“SA” DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA BARU DALAM PERKARA KORUPSI SEWA TANAH NEGARA DI BULOA MAKASSAR
PILARBANGSANEWS. COM. MAKASSAR,– Berdasarkan ekspose yang dilakukan bersama dengan Tim Penyidik, pada hari ini Rabu tanggal 1 November 2017, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menetapkan tersangka baru dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Sewa Tanah Negara di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar Tahun 2015 atas nama SA alias JT berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor: PRINT- 622/R.4/Fd.1/11/2017.
Penetapan Tersangka merupakan pengembangan dari hasil penyidikan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas nama ketiga Terdakwa dalam kasus tersebut yaitu atas nama RUSDIN, A.JAYANTI RAMLI, serta Drs.SABRI yang saat ini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar.
Perbuatan pidana yang disangkakan terhadap tersangka adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tersangka SA alias JT diduga turut serta bersama dengan Terdakwa RUSDIN, A.JAYANTI RAMLI dan Drs SABRI secara tanpa hak menguasai tanah negara seolah-olah miliknya sehingga PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) selaku Pelaksana Proyek Makassar New Port terpaksa mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) untuk biaya penyewaan tanah. Dana tersebut kemudian diduga diterima oleh Tersangka melalui rekening pihak ketiga untuk menyamarkan asul usulnya.
Penetapan SA alias JT selaku Tersangka juga merupakan tindak lanjut dari langkah Kejati Sulsel dalam mengungkap secara tuntas dugaan penyimpangan lain di seputar lokasi proyek pembangunan Makassar New Port untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut. Untuk itu Kejati Sulsel akan segera melakukan langkah-langkah pengamanan asset untuk mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar dari upaya klaim-klaim sepihak atas tanah negara di wilayah tersebut.
Guna pengungkapan perkara ini, Kejati Sulsel akan menerapkan strategi follow the money melalui kerja sama dengan instansi terkat serta mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka koordinasi penegakan hukum.(app)
