Reses Syamsul Bahri di Nagari Aia Gadang, Warga Minta Sungai Batang Pasaman Dinormalisasi
Pasaman Barat, PilarbangsaNews
Berbagai macam permasalahan disampaikan warga Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dalam reses anggota DPRD Komisi II DPRD Sumbar Fraksi PDI Perjuangan, Syamsul Bahri di daerah tersebut, Rabu (26/7).
Adapun keluhan tersebut diantaranya seperti, Jembatan yang hampir putus, Normalisasi Sungai Batang Pasaman, pembangunan jalan usaha tani, rabat beton jalan lingkungan, persolalan plasma yang sampai detik ini belum juga diserahkan oleh PT VI Koto dan banyak lagi keluhan masyarakat nagari Aia Gadang yang ditampung politisi PDI Perjuangan tersebut.
“Masyarakat yang tinggal dipinggir Sungai Batang Pasaman resah karena sudah 10 rumah yang hanyut ketika air sungai tersebut meluap, kami mohon kepada pak Syamsul Bahri agar sungai Batang Pasaman segera dinormalisasi,” pinta salah seorang warga Aia Gadang yang hadir pada kegiatan reses itu.
Selanjutnya warga lain juga minta kepada Syamsul Bahri agar Perusahaan Kelapa Sawit PT VI Koto yang dulu pernah berjanji akan memberikan plasma kepada warga nagari Aia Gadang sampai saat ini belum juga direalisasikan.
“Sampai detik ini PT VI Koto tak kunjung menepati janjinya, mohon pak Syamsul Bahri untuk mencarikan jalan keluarnya,” pinta warga itu.
Sementara itu Syamsul Bahri mengungkapkan, semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dicatat sebagai masukan untuk program pembangunan ditahun mendatang
“Kunjungan mengisi masa reses ini merupakan wadah untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Masukan dan harapan dari warga akan ditampung untuk ditindaklanjuti sebagai pokok pokok pikiran DPRD untuk dimasukkan ke dalam program pembangunan daerah,” kata Syamsul Bahri.
Sebagai wadah menjaring aspirasi, lanjut Syamsul Bahri, masyarakat mendapat kesempatan menyampaikan langsung aspirasi dan harapannya kepada anggota DPRD provinsi yang mewakili.
“Untuk itu, silakan masyarakat menyampaikan aspirasi terkait pembangunan yang dinilai sangat dibutuhkan. Nantinya akan dibahas dan ditindaklanjuti masuk ke dalam program kerja pemerintah dari pokkir anggota DPRD,” sebutnya. (Cok)
