Konstruksi Tol Padang-Kapalo Hilalang Sudah 40 Persen, Dikebut Hingga Oktober 2024
Padang, PilarbangsaNews
Pengerjaan jalan tol Padang-Kapalo Hilalang terus dikebut siang malam. Hingga akhir Oktober 2023 ini konstruksi sudah mencapai 40,58 persen dan ditargetkan ruas tol sepanjang 36,6 Km ini akan tuntas pengerjaannya pada Oktober 2024.
Hal itu dikatakan Project Director PT Hutama Karya Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Padang Seksi Sicincin-Lubuk Alung-Padang Sri Hastuti Hardiningsih dalam Rapat Koordinasi yang dilaksanakan Kemenko Marvest di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (26/10/2023) siang.
Menurut Sri Hastuti Hardiningsih, masalah mendesak saat ini adalah UGK bidang tanah yang sudah lolos LMAN, dua bidang yang validasi konsinyasi untuk penerbitan SPP Konsinyasi dan bidang tanah yang sudah PHH (Pemutusan Hubungan Hukum) tetapi masih ada dua bangunan yang belum dibongkar sehingga menghambat pekerjaan konstruksi jalan tol.
Masalah mendesak yang diharapkan dari Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol Padang-Kapalo Hilalang adalah pembongkaran gerbang Tarok City dan pemindahan 8 makam dari Kaum Suku Panyalai yang ada di kawasan gerbang Tarok City.
Ketua Lapangan Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol Padang-Kapalo Hilalang Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah yang memimpin Rapat Koordinasi ini mengatakan, pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian sisa 28 bidang yang masih belum tuntas, agar bersinergi untuk menuntaskan, sehingga konstruksi jalan tol tidak terkendala.
Dari data yang ada, ada bidang tanah yang masih harus dituntaskan verifikasi ulang, ada pengusulan pembayaran harus segera dilakukan dan ada yang menunggu penyerahan uang ganti rugi, ada pula penerbitan SPP Konsinyasi untuk dititipkan di Pengadilan Negeri karena masih berpekara antara beberapa pihak.
Pekerjaan lapangan nyaris tidak ada, hanya menyelesaikan administrasi saja dari instansi terkait. Karena itu Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah berharap, semua pihak seperti Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, Pemda Padang Pariaman, Pengadilan Negeri Pariaman, Kejaksaan Tinggi Sumbar, Polda Sumbar, Satker Jalan Tol, PT Hutama Karya dan PT HKI bersama-sama dengan Pemprov untuk bergerak cepat membantu menyelesaikan sisa bidang yang belum tuntas ini.
Khusus terhadap bidang tanah yang sudah PHH (Pemutusan Hubungan Hukum) dan dana ganti ruginya sudah dititipkan di PN, agar penegak hukum dapat bertindak tegas kepada pihak-pihak yang masih mencoba menghalangi pekerjaan konstruksi jalan tol.
Bersamaan dengan aksi ngebut PT Hutama Karya dan HKI dalam konstruksi, kini juga tengah disiapkan Penetapan Lokasi (Penlok) untuk exit tol di Lubuk Alung dan Tarok City, yang prosesnya berupa Konsultasi Publik dan penyusunan Amdal. Semua proses ini akan dilaksanakan secara paralel dalam rangka percepatan.
Data dari Dinas Tarkim Sumbar, proses Penlok exit tol sedang dalam tahap melengkapi persyaratan dan direncanakan dilaksanakan tahapan secara paralel untuk percepatan, sehingga dapat membantu terwujudnya selesai pembangunan jalan tol pada bulan Oktober 2024 mendatang.
Sekretaris Deputi Kementerian Maritim dan Investasi Fery Pasaribu minta pihak-pihak terkait di daerah berkomunikasi dan bersinergi untuk kesuksesan pembangunan jalan tol Padang-Kapalo Hilalang sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol Padang-Pekanbaru.
“Dana proyek jalan tol ruas Padang-Kapalo Hilalang ini tersedia dengan cukup di APBN, maka tinggal memacu progres saja. Kita semua bertekad dapat diselesaikan pada Oktober 2024 dan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo,” kata Fery Pasaribu.
Hadir dalam Rapat Koordinasi Jalan Tol Padang-Kapalo Hilalang ini Feri Pasaribu dari Kemenko Marvest, Ketua Lapangan Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol Padang-Kapalo Hilalang Drs. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah, Kepala Kanwil BPN Sumbar Sri Puspita Dewi, Asdatun Kejati Khaidir, Asisten I Pemkab Padang Pariaman Rudi Rahmat, Kabid 4 BPN Sumbar, JFT Perkimtan Wirdawati, Project Director PT Hutama Karya Jalan Tol Ruas Pekanbaru-Padang Seksi Sicincin-Lubuk Alung-Padang Sri Hastuti Hardiningsih, PT HKI, dan utusan DJBH Kementrian PUPR. (gk)
