Pj Wali Kota Payakumbuh Suprayitno Terima Tenghargaan iBangga dari Kepala BKKBN
Semarang, PilarbangsaNews
Kesuksesan Kota Payakumbuh menaikkan Indeks Pembangunan Keluarga secara konsisten akhirnya menjadi sebuah prestasi di tingkat nasional. Pj Wali Kota Payakumbuh Suprayitno menerima penghargaan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo pada peringatan puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Tahun 2024 di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/6/2024).
Penghargaan iBangga juga diterima empat kepala daerah lainnya; Pj Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih; Pj Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto; Bupati Sumbawa Barat Musyafirin; dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
Usai menerima penghargaan tersebut, Suprayitno mengatakan, tren capaian iBangga Kota Payakumbuh dari tahun 2021 ke 2023 mengalami kenaikan yang konsisten. Dari 53,83 pada tahun 2021 dan naik ke angka 65,32 pada tahun 2023. Angka prevalensi ini menunjukkan, Kota Payakumbuh menjadi yang terbaik dari 19 Kab/Kota di Provinsi Sumatra Barat, dan berada di kualifikasi keluarga berkembang dan sedikit lagi menjadi keluarga tangguh.
“Kenaikan yang konsisten ini tentunya tidak terlepas dari intervensi berbagai pihak yang senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan masyarakat di Kota Payakumbuh. Dan saya mengucapkan terimakasih, semoga Kota Payakumbuh kedepannya akan lebih baik lagi”, ujar Suprayitno.
Ia juga mengatakan, sebagaimana tema Harganas ke-31 tahun ini “Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas”, masih banyak pekerjaan rumah yang harus terus ditingkatkan di Kota Payakumbuh, termasuk program Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, penurunan angka kemiskinan, dan menciptakan keluarga yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, pada peringatan puncak Harganas ke-31 tersebut, Presiden RI yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan, dengan gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang dilakukan di seluruh Indonesia, angka stunting di 2024 akan berada di bawah 20 persen sesuai ketentuan Sustainable Development Goals (SDGs).
“Alhamdulillah, target 95 persen balita seluruh Indonesia yang diukur dan ditimbang di posyandu dan diintervensi stuntingnya Insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik. Tinggal nanti kita akan melihat triangulasi data dari SKI (Survey Kesehatan Indonesia) dengan hasil pengukuran ini seperti apa,” ujar Menko PMK.
Menko PMK berharap, sensus bayi dengan kriteria yang sudah standar dan dilakukan oleh tenaga terdidik dan terlatih semestinya tingkat akurasi dari sensus akan lebih baik dari survei. Survei yang dilakukan pasti ada tingkat kesalahan. Tetapi, sensus dengan 95 persen lebih balita yang jumlahnya hampir 18 juta di Indonesia akan menggambarkan kondisi sesungguhnya bagaimana kondisi balita di Indonesia, sekaligus intervensinya.
Di kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, mengatakan, strategi yang paling tepat untuk menekan angka stunting adalah tetap mengikuti strategi nasional (Stranas).
“Ada dua strategi, bagaimana kita mengintervensi faktor sensitif dan spesifik. Keduanya harus simultan dijalankan. Secara khusus, strategi yang paling efisien adalah mendiagnosis dengan tepat. Sehingga kita tahu keluarga berisiko tinggi stunting yang mana, dan bayi yang stunting yang mana. Ibu hamil, pra nikah menjadi bagian penting untuk mencegah stunting baru,” ungkap Hasto.
Sesuai Stranas percepatan penurunan stunting, Hasto menjelaskan bahwa semua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang berjumlah lebih dari 10 ribu sudah berkomitmen baik.
“Kita melakukan sosialisasi dan edukasi, dan juga sudah melakukan pendataan untuk gerakan serentak intervensi dan juga percepatan penurunan stunting. Hari ini, data penimbangan, pengukuran dan pendataan tinggi badan, sudah mencapai 92,29 persen di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Dengan demikian, perbedaan antara Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 dan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dipertanyakan para kepala daerah dapat segera terjawab.
“Insya Allah dalam waktu dekat akan dilakukan verifikasi dan validasi (verval) terhadap data yang bapak ibu kepala daerah berikan, dan segera angka tersebut akan diselesaikan,” jelas Hasto lagi. (wba)
