi jaringan irigasinya belum dibangun, karena terkendala pembebasan lahan. Kini masyarakat setempat sudah mau lahannya dibebaskan untuk pembangunan jaringan irigasi yang bisa mengairi sawah seluas 3.500 hektar tersebut.
“Karena tidak ada kepastian kapan akan dilanjutkan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V), maka saya laporkan langsung kepada bapak Presiden Joko Widodo,” tegas Novermal, S.H., M.H., Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan kepada awak media di Painan, Senin sore, 24 Juli 2023.
“Karena, kalau proyek ini tuntas, 3.500 hektar sawah di kawasan Air Haji dan Punggasan bisa ditanami padi dua kali setahun,” tambahnya.
Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ini menjelaskan, mangkraknya proyek irigasi kewenangan Pemerintah Pusat ini, karena terkendala pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi. “Kini lahannya sudah bisa dibebaskan,” tegas Novermal. “Saya sudah bertemu dengan Camat dan seluruh Walinagari (kepala desa-red), serta tokoh masyarakat setempat, mereka siap membantu proses pembebasan lahannya, dan pada prinsipnya, masyarakat pemilik lahan sudah bersedia lahannya dibebaskan untuk penyelesaian proyek tersebut,” tegasnya lagi.
Jaringan irigasinya tidak mengalir air
“Dengan perhitungan nilai ganti untung yang dilakukan oleh tim appraisal, yaitu tim independen dan profesional, masyarakat pemilik tanah dengan senang hati akan menyerahkan tanahnya untuk penyelesaian proyek tersebut,” alas Novermal sembari menyebutkan, karena nilai ganti untungnya dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak, harga pasar dan nilai keekonomian lahan tersebut.
Dikatakan Novermal, dia sudah bertemu langsung dengan Kepala BWSS V, Dian Kamila akhir tahun 2020, dan dikatakan proyek tersebut akan dilanjutkan lagi di tahun 2023, yaitu dengan kegiatan pembebasan lahan untuk jaringan irigasi di bagian kiri aliran sungai untuk kawasan Air Haji, serta rehab dan pembangunan jaringan irigasi bagian kanan aliran sungai untuk kawasan Punggasan. “Nyatanya, apa yang dijanjikan tersebut, tidak ada realisasinya,” ujarnya.
“Baru-baru ini, saya juga sudah berkomunikasi langsung dengan bapak Mochammad Dian Al-Ma’ruf, Kepala BWSS V yang baru. Katanya, untuk program tahun anggaran 2024, Proyek Irigasi Lubuk Buaya yang mangkrak tersebut belum masuk list perioritas untuk dikerjakan,” ujar Novermal lagi.
Irigasi Lubuk Buaya
Sebelumnya, tambahkan Novermal, Anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade yang pindah tugas sementara waktu ke Komisi V DPR RI akhir tahun 2022 lalu, juga sudah menyampaikan aspirasi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terkait mangkraknya proyek ini langsung kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono waktu rapat dengar pendapat di gedung DPR RI.
Karena tidak ada kejelasan itulah, lanjut Novermal, dia melaporkan langsung persoalan proyek penunjang program ketahanan pangan nasional yang mangkrak tersebut kepada Presiden Joko Widodo. “Semoga persoalan proyek irigasi yang mangkrak ini jadi perhatian bapak Presiden, dan dimasukan ke list perioritas pengananan di tahun anggaran 2024,” harap Novermal. “Kami di DPRD dan jajaran Pemkab Pesisir Selatan akan membantu proses pembebasan lahannya, termasuk kelancaran pengerjaan pisik proyek nantinya,” pungkas Novermal. (*/rel)
