Ketimbang Pemindahan Ibukota, Jokowi Akan Dikenang Bila Mampu Menyehatkan Ekonomi Bangsa
Batang Kapeh, Pilarbangsanews.com,–
Rencana Jokowi memindahkan ibukota Negara Republik Indonesia ke Kalimantan menuai kontroversi. Bahkan ada yang mempertanyakan apa urgensinya pemindahan ibukota itu disaat kehidupan ekonomi dan sosial politik sedang tidak baik-baiknya.
Pemindahan ibu kota tersebut oleh pemerintahan Jokowi kini tidak lagi sekedar wacana, dan presiden telah menyingggung rencana besarnya itu saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Gedung Parlemen (16/8).
Keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota semakin terlihat setelah beredarnya konsep dan desain ibu kota baru. Namun, di tengah keseriusan itu, banyak rakyat yang belum memahami apa yang dicari oleh Jokowi sehingga bernafsu untuk memindahkan ibukota dari Jakarta.
Jika alasan pemindahan ibukota itu sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa, adalah sebuah alasan yang sangat spekulatif dan menyederhakan persoalan.
Demikian Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan pemerintahan dalam negeri ketika menanggapi alasan pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia, oleh Jokowi.
Fahira senator Jakarta ini, salah seorang diantara sekian banyak tokoh yang belum setuju ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta.
Menurut dia, tidak ada jaminan pasti jika ibu kota pindah ke Kalimantan, laju ekonomi di Indonesia timur akan menggeliat.
“Kehidupan sosial politik Indonesia saat ini, terlebih pasca insiden di Surabaya dan Malang yang memicu kerusuhan di Manokwari perlu penangangan yang serius, konsisten, dan berkelanjutan agar tidak terulang, ” Tulis putri sulung Politikus Fahmi Idris ini dalam rilis persnya yang dikirim ke Redaksi Pilarbangsanews.com, Jum’at siang (23/8).
Kondisi Indonesia terutama ekonomi dan sosial politik, menurut Fahira, belum pas untuk mewacanakan apalagi menyeriusi pindah ibu kota. Karena skala prioritas bangsa saat ini bukan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, tetapi memulihkan perekonomian dan mengakrabkan kembali kehidupan antarwarganegara.
“Pak Jokowi akan dikenang 10, 20 bahkan 100 tahun ke depan jika berhasil menggeliatkan ekonomi dan kehidupan sosial, bukan karena memindahkan ibu kota. Karena perbaikan ekonomi dan mengakrabkan kembali kehidupan berwarganegara saat ini menjadi kebutuhan bangsa agar bisa maju,” tukas Fahira idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (22/8).
Menurut Ketua LBH Bang Japar ini, pemerataan ekonomi di Indonesia akan terwujud jika Presiden dan kabinetnya punya gagasan besar untuk melakukan lompatan ekonomi disertai dengan implementasi yang terukur dan konsisten. Kehidupan sosial dan politik juga akan berjalan baik jika sebagai pemimpin negara, Jokowi mampu berdiri dan duduk di atas semua golongan.
“Saat Pidato Kenegaraan kemarin, Presiden lantang mengatakan akan memimpin lompatan kemajuan bangsa ini. Cara terbaik agar bangsa ini mencapai kemajuan yang berkesinambungan adalah menguatkan pondasi ekonomi kita yang masih rapuh dan merekatkan kembali kehidupan antarwarganegara yang saat ini sedang renggang. Bukan mengerahkan semua sumberdaya untuk pindah ibu kota,” pungkas Fahira. (****)
