PILARBANGASANEWS.COM.JAKARTA,- Pembelian senjata oleh Brimob rupanya mengundang tanya dari anggota Komisi III.  Dalam rapat gabungan, Komisi I dan Komisi III dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, akan didalami mengenai senjata yang diimpor melalui PT Mustika Dutamas.


“Mungkin menurut saya memang harus ada kejelasan PT Mustika Dutamas itu siapa pemiliknya lalu kemudian kenapa dia bisa melakukan pekerjaan itu. Dan bisa lelang. Ini bagian transparansi,” ujar Anggota Komisi III Nasir Jamil di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).



Nasir mengatakan komisinya akan mencecar Kapolri soal pembelian senjata tersebut. Menurut politisi PKS itu, Kapolri harus bisa transparan terkait pembelian senjata tersebut.
Agar publik bisa percaya terhadap institusi kepolisian.

“Penting bilang kepada publik kami layak dipercaya. Tanpa transparansi publik sulit untuk percaya,” ucap Nasir. 

Senjata milik Polri yang akan digunakan oleh Korps Brimob itu memang diimpor oleh PT Mustika Dutamas dan tiba menggunakan pesawat sewaan Antonov An-12 TB dengan maskapai Ukraine Air Alliance UKL 4024 pada Jumat (29/9) malam.

Totalnya, ada 280 pucuk Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40×46 mm beserta 5.932 butir amunisinya yang diimpor dari Bulgaria, dan kini senjata itu masih tertahan di penyimpanan kargo Bandara Soekarno-Hatta. 

Nantinya, Komisi III akan mengupas tuntas semua permasalahan terkait polemik mengenai senjata. Terutama pada bagian perusahaan yang melakukan pengadaan senjata tersebut. 

Nasir mengatakan, dalam rapat kerja dengan Kapolri, pihaknya akan mencecar mengenai perusahaan pengimpor senjata tersebut. 

“Mungkin nanti dalam rapat kerja bersama Kapolri, kita akan mengejar soal ini. Kita akan konfirmasi perusahaan yang katanya alamatnya tidak diketahui kemudian juga orang-orangnya ya,” tukas dia. 

Nasir menginginkan agar informasi yang simpang siur mengenai pengadaan senjata ini bisa segera tuntas. 

Jika tidak tuntas juga, maka ia menduga ada yang tidak beres dalam urusan pengadaan senjata. 

“Saya pikir tidak ada jalan lain kecuali memang harus disampaikan secara transparan sehingga kemudian publik yakin bahwa impor itu memang dipergunakan untuk kepolisian bukan untuk yang lain-lain. Artinya untuk orang lain, karena kalau itu yang terjadi ini juga tanda bahwa memang ada yang tidak beres dalam manajemen pembelian senjata di negeri ini,” pungkas Nasir.(ws)

Sumber : Kumparan

By Pilar