Raja Dan Sultan Bekas Kerajaan Di Indonesia Minta Jokowi Melibatkan Mereka Mengambil Keputusan
PILARBANGSANEWS.COM.BANDARLAMPUNG, KD — Para raja dan sultan seluruh Indonesia, yang dikumpulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, memberikan masukan untuk pemerintah. Mereka ingin dilibatkan langsung dalam pengambilan keputusan.
Seperti keterlibatan Raja dan Sultan untuk ber peran aktif di dalam Unit Kerja Presiden ( UKP).
Kepaksian Skala Brak, Lampung, yang juga anggota Dewan Keraton, Edward Syah Pernong Sultan Skala Brak, mengatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berasal dari kerajaan. Kemudian para raja menyerahkan kekuasaan untuk membentuk NKRI.
“Sehingga kami yang adalah pemegang amanahnya tidak akan pernah bergeser dari NKRI,” kata Edward Syah di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/1/2018).
Edward juga menegaskan pembicaraan soal politik sarat akan kepentingan. Namun pembicaraan tentang kesultanan dan kerajaan erat kaitannya dengan kebudayaan.
“Di budaya kami bisa berkolaborasi. Di sini berbagai suku agama dan etnis. Kami adalah Indonesia,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut Edward, ada beberapa masukan dari para raja dan sultan seluruh Indonesia. Masukan itu terbagi dalam tiga, yakni jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang.
Untuk jangka pendek, Edward mengatakan agar raja dan sultan dilibatkan dalam Unit Kerja Presiden (UKP). Tujuannya agar persoalan di bawah yang berkenaan langsung dengan rakyat bisa terselesaikan.
“Jangka pendek, kami ingin keterlibatan keraton secara nyata implementasinya dan interaksinya. Ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan ini. Sehingga kami mengharapkan keraton ini ada dalam unit kerja kepresidenan sehingga setiap hari kita bisa memberikan kontribusi dan interaksi dengan kebijakan-kebijakan bapak, dan hal-hal yang ada pada suara di bawah sehingga Bapak bisa memonitor langsung, bukan hanya pada tingkat-tingkat laten, tapi juga pada tingkat-tingkat manifes,” katanya.
Untuk jangka pendek, lanjut Edward, diharapkan di setiap tempat, seperti keraton, yang memiliki banyak perbedaan bisa diterima oleh pemerintah ataupun masyarakat. Bahkan Edward berharap keraton bisa dilibatkan sebagai bagian dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kami menginginkan unsur-unsur keraton ini keraton, raja, yang punya rakyat, yang punya sejarah, ikut dalam Forkopimda, sehingga ikut menentukan pembangunan di daerahnya masing-masing. Ini tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada kebijakan dari Yang Mulia Bapak Presiden,” jelasnya.
Untuk jangka panjang, kata Edward, saat ini kondisi kekeratonan sebagian besar memprihatinkan, bahkan ada yang diberi garis polisi.
“Sangatlah miris melihat di beberapa tempat di mana kerajaan yang punya sejarah sejak abad ke-16. Bahkan sekarang kerajaan sedang di-police line. Oleh sebab itu, kami ingin kerajaan Nusantara ada UU proteksi yang memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan. Memberikan perlindungan kepada pemimpin informal. Sehingga kebijakan yang ada dilandasi kebijakan yang berkebudayaan,” ujar pensiunan jendral polisi pangkat bintang satu ini. (KD/BE-1)
