Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa Sumbar Nilai Bupati Pessel
Painan, PilarbangsaNews
Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa tingkat Provinsi Sumatera Barat melakukan penilaian terhadap bupati sebagai pembina pelaksanaan dana desa dan walinagari sebagai pelaksana dana desa, Selasa (24/11) di ruang rapat bupati setempat.
Rombongan tim penilai diterima Bupati Pesisir Selatan diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab, Muskamal didampingi Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Wendi, sejumlah kepala perangkat daerah dan kepala bagian di lingkup Setdakab.
Rombongan penilai yang dipimpin Ketua Tim Penilai yang juga Kabid Pemerintah Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat Drs. Azwar, M.Si.
Selanjutnya, anggota tim antara lain, Rusli Lubis, M.Si, (Pamong Senior), Basril Basyar (Perguruan Tinggi), Adrian Tuswandi (KI), Eko Yance Edri (wartawan), Gusfen Khairul (wartawan) dan Edi Jarot (wartawan). Dalam kesempatan itu juga hadir Kasi Kelembagaan Nagari PMD Sumbar Primanto, S.STP dan Pendamping Profesional Dana Desa.
Ketua Tim Penilai Kompetensi dan Transparansi Dana Desa Provinsi Sumatera Barat, Azwar mengatakan, semula kegiatan penilaian direncanakan pada Agustus 2020. “Akan tetapi, baru bulan November 2020 ini, kegiatan penilaian baru terlaksana di Kabupaten Pesisir Selatan,” jelasnya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Pesisir Selatan, Wendi menjelaskan, pemerintah daerah telah menetapkan 14 regulasi, diantaranya, pengadaan barang dan jasa yang biayanya bersumber dari anggaran nagari, sistem prosedur pengelolaan aset dan lainnya. Selanjutnya, dilakukan pembinaan dan pengawasan keuangan nagari dan sistem keuangan desa.
Wendi menyebutkan, sebanyak 182 nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, rata-rata mendapat alokasi dana tiap nagari sebesar Rp1,3 miliar sampai Rp1,6 miliar per-tahun.
Di samping itu juga dilakukan inovasi oleh pemerintah nagari terkait dengan transparansi pengelolaan keuangan nagari seperti SINAR ( Sistem Informasi Nagari), pembuatan website nagari dan lainnya.
Usai ekspos oleh Kadis PMDPPKB Pesisir Selatan, Wendi, tim penilai melanjutkan kunjungan ke lapangan yaitu Nagari Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang. (***)
